“Ini satu tonggak
sejarah yang akan mengubah wajah pemerintahan dan pembangunan kita di
seluruh Tanah Air. Karena setelah 10 (sepuluh) tahun istilahnya
undang-undang pemerintahan daerah kita laksanakan, kita bisa mengenali
sejumlah permasalahan dan tantangan yang berpengaruh langsung terhadap
jalannya pemerintahan dan pembangunanâ€, ujar Presiden SBY menjelaskan
alasan mengapa perlu melakukan perbaikan terhadap undang-undang
pemerintahan daerah yang berlaku.
Bangsa yang cerdas tentu tidak boleh membiarkan semua itu berlangsung terus. Sebab kalau tidak di ubah, hampir pasti Presiden mendatang akan menghadapi persoalan yang sama bahkan barangkali lebih kompleks lagi.
“Fakta dan realitas yang saya kira publik sering membicarakannya di berbagai forum, bukan menjadi rahasia umum lagi, di lapangan, di seluruh Tanah Air dirasakan banyak hal yang menghambat jalannya pemerintahan yang efektif. Good governance and effective government, juga menghambat jalannya pemerintahan di daerah. Termasuk pembangunan ekonomi, lebih khusus lagi investasi yang ada di daerahâ€, Presiden SBY menambahkan.
Sidang Kabinet dihadiri antara lain oleh Menko Polhukam, Menteri Hukum dan HAM, Menko Perekonomian, Menko Kesra, Mensesneg, Mendagri, Menkominfo, Menag, Panglima TNI dan Kapolri. (Verbatim-Humas)
Bangsa yang cerdas tentu tidak boleh membiarkan semua itu berlangsung terus. Sebab kalau tidak di ubah, hampir pasti Presiden mendatang akan menghadapi persoalan yang sama bahkan barangkali lebih kompleks lagi.
“Fakta dan realitas yang saya kira publik sering membicarakannya di berbagai forum, bukan menjadi rahasia umum lagi, di lapangan, di seluruh Tanah Air dirasakan banyak hal yang menghambat jalannya pemerintahan yang efektif. Good governance and effective government, juga menghambat jalannya pemerintahan di daerah. Termasuk pembangunan ekonomi, lebih khusus lagi investasi yang ada di daerahâ€, Presiden SBY menambahkan.
Sidang Kabinet dihadiri antara lain oleh Menko Polhukam, Menteri Hukum dan HAM, Menko Perekonomian, Menko Kesra, Mensesneg, Mendagri, Menkominfo, Menag, Panglima TNI dan Kapolri. (Verbatim-Humas)
Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?