KETERANGAN PERS
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PADA
ACARA PRESENTASI MENTERI KESEHATAN
DI KANTOR DEPARTEMEN KESEHATAN
TANGGAL 20 FEBRUARI 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PADA
ACARA PRESENTASI MENTERI KESEHATAN
DI KANTOR DEPARTEMEN KESEHATAN
TANGGAL 20 FEBRUARI 2008
Assalaamu’alaikum warahmatullahi wabarakaatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Saudara-saudara,
Hari ini saya, beserta Wakil Presiden dan para menteri terkait melaksanakan kunjungan ke Departemen Kesehatan dalam konteks sidang kabinet terbatas yang membahas pembangunan sektor kesehatan dengan tujuan pertama-tama mendengarkan laporan Menteri Kesehatan tentang pelaksanaan program kerja tahun 2007 dan agenda serta prioritas kerja bidang kesehatan pada tahun 2008.
Kita membahas masalah-masalah yang esensial yang berkaitan dengan sektor kesehatan. Sebagaimana Saudara ketahui bahwa kesehatan dan pendidikan merupakan hak dasar yang negara mesti memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakatnya. Apalagi pendidikan dan kesehatan yang mesti diberikan kepada saudara-saudara kita yang masih berstatus masyarakat miskin ataupun masyarakat setengah miskin. Oleh karena itu Pemerintah terus memberikan atensi yang sangat serius, melakukan berbagai program dan kegiatan, berangkat dari kebijakan yang terus menerus dikembangkan di bidang pendidikan dan kesehatan, yang apabila diimbangi dengan peningkatan pendapatan rakyat, maka berarti indeks pembangunan manusia di negeri kita akan terus meningkat dari masa ke masa.
Saudara-saudara,
Setelah kita mendengarkan laporan dari Menteri Kesehatan dan kita bahas secara mendalam untuk sebuah sinkronisasi dan sinergi dengan apa yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan dengan Kementerian, lembaga-lembaga pemerintah yang lain, maka saya ingin menyampaikan hal-hal penting yang perlu diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia, kebijakan, program, dan langkah nyata pemerintah, khususnya tahun ini dan tahun-tahun mendatang.
Pertama, program dan prioritas kegiatan di sektor kesehatan untuk tahun 2008 yang kita harus sukseskan adalah upaya untuk menurunkan, secara terus menerus, angka kematian ibu dan angka kematian bayi pada saat ibu melahirkan atau pada saat bayi itu dilahirkan. Ini juga menjadi ukuran dari millenium development goals dan ukuran dari pembangunan sektor kesehatan di negeri kita. Perlu saya sampaikan kepada Saudara-saudara bahwa tren atau kecenderungan penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi ini berlangsung dengan baik, secara kuantitatif bisa dijelaskan pada saatnya nanti oleh Menteri Kesehatan. Kita ingin melanjutkan upaya ini agar lebih cepat lagi penurunan yang bisa kita bisa lakukan, tentu sesuai dengan sasaran yang telah kita tetapkan, baik di dalam RPDMN maupun rencana-rencana strategis yang lain.
Kita juga menggarisbawahi perlunya sistem transfusi darah yang baik, darah itu tersedia, dan apabila diperlukan untuk penyelamatan ibu dan anak, apabila ada permasalahan dalam proses kelahiran itu bisa segera kita berikan. Kita juga berharap ada satu payung hukum yang kita kemasakinikan yang kita update sehingga terjadi sinkronisasi yang baik antara Departemen Kesehatan, sebagai bagian dari pemerintah, dengan Palang Merah Indonesia ataupun pihak-pihak lain yang ikut mengelola transfusi darah di negeri kita. Dalam kaitan ini kita juga menggarisbawahi perlunya kembali kita revitalisasikan program Keluarga Berencana. Ini sangat penting untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kita dan untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan rakyat dikaitkan dengan daya dukung ekonomi di negeri ini.
Kita juga menggarisbawahi dan kita bahas secara mendalam perlunya terus meningkatkan jumlah dan mutu dari sumber daya manusia kesehatan, para dokter umum, dokter spesialis, tenaga medis, bidan, dan lain-lain, yang juga sangat penting untuk bisa menurunkan AKI dan AKB ini. Kita sependapat untuk terus melanjutkan yang disebut dengan program P3K atau P4K, Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi yang ternyata cukup efektif untuk mengelola secara teknis agar lebih banyak lagi kita selamatkan ibu dan anak pada saat proses kelahiran atau persalinan. Di daerah-daerah terpencil, daerah tertinggal, ini menjadi bagian dari posyandu kita, dari puskesmas kita yang harus terus menerus kita galakkan. Di samping itu, kita juga, disamping AKI dan AKB, sumber daya manusia kesehatan kita harapkan terus dapat ditingkatkan. Ini memerlukan sinergi antara Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional, rumah-sakit-rumah sakit, pemerintah daerah, Departemen Keuangan, agar sasaran yang telah ditetapkan bisa kita capai. 2008 ada sasaran kuantitatif untuk penambahan sumber daya manusia kesehatan, dan menurut perhitungan kita, mengambil pengalaman tahun 2007, itupun dapat kita capai.
Kita menggarisbawahi salah satu prioritas pada tahun 2008 ini adalah penyediaan obat dan perbekalan kesehatan. Tentu ada dulu obat dan perbekalan kesehatan itu, harganya terjangkau, ingat bagi yang miskin tentu harus kita berikan bantuan dengan program Askeskin. Kemudian yang memiliki kemampuan untuk membeli obat-obatan dan perbekalan itu mesti membeli, menjadi adil namanya. Dan kemudian kita harapkan mutunya juga dapat terus kita tingkatkan. Kita akan melanjutkan terus pemberantasan penyakit menular di seluruh tanah air, apakah malaria, demam berdarah, DB, flu burung, baik itu preventif maupun kuratif, yang dapat kita padukan secara nasional, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan lembaga-lembaga yang lainnya.
Saudara-saudara,
Yang keenam kita menetapkan untuk mengaktifkan, mengintensifkan program perbaikan gizi masyarakat. Apa yang terjadi dua tahun yang lalu, tahun 2006, ada kasus-kasus gizi buruk di beberapa daerah, masih ingat saya di NTB, NTT, dan Papua. Evaluasi yang kita lakukan telah terjadi perbaikan yang signifikan dan kita akan terus lakukan perbaikan gizi ini untuk seluruh rakyat kita dengan langkah-langkah yang intensif.
Saudara-saudara,
Menyangkut anggaran, sebagaimana saya katakan tadi, tentu, karena ini prioritas, anggaran juga mendapatkan porsi yang secukupnya, sesuai dengan batas kemampuan dari APBN kita. Untuk anggaran kesehatan, ada kenaikan yang menurut saya cukup signifikan. Apabila tahun 2005 jumlahnya 11,7 trilliun, tahun 2006 menjadi 16,3 trilliun, dan tahun 2007 yang lalu menjadi 22,1 trilliun, atau naik 100% dibandingkan anggaran tahun 2005. Harapan kita, anggaran ini betul-betul digunakan dengan tepat. Perlu kepedulian, perlu sinergi dan perlu tanggung jawab bersama di antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Karena dari anggaran kesehatan sebesar itu, kalau lihat porsinya, Pemerintah Pusat itu hanya 13%, itupun termasuk program Askeskin, sedangkan 87% berada pada Pemerintah Daerah. Melalui forum ini, saya menginstruksikan kepada pada gubernur, bupati dan walikota di seluruh tanah air agar sungguh memberikan atensi dan memberikan anggaran yang cukup di bidang kesehatan ini, untuk rakyat kita, untuk ibu-ibu kita, anak-anak, terutama mereka yang termasuk golongan miskin ataupun setengah miskin.
Saudara-saudara,
Program khusus yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal ini Departemen Kesehatan tentu harus kita sukseskan. Saya dukung penuh kegiatan pembangunan desa siaga yang jumlahnya cukup banyak. Perlu sinkronisasi dengan Departemen Dalam Negeri dan pihak-pihak yang lain, yang ini juga menjadi program utama atau program khusus pada tahun 2008 ini.
Kita juga telah menelaah implementasi dari jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin, yang kita kenal dengan Askeskin tadi, agar tujuan yang baik itu disertai dengan kebijakan yang baik, mekanisme dan pelaksanaan yang baik pada tingkat lapangan. Ada sejumlah persoalan dan sudah kita carikan jalan keluarnya untuk penyempurnaan implementasi dari program Askeskin ini sekarang dan ke depan. Kita mendengar banyak sekali di tingkat daerah apalagi dalam kaitan Pilkada, calon-calon bupati, calon-calon walikota, calon-calon gubernur selalu mengangkat tema kampanye dalam pilkada ini, misalnya kesehatan gratis, pendidikan gratis, dan ini, dan itu. Kalau itu menjadi tema kampanye, dan yang bersangkutan terpilih, rakyat tentu ingin agar gubernurnya, bupatinya, walikotanya, sungguh memberikan atensi yang mendalam dan sungguh mengalokasikan anggaran yang tepat dan upaya yang serius untuk meningkatkan kesehatan dan pendidikan ini. Kalau tidak, nanti rakyat marahnya kepada pemerintah pusat, dan yang menjadi sasaran biasanya saya atau Wapres dianggap berbohong, dianggap tidak menepati janji. Padahal itu janji dalam Pilkada.
Oleh karena itulah hati-hati dalam membangun tema kampanye. Tentu bagi warga negara yang memiliki kemampuan, apalagi kaya, apalagi kaya sekali, tentunya ya tidak harus berobat gratis, bersekolah gratis, justru membantu negara. Tetapi yang sungguh tidak mampu, yang miskin, itulah policy kita untuk membantu mereka dengan pendidikan yang kita bantu sehingga tujuan kita berkualitas, merata, terjangkau oleh semua pihak. Ini mensyaratkan bahwa dalam program Askeskin ini ke depan, saya minta Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, juga ikut serta untuk memastikan program ini berjalan baik, tidak ada penyimpangan, tidak ada hambatan, dengan demikian hasilnya sungguh dirasakan oleh rakyat kita.
Saudara-saudara,
Menyangkut kerjasama kita dengan WHO dan negara-negara lain berkaitan dengan sharing sample dari virus H5N1 sudah menjadi policy kita. Indonesia tentu mesti membangun kerjasama, kemitraan dengan dunia, dengan WHO, dengan negara sahabat. Itu tujuan dan itu policy kita. Namun demikian, dalam kerjasama ini diperlukan kerangka yang baik, yang adil, dan ini bisa kita lakukan apabila kita sepakat untuk menyusun kerangka kerjasama itu yang, sekali lagi, adil dan kemudian bisa dilaksanakan. Ada kesalahpahaman dari berbagai pihak di luar negeri, seolah-olah Indonesia tidak kooperatif, seolah-olah Indonesia tidak mau sharing dalam sample virus ini. Tidak, tidak. Kita ingin betul-betul bekerjasama namun kerjasama itu harus konstruktif, adil dan membawa manfaat bagi bangsa kita yang bisa memberikan sample dari virus H5N1 tersebut.
Saudara-saudara,
Kita menggarisbawahi program khusus yang kita sebut dengan Save Papua, dan ini bagian dari program pemerintah, kebijakan pemerintah yang sudah saya keluarkan inpresnya beberapa bulan yang lalu, bertepatan kesejahteraan di Papua, antara lain kesehatan, pendidikan, pangan, infrastruktur dasar dan pemberdayaan putra daerah. Ini bagian dari itu. Oleh karena itu Save Papua yang Insya Allah akan kita luncurkan kegiatan operasional pada tanggal 1 april nanti mesti kita sukseskan. Tujuannya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara umum, yang kedua untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan penyakit menular, seperti malaria, DB, dan juga HIV AIDS. Dan kemudian program ini intentif, terpadu, sudah kita susun mekanisme dan langkah-langkah operasionalnya. Dan ini sudah dibahas bersama, disusun bersama dengan Pemerintah Daerah, anggarannya pun tidak sedikit, mecapai 765 milyar.
Kita juga menerima kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional yang lain di bawah payung kebijakan Indonesia, kebijakan negara tuan rumah. Saya ingin ini betul-betul sukses, daerah sendiri, Papua, Papua Barat juga masuk dan sama-sama bertanggung jawab dan ini menunjukkan keseriusan kita, Pemerintah Indonesia untuk betul-betul meningkatkan kesejahteraan saudara kita di Papua dan Papua Barat, termasuk peningkatan derajat kesehatan yang ada di sana.
Yang terakhir kita juga menggarisbawahi perlunya untuk negara ini, pemerintah untuk memiliki perangkat undang-undang dan peraturan di bidang kesehatan yang tepat dan sesuai dengan perkembangan zamannya. Rancangan undang-undang rumah sakit kita berharap segera bisa kita bahas bersama DPR-RI, memberikan kejelasan, kepastian bagaimana usaha rumah sakit itu dikelola, mata rantainya dengan pemerintah, tanggung jawab sosial, dan lain-lain. Dan juga ketentuan tentang transfusi darah sebagaimana saya sampaikan tadi, mesti kita pastikan cocok dengan perkembangan sekarang ini, dengan jumlah penduduk 230 juta dan perkembangan berbagai jenis penyakit yang karena barangkali perubahan iklim tiba-tiba di dunia, termasuk negara kita, muncul lagi penyakit-penyakit yang dulu sudah kita berantas ataupun penyakit-penyakit baru.
Saudara-saudara,
Itulah yang menjadi agenda dan pemerintah di dalam pembangunan bidang kesehatan, termasuk isu-isu kritis yang kita bahas pada kegiatan hari ini. Saya persilakan apabila ada pertanyaan.
Wartawan :
Joko, Pak. Saya dari Smart FM. Yang saya tanyakan mengenai asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, Pak. Saat ini kan masih ada tarik-menarik mengenai keikutsertaan PT ASKES dalam kembali mengelola asuransi kesehatan masyarakat miskin, mengingat terjadinya beberapa lalu adanya penggelembungan dana. Apakah nanti akan ada auditor yang akan mengaudit pada tahun 2007 dan 2006 sebelumnya yang terjadi. Terus yang kedua, mengenai apakah dalam hal ini juga PT ASKES masih akan dilibatkan mengenai pengelolaan askes, karena, kalau tidak salah itu kan, bantuan langsung untuk rakyat-rakyat miskin akan lebih efektif kalau langsung dimasukkan ke dalam kebijakan pemerintah. Mengenai H5N1, Pak. Saat ini ada beberapa, kemarin kan juga ada, bahwa sample virus dari Indonesia itu diambil oleh sejumlah laboratorium WHO di luar negeri dan itu dibikin antivirusnya untuk dijual kembali kepada negara-negara berkembang. Langkah kerjasama apa yang akan digarisbawahi oleh Pemerintah untuk menekan agar tidak terjadi lagi. Terima kasih.
Presiden :
Baik. Yang pertama menyangkut program Askeskin, katakanlah, tapi kin-nya tolong itu lebih luas ya, Asuransi Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan Setengah Miskin. Kalau masyarakat miskin kan jumlahnya sekitar 36 atau 37 juta. Sedangkan program ini yang diberikan bantuan mencakup 76 juta. Jadi dua kali lebih lipat. Tolong dipahami, jangan sampai nanti ada yang terus berkampanye kemiskinan naik dua kali hanya karena salah mengartikan yang disebut dengan program Askeskin, ya. Benar bahwa ada yang perlu kita sinergikan, kita sinkronisasikan. Wajar, karena ini program baru berlangsung beberapa tahun, meskipun kebijakan sudah kita bikin, mekanisme kita atur, kerja sama antara negara, rumah sakit, Askes, dan pihak-pihak lain sudah ditentukan, tetapi ada hal-hal yang perlu kita perbaiki. Audit itu memang mesti kita lakukan. Saya tidak boleh terlalu cepat mengatakan ada penggelembungan, ada mark up, ada ini, ada itu. Biar audit yang objektif, yang reliable, nanti dilakukan untuk mencari mengapanya.
Sementara itu dipikirkan memang bagaimana kecepatan untuk pemberian bantuan asuransi kesehatan itu atau bantuan kesehatan itu, dari negara, katakanlah, ke rumah sakit. Kemudian mengapa harus dengan asuransi. Ya memang, hampir di semua negara kita menganut asuransi kesehatan, health insurance, dan ini bisa dilaksanakan dengan baik, kitapun Insya Allah bisa melaksanakan dengan baik. Dengan mekanisme aturan main yang sama-sama kita berlakukan. Oleh karena itu, yang kita lakukan adalah penyempurnaan, perbaikan, penataan, audit agar dengan demikian yang kita laksanakan betul-betul baik untuk rakyat miskin, tapi juga pas dengan sifat asuransi, dan dalam batas kemampuan negara untuk membiayainya.
Yang kedua menyangkut sharing dari sample virus untuk membikin vaksin antivirus, sebetulnya ya, untuk menghadapi flu burung. Sebagaimana yang saya katakan tadi, policy kita sangat jelas. Yang saya maksudkan dengan kerjasama yang adil, yang konstruktif adalah karena kita menyumbang virus itu, setelah diproduksi nanti, dijual kembali, kita membeli sebagai negara berkembang dengan penduduk 230 juta, tentunya harus ada kemudahan-kemudahan, harus ada perbedaan dengan pihak lain, katakanlah. Oleh karena itu, kalau tadi dikatakan satu unit itu US$ 30, dan kemudian hitung-hitungannya kita akan membayar barangkali kurang dari sepertiganya, ini menjadi adil. Namun yang teknis itu saya serahkan langsung kepada Menteri Kesehatan dengan mitranya WHO, negara-negara sahabat untuk produksi itu semuanya. Yang penting adil, negara kita mendapatkan manfaat dan tentunya tetap dalam semangat kerjasama global untuk menghadapi flu burung ini.
Wartawan :
Kita mendengar bahwa sewaktu Presiden ke Sinargalih, banyak keluarga miskin yang sesungguhnya berhak mendapat Karkin, tetapi tidak mendapat. Lalu pertanyaannya saya, tadi disimpulkan bahwa perlu ada penyempurnaan. Apakah evaluasi yang diambil dari semua hasil kerja di 2007 soal penyaluran Askeskin. Lalu yang kedua soal upaya untuk mengatasi adanya penyimpangan dan penyalahgunaan, apakah ada semacam pihak yang mengatasi itu, atau di Depkes sendiri atau pihak lain yang memberi komentar yang sangat krisis supaya sungguh-sungguh mereka yang membutuhkan dan berhak mendapatkan?
Presiden :
Ya. Waktu saya dialog dengan penduduk di Sinargalih, dalam perjalanan kembali saya dari Cariu waktu itu, gerakan penghijauan dan pemeliharaan pohon, memang masyarakat itu, dari percakapan itu, ada yang belum tahu program Askeskin. Ada yang merasa masuk dalam kategori itu tapi tidak masuk atau tidak mendapatkan kartu. Setelah saya cek ke pejabat-pejabat yang ada di daerah itu, pertama memang sosialisasi, yang kedua, memang ada yang termasuk yang perlu mendapatkan asuransi, dan ada memang yang memiliki kecukupan dalam penghasilannya, dalam income-nya sehingga tidak masuk, Jawabannya iya. Evaluasi dan penyempurnaan dari kerangka bantuan untuk rakyat miskin, termasuk penertiban untuk semuanya itu, yang berhak mendapat, yang tidak berhak tentu tidak mendapat. Peranan pimpinan daerah menjadi sangat-sangat penting mulai kepala desa, camat, bupati, walikota dan seterusnya.
Yang kedua, supervisi tentu harus kita lakukan. Audit karena ada masalah harus kita lakukan. Oleh karena itulah, ke depan, saya minta dirumuskan secara baik antara Departemen Kesehatan, pihak asuransi, pemerintah daerah, sebagaimana mekanisme yang lebih efektif untuk memastikan bahwa semua itu berjalan sesuai rencana dan tidak ada hambatan-lah, apalagi penyimpangan. Oleh karena itu saya menunggu hasil auditnya, mengapa terjadi hambatan dan penyimpangan itu, mengapa ada yang belum dibayar, dan apabila ada penyimpangan ya, yang sengaja melakukan penyimpangan apalagi untuk rakyat kecil, akan mendapatkan sanksi. Tapi kalau itu tidak ke situ, ternyata hanya belum terbiasa, belum mendapatkan pengetahuan yang cukup, ya kita bikin cukup, kita tata kembali yang penting mengalir lebih baik lagi.
Demikianlah Saudara-saudara, yang ingin saya sampaikan.
Terima kasih.
Assalaamu’alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua,
Saudara-saudara,
Hari ini saya, beserta Wakil Presiden dan para menteri terkait melaksanakan kunjungan ke Departemen Kesehatan dalam konteks sidang kabinet terbatas yang membahas pembangunan sektor kesehatan dengan tujuan pertama-tama mendengarkan laporan Menteri Kesehatan tentang pelaksanaan program kerja tahun 2007 dan agenda serta prioritas kerja bidang kesehatan pada tahun 2008.
Kita membahas masalah-masalah yang esensial yang berkaitan dengan sektor kesehatan. Sebagaimana Saudara ketahui bahwa kesehatan dan pendidikan merupakan hak dasar yang negara mesti memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakatnya. Apalagi pendidikan dan kesehatan yang mesti diberikan kepada saudara-saudara kita yang masih berstatus masyarakat miskin ataupun masyarakat setengah miskin. Oleh karena itu Pemerintah terus memberikan atensi yang sangat serius, melakukan berbagai program dan kegiatan, berangkat dari kebijakan yang terus menerus dikembangkan di bidang pendidikan dan kesehatan, yang apabila diimbangi dengan peningkatan pendapatan rakyat, maka berarti indeks pembangunan manusia di negeri kita akan terus meningkat dari masa ke masa.
Saudara-saudara,
Setelah kita mendengarkan laporan dari Menteri Kesehatan dan kita bahas secara mendalam untuk sebuah sinkronisasi dan sinergi dengan apa yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan dengan Kementerian, lembaga-lembaga pemerintah yang lain, maka saya ingin menyampaikan hal-hal penting yang perlu diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia, kebijakan, program, dan langkah nyata pemerintah, khususnya tahun ini dan tahun-tahun mendatang.
Pertama, program dan prioritas kegiatan di sektor kesehatan untuk tahun 2008 yang kita harus sukseskan adalah upaya untuk menurunkan, secara terus menerus, angka kematian ibu dan angka kematian bayi pada saat ibu melahirkan atau pada saat bayi itu dilahirkan. Ini juga menjadi ukuran dari millenium development goals dan ukuran dari pembangunan sektor kesehatan di negeri kita. Perlu saya sampaikan kepada Saudara-saudara bahwa tren atau kecenderungan penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi ini berlangsung dengan baik, secara kuantitatif bisa dijelaskan pada saatnya nanti oleh Menteri Kesehatan. Kita ingin melanjutkan upaya ini agar lebih cepat lagi penurunan yang bisa kita bisa lakukan, tentu sesuai dengan sasaran yang telah kita tetapkan, baik di dalam RPDMN maupun rencana-rencana strategis yang lain.
Kita juga menggarisbawahi perlunya sistem transfusi darah yang baik, darah itu tersedia, dan apabila diperlukan untuk penyelamatan ibu dan anak, apabila ada permasalahan dalam proses kelahiran itu bisa segera kita berikan. Kita juga berharap ada satu payung hukum yang kita kemasakinikan yang kita update sehingga terjadi sinkronisasi yang baik antara Departemen Kesehatan, sebagai bagian dari pemerintah, dengan Palang Merah Indonesia ataupun pihak-pihak lain yang ikut mengelola transfusi darah di negeri kita. Dalam kaitan ini kita juga menggarisbawahi perlunya kembali kita revitalisasikan program Keluarga Berencana. Ini sangat penting untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kita dan untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan rakyat dikaitkan dengan daya dukung ekonomi di negeri ini.
Kita juga menggarisbawahi dan kita bahas secara mendalam perlunya terus meningkatkan jumlah dan mutu dari sumber daya manusia kesehatan, para dokter umum, dokter spesialis, tenaga medis, bidan, dan lain-lain, yang juga sangat penting untuk bisa menurunkan AKI dan AKB ini. Kita sependapat untuk terus melanjutkan yang disebut dengan program P3K atau P4K, Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi yang ternyata cukup efektif untuk mengelola secara teknis agar lebih banyak lagi kita selamatkan ibu dan anak pada saat proses kelahiran atau persalinan. Di daerah-daerah terpencil, daerah tertinggal, ini menjadi bagian dari posyandu kita, dari puskesmas kita yang harus terus menerus kita galakkan. Di samping itu, kita juga, disamping AKI dan AKB, sumber daya manusia kesehatan kita harapkan terus dapat ditingkatkan. Ini memerlukan sinergi antara Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional, rumah-sakit-rumah sakit, pemerintah daerah, Departemen Keuangan, agar sasaran yang telah ditetapkan bisa kita capai. 2008 ada sasaran kuantitatif untuk penambahan sumber daya manusia kesehatan, dan menurut perhitungan kita, mengambil pengalaman tahun 2007, itupun dapat kita capai.
Kita menggarisbawahi salah satu prioritas pada tahun 2008 ini adalah penyediaan obat dan perbekalan kesehatan. Tentu ada dulu obat dan perbekalan kesehatan itu, harganya terjangkau, ingat bagi yang miskin tentu harus kita berikan bantuan dengan program Askeskin. Kemudian yang memiliki kemampuan untuk membeli obat-obatan dan perbekalan itu mesti membeli, menjadi adil namanya. Dan kemudian kita harapkan mutunya juga dapat terus kita tingkatkan. Kita akan melanjutkan terus pemberantasan penyakit menular di seluruh tanah air, apakah malaria, demam berdarah, DB, flu burung, baik itu preventif maupun kuratif, yang dapat kita padukan secara nasional, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan lembaga-lembaga yang lainnya.
Saudara-saudara,
Yang keenam kita menetapkan untuk mengaktifkan, mengintensifkan program perbaikan gizi masyarakat. Apa yang terjadi dua tahun yang lalu, tahun 2006, ada kasus-kasus gizi buruk di beberapa daerah, masih ingat saya di NTB, NTT, dan Papua. Evaluasi yang kita lakukan telah terjadi perbaikan yang signifikan dan kita akan terus lakukan perbaikan gizi ini untuk seluruh rakyat kita dengan langkah-langkah yang intensif.
Saudara-saudara,
Menyangkut anggaran, sebagaimana saya katakan tadi, tentu, karena ini prioritas, anggaran juga mendapatkan porsi yang secukupnya, sesuai dengan batas kemampuan dari APBN kita. Untuk anggaran kesehatan, ada kenaikan yang menurut saya cukup signifikan. Apabila tahun 2005 jumlahnya 11,7 trilliun, tahun 2006 menjadi 16,3 trilliun, dan tahun 2007 yang lalu menjadi 22,1 trilliun, atau naik 100% dibandingkan anggaran tahun 2005. Harapan kita, anggaran ini betul-betul digunakan dengan tepat. Perlu kepedulian, perlu sinergi dan perlu tanggung jawab bersama di antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Karena dari anggaran kesehatan sebesar itu, kalau lihat porsinya, Pemerintah Pusat itu hanya 13%, itupun termasuk program Askeskin, sedangkan 87% berada pada Pemerintah Daerah. Melalui forum ini, saya menginstruksikan kepada pada gubernur, bupati dan walikota di seluruh tanah air agar sungguh memberikan atensi dan memberikan anggaran yang cukup di bidang kesehatan ini, untuk rakyat kita, untuk ibu-ibu kita, anak-anak, terutama mereka yang termasuk golongan miskin ataupun setengah miskin.
Saudara-saudara,
Program khusus yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal ini Departemen Kesehatan tentu harus kita sukseskan. Saya dukung penuh kegiatan pembangunan desa siaga yang jumlahnya cukup banyak. Perlu sinkronisasi dengan Departemen Dalam Negeri dan pihak-pihak yang lain, yang ini juga menjadi program utama atau program khusus pada tahun 2008 ini.
Kita juga telah menelaah implementasi dari jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin, yang kita kenal dengan Askeskin tadi, agar tujuan yang baik itu disertai dengan kebijakan yang baik, mekanisme dan pelaksanaan yang baik pada tingkat lapangan. Ada sejumlah persoalan dan sudah kita carikan jalan keluarnya untuk penyempurnaan implementasi dari program Askeskin ini sekarang dan ke depan. Kita mendengar banyak sekali di tingkat daerah apalagi dalam kaitan Pilkada, calon-calon bupati, calon-calon walikota, calon-calon gubernur selalu mengangkat tema kampanye dalam pilkada ini, misalnya kesehatan gratis, pendidikan gratis, dan ini, dan itu. Kalau itu menjadi tema kampanye, dan yang bersangkutan terpilih, rakyat tentu ingin agar gubernurnya, bupatinya, walikotanya, sungguh memberikan atensi yang mendalam dan sungguh mengalokasikan anggaran yang tepat dan upaya yang serius untuk meningkatkan kesehatan dan pendidikan ini. Kalau tidak, nanti rakyat marahnya kepada pemerintah pusat, dan yang menjadi sasaran biasanya saya atau Wapres dianggap berbohong, dianggap tidak menepati janji. Padahal itu janji dalam Pilkada.
Oleh karena itulah hati-hati dalam membangun tema kampanye. Tentu bagi warga negara yang memiliki kemampuan, apalagi kaya, apalagi kaya sekali, tentunya ya tidak harus berobat gratis, bersekolah gratis, justru membantu negara. Tetapi yang sungguh tidak mampu, yang miskin, itulah policy kita untuk membantu mereka dengan pendidikan yang kita bantu sehingga tujuan kita berkualitas, merata, terjangkau oleh semua pihak. Ini mensyaratkan bahwa dalam program Askeskin ini ke depan, saya minta Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, juga ikut serta untuk memastikan program ini berjalan baik, tidak ada penyimpangan, tidak ada hambatan, dengan demikian hasilnya sungguh dirasakan oleh rakyat kita.
Saudara-saudara,
Menyangkut kerjasama kita dengan WHO dan negara-negara lain berkaitan dengan sharing sample dari virus H5N1 sudah menjadi policy kita. Indonesia tentu mesti membangun kerjasama, kemitraan dengan dunia, dengan WHO, dengan negara sahabat. Itu tujuan dan itu policy kita. Namun demikian, dalam kerjasama ini diperlukan kerangka yang baik, yang adil, dan ini bisa kita lakukan apabila kita sepakat untuk menyusun kerangka kerjasama itu yang, sekali lagi, adil dan kemudian bisa dilaksanakan. Ada kesalahpahaman dari berbagai pihak di luar negeri, seolah-olah Indonesia tidak kooperatif, seolah-olah Indonesia tidak mau sharing dalam sample virus ini. Tidak, tidak. Kita ingin betul-betul bekerjasama namun kerjasama itu harus konstruktif, adil dan membawa manfaat bagi bangsa kita yang bisa memberikan sample dari virus H5N1 tersebut.
Saudara-saudara,
Kita menggarisbawahi program khusus yang kita sebut dengan Save Papua, dan ini bagian dari program pemerintah, kebijakan pemerintah yang sudah saya keluarkan inpresnya beberapa bulan yang lalu, bertepatan kesejahteraan di Papua, antara lain kesehatan, pendidikan, pangan, infrastruktur dasar dan pemberdayaan putra daerah. Ini bagian dari itu. Oleh karena itu Save Papua yang Insya Allah akan kita luncurkan kegiatan operasional pada tanggal 1 april nanti mesti kita sukseskan. Tujuannya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara umum, yang kedua untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan penyakit menular, seperti malaria, DB, dan juga HIV AIDS. Dan kemudian program ini intentif, terpadu, sudah kita susun mekanisme dan langkah-langkah operasionalnya. Dan ini sudah dibahas bersama, disusun bersama dengan Pemerintah Daerah, anggarannya pun tidak sedikit, mecapai 765 milyar.
Kita juga menerima kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional yang lain di bawah payung kebijakan Indonesia, kebijakan negara tuan rumah. Saya ingin ini betul-betul sukses, daerah sendiri, Papua, Papua Barat juga masuk dan sama-sama bertanggung jawab dan ini menunjukkan keseriusan kita, Pemerintah Indonesia untuk betul-betul meningkatkan kesejahteraan saudara kita di Papua dan Papua Barat, termasuk peningkatan derajat kesehatan yang ada di sana.
Yang terakhir kita juga menggarisbawahi perlunya untuk negara ini, pemerintah untuk memiliki perangkat undang-undang dan peraturan di bidang kesehatan yang tepat dan sesuai dengan perkembangan zamannya. Rancangan undang-undang rumah sakit kita berharap segera bisa kita bahas bersama DPR-RI, memberikan kejelasan, kepastian bagaimana usaha rumah sakit itu dikelola, mata rantainya dengan pemerintah, tanggung jawab sosial, dan lain-lain. Dan juga ketentuan tentang transfusi darah sebagaimana saya sampaikan tadi, mesti kita pastikan cocok dengan perkembangan sekarang ini, dengan jumlah penduduk 230 juta dan perkembangan berbagai jenis penyakit yang karena barangkali perubahan iklim tiba-tiba di dunia, termasuk negara kita, muncul lagi penyakit-penyakit yang dulu sudah kita berantas ataupun penyakit-penyakit baru.
Saudara-saudara,
Itulah yang menjadi agenda dan pemerintah di dalam pembangunan bidang kesehatan, termasuk isu-isu kritis yang kita bahas pada kegiatan hari ini. Saya persilakan apabila ada pertanyaan.
Wartawan :
Joko, Pak. Saya dari Smart FM. Yang saya tanyakan mengenai asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, Pak. Saat ini kan masih ada tarik-menarik mengenai keikutsertaan PT ASKES dalam kembali mengelola asuransi kesehatan masyarakat miskin, mengingat terjadinya beberapa lalu adanya penggelembungan dana. Apakah nanti akan ada auditor yang akan mengaudit pada tahun 2007 dan 2006 sebelumnya yang terjadi. Terus yang kedua, mengenai apakah dalam hal ini juga PT ASKES masih akan dilibatkan mengenai pengelolaan askes, karena, kalau tidak salah itu kan, bantuan langsung untuk rakyat-rakyat miskin akan lebih efektif kalau langsung dimasukkan ke dalam kebijakan pemerintah. Mengenai H5N1, Pak. Saat ini ada beberapa, kemarin kan juga ada, bahwa sample virus dari Indonesia itu diambil oleh sejumlah laboratorium WHO di luar negeri dan itu dibikin antivirusnya untuk dijual kembali kepada negara-negara berkembang. Langkah kerjasama apa yang akan digarisbawahi oleh Pemerintah untuk menekan agar tidak terjadi lagi. Terima kasih.
Presiden :
Baik. Yang pertama menyangkut program Askeskin, katakanlah, tapi kin-nya tolong itu lebih luas ya, Asuransi Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan Setengah Miskin. Kalau masyarakat miskin kan jumlahnya sekitar 36 atau 37 juta. Sedangkan program ini yang diberikan bantuan mencakup 76 juta. Jadi dua kali lebih lipat. Tolong dipahami, jangan sampai nanti ada yang terus berkampanye kemiskinan naik dua kali hanya karena salah mengartikan yang disebut dengan program Askeskin, ya. Benar bahwa ada yang perlu kita sinergikan, kita sinkronisasikan. Wajar, karena ini program baru berlangsung beberapa tahun, meskipun kebijakan sudah kita bikin, mekanisme kita atur, kerja sama antara negara, rumah sakit, Askes, dan pihak-pihak lain sudah ditentukan, tetapi ada hal-hal yang perlu kita perbaiki. Audit itu memang mesti kita lakukan. Saya tidak boleh terlalu cepat mengatakan ada penggelembungan, ada mark up, ada ini, ada itu. Biar audit yang objektif, yang reliable, nanti dilakukan untuk mencari mengapanya.
Sementara itu dipikirkan memang bagaimana kecepatan untuk pemberian bantuan asuransi kesehatan itu atau bantuan kesehatan itu, dari negara, katakanlah, ke rumah sakit. Kemudian mengapa harus dengan asuransi. Ya memang, hampir di semua negara kita menganut asuransi kesehatan, health insurance, dan ini bisa dilaksanakan dengan baik, kitapun Insya Allah bisa melaksanakan dengan baik. Dengan mekanisme aturan main yang sama-sama kita berlakukan. Oleh karena itu, yang kita lakukan adalah penyempurnaan, perbaikan, penataan, audit agar dengan demikian yang kita laksanakan betul-betul baik untuk rakyat miskin, tapi juga pas dengan sifat asuransi, dan dalam batas kemampuan negara untuk membiayainya.
Yang kedua menyangkut sharing dari sample virus untuk membikin vaksin antivirus, sebetulnya ya, untuk menghadapi flu burung. Sebagaimana yang saya katakan tadi, policy kita sangat jelas. Yang saya maksudkan dengan kerjasama yang adil, yang konstruktif adalah karena kita menyumbang virus itu, setelah diproduksi nanti, dijual kembali, kita membeli sebagai negara berkembang dengan penduduk 230 juta, tentunya harus ada kemudahan-kemudahan, harus ada perbedaan dengan pihak lain, katakanlah. Oleh karena itu, kalau tadi dikatakan satu unit itu US$ 30, dan kemudian hitung-hitungannya kita akan membayar barangkali kurang dari sepertiganya, ini menjadi adil. Namun yang teknis itu saya serahkan langsung kepada Menteri Kesehatan dengan mitranya WHO, negara-negara sahabat untuk produksi itu semuanya. Yang penting adil, negara kita mendapatkan manfaat dan tentunya tetap dalam semangat kerjasama global untuk menghadapi flu burung ini.
Wartawan :
Kita mendengar bahwa sewaktu Presiden ke Sinargalih, banyak keluarga miskin yang sesungguhnya berhak mendapat Karkin, tetapi tidak mendapat. Lalu pertanyaannya saya, tadi disimpulkan bahwa perlu ada penyempurnaan. Apakah evaluasi yang diambil dari semua hasil kerja di 2007 soal penyaluran Askeskin. Lalu yang kedua soal upaya untuk mengatasi adanya penyimpangan dan penyalahgunaan, apakah ada semacam pihak yang mengatasi itu, atau di Depkes sendiri atau pihak lain yang memberi komentar yang sangat krisis supaya sungguh-sungguh mereka yang membutuhkan dan berhak mendapatkan?
Presiden :
Ya. Waktu saya dialog dengan penduduk di Sinargalih, dalam perjalanan kembali saya dari Cariu waktu itu, gerakan penghijauan dan pemeliharaan pohon, memang masyarakat itu, dari percakapan itu, ada yang belum tahu program Askeskin. Ada yang merasa masuk dalam kategori itu tapi tidak masuk atau tidak mendapatkan kartu. Setelah saya cek ke pejabat-pejabat yang ada di daerah itu, pertama memang sosialisasi, yang kedua, memang ada yang termasuk yang perlu mendapatkan asuransi, dan ada memang yang memiliki kecukupan dalam penghasilannya, dalam income-nya sehingga tidak masuk, Jawabannya iya. Evaluasi dan penyempurnaan dari kerangka bantuan untuk rakyat miskin, termasuk penertiban untuk semuanya itu, yang berhak mendapat, yang tidak berhak tentu tidak mendapat. Peranan pimpinan daerah menjadi sangat-sangat penting mulai kepala desa, camat, bupati, walikota dan seterusnya.
Yang kedua, supervisi tentu harus kita lakukan. Audit karena ada masalah harus kita lakukan. Oleh karena itulah, ke depan, saya minta dirumuskan secara baik antara Departemen Kesehatan, pihak asuransi, pemerintah daerah, sebagaimana mekanisme yang lebih efektif untuk memastikan bahwa semua itu berjalan sesuai rencana dan tidak ada hambatan-lah, apalagi penyimpangan. Oleh karena itu saya menunggu hasil auditnya, mengapa terjadi hambatan dan penyimpangan itu, mengapa ada yang belum dibayar, dan apabila ada penyimpangan ya, yang sengaja melakukan penyimpangan apalagi untuk rakyat kecil, akan mendapatkan sanksi. Tapi kalau itu tidak ke situ, ternyata hanya belum terbiasa, belum mendapatkan pengetahuan yang cukup, ya kita bikin cukup, kita tata kembali yang penting mengalir lebih baik lagi.
Demikianlah Saudara-saudara, yang ingin saya sampaikan.
Terima kasih.
Assalaamu’alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.
Biro Naskah dan Penerjemahan,
Deputi Mensesneg Bidang Dukungan Kebijakan,
Sekretariat Negara RI