Hal tersebut disampaikan Presiden SBY, Presiden Liberia Ellen Johnson-Sirleaf, dan PM Inggris David Cameron, dalam keterangan pers bersama, Jumat (1/2) waktu setempat, usai pertemuan ketiga United Nations High-Level Panel of Eminent Persons on the post-2015 Development Agenda, di Monrovia, Liberia.
Presiden Liberia Ellen Johnson-Sirleaf menekankan pertumbuhan ekonomi untuk menciptakan keadilan sosial, kesetaraan, dan kesejahteraan masyarakat. Karenanya, penting untuk melibatkan generasi muda, memajukan pendidikan, meningkatkan kapasitas dan bekerja sama dengan sektor swasta guna menciptakan lapangan pekerjaan. Pembangunan infrastruktur juga menjadi faktor penting meningkatkan konektivitas, usaha lokal, integrasi regional, serta menarik investasi.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden SBY menegaskan keseimbangan dimensi pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial dan kelestarian lingkungan harus dipertimbangkan secara tepat dan optimal. Upaya pengentasan kemiskinan harus dikaitkan dengan isu pembangunan berkelanjutan. Agenda pembangunan akan sukses melalui kemitraan antar-negara dan di dalam negara itu sendiri, dengan berbagai komponen pemangku kepentingan seperti swasta, masyarakat madani dan akademisi.
Sebelum menutup konferensi bersama, PM Inggris David Cameron menekankan penyusunan agenda pembangunan pasca-2015 adalah untuk kepentingan semua negara. Negara maju dapat menawarkan hibah kepada negara berkembang, sekaligus memastikan transparansi pengelolaan hibah, mengupayakan sistem perdagangan global yang terbuka, serta dan merancang sistem perpajakan yang baik dan adil.
Hasil dari pertemuan tersebut, “Komunike Monroviaâ€, menggarisbawahi agenda global pembangunan pasca-2015 yang berorientasi pada manusia dan sensitif terhadap tantangan universal abad 21, yaitu memajukan pembangunan berkesinambungan, mendukung pertumbuhan yang menciptakan lapangan kerja, melindungi lingkungan, dan mewujudkan perdamaian, keamanan, keadilan, kebebasan dan kesetaraan di semua tingkat.
Komunike juga menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan dan perwujudan kesejahteraan merupakan visi dan tanggung jawab bersama. Upaya pencapaian target MDGs tahun 2015 wajib dikerahkan, namun tetap harus membentuk kerangka kerja tunggal pembangunan 2015 yang kohesif, dan mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, dan perlindungan lingkungan.
Hindari Perombakan MDGs
Sebelum melanjutkan kunjungan ke Nigeria, Presiden SBY mengungkapkan RI menawarkan tiga alternatif bentuk agenda pembangunan pasca-2015, yaitu menggunakan kerangka MDGs dengan penajaman tertentu, menambah target-target baru, dan perombakan total terhadap MDGs.
Namun, Presiden SBY menyarankan untuk menghindari alternatif ketiga karena banyak negara bekerja keras memenuhi target MDGs. Perombakan total terhadap MDGs dapat memicu kebingungan dan diskontinuitas terhadap apa yang selama ini telah dibangun.
Isu tersebut akan dibahas pada pertemuan HLP di Bali, Maret 2013, sekaligus menuntaskan isu-isu lain sebelum rekomendasi akhir Panel disampaikan kepada Sekjen PBB bulan Mei 2013. (dukjak-humas setneg)
Presiden Liberia Ellen Johnson-Sirleaf menekankan pertumbuhan ekonomi untuk menciptakan keadilan sosial, kesetaraan, dan kesejahteraan masyarakat. Karenanya, penting untuk melibatkan generasi muda, memajukan pendidikan, meningkatkan kapasitas dan bekerja sama dengan sektor swasta guna menciptakan lapangan pekerjaan. Pembangunan infrastruktur juga menjadi faktor penting meningkatkan konektivitas, usaha lokal, integrasi regional, serta menarik investasi.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden SBY menegaskan keseimbangan dimensi pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial dan kelestarian lingkungan harus dipertimbangkan secara tepat dan optimal. Upaya pengentasan kemiskinan harus dikaitkan dengan isu pembangunan berkelanjutan. Agenda pembangunan akan sukses melalui kemitraan antar-negara dan di dalam negara itu sendiri, dengan berbagai komponen pemangku kepentingan seperti swasta, masyarakat madani dan akademisi.
Sebelum menutup konferensi bersama, PM Inggris David Cameron menekankan penyusunan agenda pembangunan pasca-2015 adalah untuk kepentingan semua negara. Negara maju dapat menawarkan hibah kepada negara berkembang, sekaligus memastikan transparansi pengelolaan hibah, mengupayakan sistem perdagangan global yang terbuka, serta dan merancang sistem perpajakan yang baik dan adil.
Hasil dari pertemuan tersebut, “Komunike Monroviaâ€, menggarisbawahi agenda global pembangunan pasca-2015 yang berorientasi pada manusia dan sensitif terhadap tantangan universal abad 21, yaitu memajukan pembangunan berkesinambungan, mendukung pertumbuhan yang menciptakan lapangan kerja, melindungi lingkungan, dan mewujudkan perdamaian, keamanan, keadilan, kebebasan dan kesetaraan di semua tingkat.
Komunike juga menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan dan perwujudan kesejahteraan merupakan visi dan tanggung jawab bersama. Upaya pencapaian target MDGs tahun 2015 wajib dikerahkan, namun tetap harus membentuk kerangka kerja tunggal pembangunan 2015 yang kohesif, dan mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, dan perlindungan lingkungan.
Hindari Perombakan MDGs
Sebelum melanjutkan kunjungan ke Nigeria, Presiden SBY mengungkapkan RI menawarkan tiga alternatif bentuk agenda pembangunan pasca-2015, yaitu menggunakan kerangka MDGs dengan penajaman tertentu, menambah target-target baru, dan perombakan total terhadap MDGs.
Namun, Presiden SBY menyarankan untuk menghindari alternatif ketiga karena banyak negara bekerja keras memenuhi target MDGs. Perombakan total terhadap MDGs dapat memicu kebingungan dan diskontinuitas terhadap apa yang selama ini telah dibangun.
Isu tersebut akan dibahas pada pertemuan HLP di Bali, Maret 2013, sekaligus menuntaskan isu-isu lain sebelum rekomendasi akhir Panel disampaikan kepada Sekjen PBB bulan Mei 2013. (dukjak-humas setneg)
Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?