BELAJAR DARI KEBERHASILAN REPUBLIK KOREA

Ini merupakan pelaksanaan dari Joint Declaration dalam bidang kerjasama teknis yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Korea Selatan, Roh Moo-hyun, Desember tahun lalu yang bertujuan untuk membangun hubungan strategis dalam meningkatkan persahabatan dan kerjasama menjelang abad 21. Joint Declaration ini kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Record of Discussion between The Implementation Survey Team of The Republic of Korea and The State Secretariat of The Republic of Indonesia on the Capacity Building for Public Officials for Government Innovation in Indonesia.  
 
Bentuk kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Korea ini berupa Program Pelatihan, Konsultasi Tenaga Ahli, dan Lokakarya. Menurut jadwal, rangkaian proyek tersebut diselenggarakan mulai November 2007 dan berakhir pada pertengahan 2008.

Program HLO diselenggarakan untuk meningkatkan kepemimpinan dalam mengarahkan dan memberdayakan serta membangun visi dan misi Inovasi Pemerintahan. Tujuan tersebut kemudian diterjemahkan dalam beberapa materi, antara lain Good Governance, Performance Management, Public Management, Personnel Management, dan Anti-Corruption/Transparency. Para peserta program ini juga akan berkesempatan untuk berkunjung ke sejumlah instansi Pemerintah Korea yang terkait dengan instansi asal para peserta.
 
Dalam Program HLO ini, Sekretariat Negara berkesempatan untuk mengirimkan empat pejabat Eselon I dan II, yaitu Deputi Mensesneg Bidang Dukungan Kebijakan, Ibnu Purna, Kepala Biro Naskah dan Penerjemahan, Yuhardi Yusuf, Kepala Biro Organisasi dan Humas, Djadjuk Natsir, dan Kepala Biro Kepegawaian, Cecep Sutiawan.

Kepala Bidang Diklat Teknis Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Negara, Samidi Fahrudin, menuturkan, �Program HLO tahap I ini ditekankan pada reformasi birokrasi. Diharapkan, para peserta yang berasal dari jajaran pengambilan keputusan akan belajar tentang keberhasilan reformasi di berbagai bidang di Republik Korea yang nantinya akan diterapkan di Indonesia.�

Program HLO tahap I akan disusul dengan pelaksanaan tahap II yang diikuti para peserta dari pejabat eselon I dan II dari Bappenas, KPK, Depkeu, dan kejagung. Usai pelaksanaan program HLO, Sekretariat Negara akan kembali mengirimkan sembilan pejabat eselon III dan IV untuk mengikuti Program Middle Level Officials pada awal Desember 2007. (HUMAS-SETNEG)