Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, saat acara Peresmian Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi di Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Selasa (26/2), mengingatkan bahwa Pancasila digali dan lahir sebagai alternatif terhadap ideologi-ideologi dunia yang saling berbenturan.
Pancasila tidak boleh dianggap sebagai sebuah ideologi sakral dan dogmatis, tetapi open and living ideology agar Pancasila tetap relevan dan aktual dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Presiden SBY menjelaskan, dalam era kebebasan, kita memerlukan pijakan, rujukan, dan tuntunan, yang berupa konstitusi. Indonesia harus menjadi the land of freedom dan sekaligus the land of law.
Apa yang telah jadi konsensus dasar, yakni konstitusi yang berlaku harus sungguh dijalankan. Keberadaan MK ditujukan untuk memastikan kehidupan bernegara dan bermasyarakat harus sesuai kontitusi. Karenanya, pendidikan konstitusi perlu untuk menjaga relevansi dan aktualisasi kontitusi kita.
Turut hadir dalam acara tersebut, antara lain, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, Seskab, Seskab, pimpinan lembaga tinggi negara, Panglima TNI, Kapolri, dan Gubernur Jawa Barat. (dukjak-humas setneg)Â Â
Pancasila tidak boleh dianggap sebagai sebuah ideologi sakral dan dogmatis, tetapi open and living ideology agar Pancasila tetap relevan dan aktual dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Presiden SBY menjelaskan, dalam era kebebasan, kita memerlukan pijakan, rujukan, dan tuntunan, yang berupa konstitusi. Indonesia harus menjadi the land of freedom dan sekaligus the land of law.
Apa yang telah jadi konsensus dasar, yakni konstitusi yang berlaku harus sungguh dijalankan. Keberadaan MK ditujukan untuk memastikan kehidupan bernegara dan bermasyarakat harus sesuai kontitusi. Karenanya, pendidikan konstitusi perlu untuk menjaga relevansi dan aktualisasi kontitusi kita.
Turut hadir dalam acara tersebut, antara lain, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, Seskab, Seskab, pimpinan lembaga tinggi negara, Panglima TNI, Kapolri, dan Gubernur Jawa Barat. (dukjak-humas setneg)Â Â
Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?