Saat meresmikan pembukaan Kongres XIII Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) di Istana Negara, Presiden Joko Widodo meminta agar proses pengurusan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) lebih disederhanakan. Menurutnya, prosedur pelaporan SPJ saat ini terlalu banyak.
"Saya cek kayak laporan-laporan SPJ, ada 43 laporan yang harus disiapkan. Itu bapak-ibunya, ternyata ada anak-cucu lagi. Dari 43 beranak cucu menjadi 123. Ini bekerja, energi kita habis hanya untuk urusan laporan dan SPJ," jelas Presiden pada Selasa, 11 Desember 2018.
Hal serupa juga terjadi baru-baru ini dalam hal pencairan anggaran penanganan gempa Lombok kepada masyarakat yang tak kunjung cair oleh karena banyaknya prosedur. Padahal, pemerintah pusat sendiri telah menyiapkan anggaran tersebut di bank untuk dapat disalurkan ke masyarakat.
"Saya ini memang orang jalanan, senangnya di lapangan mengecek. Apa yang saya temukan? Ternyata prosedurnya ada 17. Kenapa belum sampai? Pak, yang ini belum, ini belum. Saya kaget, padahal masyarakat sudah menunggu dan uangnya sudah ada. Berhari-hari hanya masalah 17 prosedur yang harus diikuti," kata Presiden Jokowi.
Maka itu, di hadapan para akuntan dalam acara ini, Kepala Negara meminta mereka untuk dapat merumuskan prosedur pelaporan yang sederhana, cepat, tapi dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Presiden, prinsip pertanggungjawaban bukan berorientasi pada prosedur yang berbelit-belit.
"Nah, sekarang ketemu dengan IAI. Saya minta tolong disiapkan sebuah prosedur yang orientasinya bukan performa, tetapi substansi. Enggak usah banyak-banyak prosedur, bagaimana bisa memotong agar cepat. Karena menurut saya prinsip akuntansi itu cepat, murah, dan aman," imbuh Presiden, seperti dilansir dari siaran pers Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.
Presiden mengatakan, administrasi negara harus disederhanakan agar pimpinan-pimpinan di setiap kementerian/lembaga maupun daerah bisa memutuskan secara cepat di tengah perkembangan zaman. Administrasi pelaporan yang berbelit hanya akan mempersulit diri.
"Akuntansi jangan mempersulit langkah yang membuat kita kepada sebuah jebakan kesalahan," tambah Kepala Negara.
Pada prinsipnya, Kepala Negara memiliki pandangan yang sama bahwa akuntabilitas merupakan kunci dalam pengelolaan keuangan untuk dapat terhindar dari upaya penyelewengan atau penyimpangan. Namun, di samping itu, kecepatan dan orientasi pada hasil juga seharusnya menjadi kunci dalam pengelolaan keuangan.
"Pada kesempatan ini saya ingin menegaskan bahwa selain akuntabilitas dan efisiensi, kecepatan dan orientasi pada hasil itu juga sangat penting," pungkas Presiden. (Humas Kemensetneg)