Dalam wawancara tersebut ia juga mengungkapkan langkah strategis yang dilakukan BNPT dan Intelijen guna mempersempit ruang gerak dari kelompok Santoso, “Yang kita lakukan sekarang bagaimana mempertajam dimana posisinya, dan kemudian kita memutus suplai logistik dan suplai informasi yang ada di daerah perkotaan,†ujar mantan Kapolda Metro Jaya tersebut.
Â
Tito menambahkan mengenai pentingnya pendekatan-pendekatan yang dilakukan kepada masyarakat seperti pendekatan ekonomi dan pendekatan pencarian kerja untuk mengungkap keberadaan anggota kelompok teroris ini.
Â
Papua itu Berbeda
Â
Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Tito mengungkapkan, bahwa aksi-aksi bersenjata yang dilakukan di Papua memiliki motif yang berbeda, “Ini kan kasusnya gerakan kriminal bersenjata dan separatis. Beda dengan kelompok terorisme ini ya. Kelompok terorisme ingin merubah Negara. Menjadi Negara versi mereka sendir,†ujar Tito.
Â
Pria yang pernah menjabat sebagai Kapolda Papua selama dua tahun ini menilai, bahwa label terorisme akan memberikan legitimasi kepada para pelaku kriminal sebagai pejuang politik. “Tidak semua terafiliasi dengan politik, banyak yang karena ekonomi, banyak yang karena kriminal. Atas nama politik, tapi mereka minta uang sama perusahaan atau PT yang ada di jalan itu. Kemudian membangun jalan mereka. Memaksa minta uang, gak diberi uang ditembak, atas nama gerakan kemerdakaan. Padahal gak, tujuan sebenarnya ekonomi,†ungkap Tito.Â
Â
“Ini perlu ada penanganan intelegence approach. Selain dari departemen, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan civil society. Saya gak mau menyampaikan secara detail mengenai masalah itu, karena ada yang masuk ke domain intelijensi, jadi harus low profile,†tambahnya. (Humas Kemensetneg)