Presiden Joko Widodo membuka Rapat Kerja (Raker) Kepala Perwakilan Republik Indonesia dengan Kementerian Luar Negeri di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 9 Januari 2020. Rapat kerja tersebut dihadiri oleh 131 Kepala Perwakilan dan Eselon I Kementerian Luar Negeri.
Pada awal sambutannya, Presiden kembali menggaungkan optimisme di tengah situasi ekonomi dan politik dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Ditambah lagi dengan meningkatnya konflik yang terjadi di beberapa negara maupun antarnegara.
"Tetapi kita harus yakin bahwa di tengah situasi yang penuh tantangan tersebut, negara kita Indonesia mampu berlayar tetap berdiri tegak dalam rangka terus memperjuangkan kepentingan nasional kita," kata Presiden.
Konstitusi mengamanatkan para duta besar Indonesia sebagai duta perdamaian. Meski demikian, Kepala Negara menghendaki agar para perwakilan RI di luar negeri tersebut juga mengupayakan diplomasi ekonomi.
"Saya ingin 70-80 persen apa yang kita miliki itu fokusnya di situ, di diplomasi ekonomi karena itulah yang sekarang ini sedang diperlukan oleh negara kita. Oleh sebab itu, penting sekali para duta besar ini sebagai duta investasi," kata Presiden.
Sebagai duta investasi, Presiden menyebut, para duta besar harus mampu mengidentifikasi jenis investasi di bidang apa yang diperlukan dan diprioritaskan oleh Indonesia. Menurut Presiden, bidang yang menjadi prioritas tersebut antara lain, produk substitusi impor.
"Kita tahu yang namanya petrochemical itu masih impor, 85 persen masih impor. Sehingga kalau kita ingin mendatangkan investasi, cari produk-produk yang berkaitan dengan barang-barang substitusi impor kita. Petrokimia berkaitan dengan methanol misalnya," kata Presiden.
Bidang kedua yang harus diprioritaskan adalah energi. Hal ini mengingat Indonesia masih mengimpor energi, baik minyak maupun gas, dalam jumlah yang cukup besar. Secara spesifik, Kepala Negara meminta para duta besar mencari investor yang memiliki kemampuan dalam mengelola material yang banyak dimiliki Indonesia, seperti batu bara.
"Jangan senang kita impor gas atau minyak terus. Investornya siapa? Ya investornya bisa saja misalnya yang berkaitan dengan batu bara, datangkan investor yang memiliki teknologi yang berkaitan dengan batu bara. Karena batu bara itu bisa diubah menjadi DME, LPG. Kita ini LPG kita ini impor semuanya. Sehingga investasi yang berkaitan dengan DME, LPG, ini penting sekali supaya kita tidak impor gas LPG lagi. Material kita ini batu bara banyak sekali. Negara-negara yang jago yang berkaitan dengan ini siapa? Ini yang kita cari," kata Presiden.
Selain batu bara, Presiden juga meminta agar para duta besar aktif mencari investor yang mampu mengubah kelapa kopra menjadi avtur. Demikian juga dengan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) sebagai campuran diesel melalui B20, B30, B50, maupun B100 nantinya. Dengan demikian, Indonesia tidak akan lagi mengekspor komoditas-komoditas tersebut dalam bentuk bahan mentah atau raw material.
"Sudah enggak zamannya lagi kita ekspor yang namanya batu bara, bahan mentah kopra, CPO. Kita ingin ekspor kita dalam bentuk barang-barang minimal setengah jadi, atau kalau bisa barang jadi. Sehingga bapak ibu sekalian menjadi duta investasi itu yang diincar mana, yang ditembak mana itu mengerti," kata Presiden.
Jika Indonesia bisa memproduksi B50, Kepala Negara meyakini, posisi tawar Indonesia terhadap semua negara akan meningkat, misalnya terhadap Uni Eropa yang acapkali melakukan boikot terhadap sawit Indonesia.
"Kita pakai sendiri saja (sawitnya), ngapain sih harus diekspor ke sana? Strategi ini yang sedang kita bangun. Strategi besar bisnis negara ini baru kita proses rancang implementasinya agar betul-betul kita tidak ada ketergantungan dengan negara lain," kata Presiden.
Dengan meningkatkan investasi di bidang-bidang tersebut, Presiden berharap neraca transaksi berjalan dan neraca perdagangan Indonesia akan semakin baik. Untuk itu, dukungan para duta besar terhadap investasi sangat diperlukan.
"Goal-nya ke sana. Kalau neraca transaksi berjalan kita sudah positif baik, saat itulah kita betul-betul baru merdeka. Dengan siapapun kita berani karena tidak ada ketergantungan apapun mengenai sisi keuangan, sisi ekonomi. Itulah target kita dalam 3-4 tahun ke depan. Arahnya ke sana, sehingga bantuan dari para duta besar mengenai investasi, sebagai duta investasi, sangat penting sekali," kata Presiden. (Humas Kemensetneg)