Adapun Pengurus GAPKINDO yang turut hadir dalam pertemuan tersebut yaitu Moenardji Soedargo selaku Ketua Umum, Alex Kurniawan Edy selaku Ketua Bidang Organisasi, Rusdi Rasep selaku Ketua Bidang Produksi, Daniel Tirta Kristiadi selaku Ketua Bidang Keuangan, Timmie Melvin selaku Ketua Bidang Pemasaran, Suharto Hanggokusumo selaku Direktur Eksekutif, serta Erwin Tunas selaku Asisten Direktur Eksekutif.
Sebagaimana dilansir Tim Komunikasi Presiden, Ari Dwipayana, Ketua Umum GAPKINDO, Moenardji Soedargo menerangkan, pengurus GAPKINDO berkesempatan untuk mengadakan diskusi dengan Presiden Joko Widodo terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku usaha khususnya para petani karet. Dirinya menyebut, saat ini harga karet yang rendah sangat memberatkan semua pelaku usaha. Sebagai perbandingan, pada tahun 2011 harga karet mampu mencapai USD 5,3 per kilo, namun di awal 2016 ini harga karet hanya sekitar USD 1 per kilo.
"Harga karet dewasa ini agak tertekan, di awal tahun 2016 hanya USD 1 per kilo. Sungguh sangat berat bagi semua pelaku, terutama rekan-rekan petani," ungkap Moenardji dalam keterangan pers usai pertemuan.
GAPKINDO sendiri untuk mengatasi keterpurukan harga tersebut sebelumnya sudah berusaha untuk berperan aktif dengan bekerja bersama Kementerian Perdagangan dan kementerian lainnya. Bentuk kerja sama yang dilakukan salah satunya berupa melakukan penahanan ekspor bagi produk-produk karet agar dapat menaikkan harga karet.
"Penahanan ekspor ini dilakukan manakala harga karet dipandang terlalu rendah dan tidak mencerminkan fnudamental pasar sebenarnya," tambahnya.
Namun demikian, upaya tersebut merupakan upaya yang hanya berpengaruh dalam jangka pendek. Oleh karenanya, GAPKINDO berharap kepada pemerintah untuk lebih meningkatkan daya tahan kepada para petani secara jangka panjang.
"Kami menghimbau untuk dilakukannya peremajaan klon-klon karet petani. Karena apabila peremajaan dilakukan, produktivitas petani akan meningkat," terangnya.
Lebih lanjut, Moenardji juga menyampaikan kepada Presiden terkait pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang memberatkan para pelaku usaha sektor pertanian dan perkebunan. Menurutnya, produk yang dihasilkan oleh rakyat kecil dalam sektor pertanian dan perkebunan tidak selayaknya dipungut PPN.
"Kami juga menyampaikan masalah PPN hasil pertanian dan perkebunan yang sebelum 2014 lalu itu telah dibebaskan oleh pemerintah sebelumnya. Tapi pada tahun 2014 PPn ini kembali. Itu sungguh memberatkan petani," ujarnya.
Terkait dengan keluhan tersebut, Presiden Joko Widodo diakui oleh Moenardji sangat cepat untuk memahami keadaannya. Dirinya mengungkapkan, Presiden menginstruksikan GAPKINDO untuk membantu pemerintah mencarikan jalan terbaik agar semua pihak mendapat 'win-win solution'.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum GAPKINDO juga berdiskusi bersama Presiden terkait penggunaan karet yang diperluas untuk mendukung proyek infrastruktur pemerintah. Moenardji menyebut, Presiden Joko Widodo menaruh perhatian yang tinggi mengenai bagaimana menyerap karet di proyek-proyek infrastruktur pemerintah.
"Dalam kesempatan tadi, kami berkesempatan untuk mendiskusikan ulang dan Bapak Presiden sangat tertarik untuk bagaimana penggunaan karet ini diperluas di luar sektor tradisional seperti ban dan diciptakan 'demand' baru berupa proyek infrastruktur seperti aspal karet. Aspal karet akan membuat daya tahan jalan lebih kuat 50%. Berarti akan terjadi penghematan anggaran untuk memperbaiki jalan dan bahkan pemerintah mungkin akan memiliki peluang untuk membangun jalan lebih banyak lagi," ungkapnya. (Humas Kemensetneg)
Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?