Diterima 3 Menteri, Pemerintah Ajak Buruh Dialog Cari Solusi Masalah Ketenagakerjaan
Pertemuan yang
berlangsung lebih kurang 2 jam tersebut berhasil mempertemukan
perwakilan 15 orang GBI diantaranya Said Iqbal (Presiden KSPI) dan
Andigani Nuwa Wea (KSPSI) dengan tiga Menteri Kabinet Kerja yaitu
Menkopolhukam Luhut B. Pandjaitan, Menteri Kesehatan Nila F. Moelok, dan
Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri.
Agenda dialog membahas berbagai persoalan yang dihadapi buruh, seperti daya beli buruh yang menurun saat ini akibat kenaikan harga BBM, kenaikan upah, ancaman PHK buruh, kekhawatiran serbuan tenaga kerja asing yang akan menguasai lapangan kerja di Indonesia, serta menuntut perbaikan layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Menanggapi permasalahan yang disampaikan buruh, dalam pembukaan dialog, Menkopolhukam Luhut B. Pandjaitan pertama-tama menyampaikan salam dan apresiasi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap aksi unjuk rasa buruh karena berlangsung damai dan tidak anarkis.
Lebih lanjut Luhut juga menjelaskan bahwa kondisi perekonomian Indonesia saat ini masih baik dan mampu bertahan di tengah melambatnya perekonomian global. Bahkan, lanjut Luhut, Lembaga Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) memberikan pujian atas ketahanan ekonomi Indonesia saat ini.
Selain itu, terkait kehawatiran Tenaga Kerja Asing (TKA) akan menguasai lapangan kerja Indoneisa, Menaker Hanif Dhakiri menjelaskan bahwa jumlah TKA saat ini masih berkisar 0,05 % dari jumlah angkatan kerja, angka tersebut sangat tidak mengkhawatirkan, dan trend-nya dari tahun ke tahun menurun.
Menaker Hanif juga menjelaskan bahwa saat ini Pemerintah justru sedang mempersiapkan pelatihan sumber daya manusia Indonesia agar siap berkompetisi dengan TKA dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang dimulai Desember 2015.
Sedangkan mengenai keluhan pelaksanaan BPJS, Menkes Nila menjelaskan bahwa pelaksanaan BPJS belum berjalan setahun, sehingga akan terus dievaluasi pelaksanaannya.
Sebelum pertemuan ditutup, Menkopulhukam Luhut juga menyampaikan kepada perwakilan buruh agar tidak sungkan berdialog dengan pemerintah. Bila diperlukan, pemerintah bersedia melakukan pertemuan regular dengan para buruh.
“Pemerintah terbuka kapan saja menerima masukan dari para tenaga kerja,†pungkas Luhut. (Humas Kemensetneg)
Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?