DPR SOROTI ASUMSI PERTUMBUHAN EKONOMI SEBESAR 6,8 %

Hal tersebut terungkap dalam Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR/Korindagbang Muhaimin Iskandar, Selasa (21/8).

F-PD dalam pandangan Fraksi yang dibacakan Sidki Wahab menyatakan sangat mendukung upaya pencapaian pertumbuhan ekonomi yang merata dengan program khusus berupa perluasan dan intergrasi program penanggulangan kemiskinan dengan tingkat 15-16,8 % dan tingkat pengangguran 8-9%.

“Kami menyadari bahwa upaya pencapaian sasaran pembangunan tahun 2008 terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi antara lain jumlah penduduk dibawah garis kemiskinan yang relative tinggi, kebutuhan akan lapangan pekerjaan yang cukup, masalah ketahanan pangan, kinerja investasi dan ekspor, kebutuhan infrastuktur yang memadai, produksi minyak dan sumber energi alternative, kualitas pendidikan yang masih perlu ditingkatkan, penegakan supremasi hukum dan reformasi birokrasi, masalah gangguan keamanan dan terorisme,� kata Sidki Wahab.

Lebih lanjut F-PD dalam pandangan umumnya menyarankan supaya pemerintah dalam RAPBN 2008 di fokuskan untuk mengahadapi tantangan-tantangan tersebut untuk mencapai agenda pembangunan yang dilakukan dalam jangka menengah ini. “Fraksi Kami menyarankan agar sasaran program kerja pemerintah dalam RAPBN 2008 difokuskan untuk mengahdapi tantangan tersebut,� ujar Sidki Wahab.

Juru bicara F-PPP Syumli Syadli dalam pandangan umum yang dibacakannya menilai sasaran dan target RAPBN 2008 cukup ekspansif. Untuk menargetkan pertumbuhan ekonomi 2008 sebesar 6,8 % diperlukan pembentukan modal yang sangat besar. “Pemerintah berharap sumber investasi tahun 2008 berasal dari sektor swasta, baik investasi asing maupun dalam negeri sebesar 35,5 % atau Rp. 460,08 Triliun,� katanya.

Lebih lanjut F-PPP menilai tantangan pemenuhan kebutuhan investasi berasal dari pemerintah. Salah satunya adalah kemampuan investasi pemerintah seperti dalam penyerapan di APBN yang belum optimal. “Termasuk regulasi investasi yang sampai kini belum berjalan efektif,� katanya.

Kendati porsi investasi pemerintah tergolong kecil namun perannya sangat besar untuk menggairahkan sektor riil. Hal ini karena belanja pemerintah lebih banyak bersifat padat karya. “Untuk mencapai pertumbuhan sebesar 6,8% pemerintah membutuhkan investasi asing langsung sebesar US$ 100 Miliar,� ujarnya.

Hal ini merupakan tantangan yang sangat berat karena selama ini investasi asing yang masuk masih dalam bentuk investasi asing tidak langsung atau portfolio.

Marwoto Mitrohardjono juru bicara F-PAN dalam pandangan umum Fraksinya menilai RAPBN Tahun 2008 telah merefleksikan adanya semangat untuk membangun demi melangkah lebih maju dengan kecenderungan keberpihakan anggaran terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat.

“Upaya pemerintah dalam perbaikan dan peningkatan anggaran belanja pada berbagai sektor pendidikan, kesehatan, usaha kecil, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan sebagainya yang merupakan pesan konstruktif pemerintah bagi seluruh rakyat Indonesia,� katanya.

Lebih lanjut F-PAN menilai target pertumbuhan ekonomi yang diharapkan mencapai 6,8% terlalu optimistis. “Beberapa faktor pendukungnya masih sangat lemah,� katanya seraya mencontohkan kredit perbankan untuk sector riil masih sangat rendah dan pertumbuhan investasi masih jauh dari harapan.

Meskipun demikian F-PAN berpendapat bahwa target tersebut bukan sesuatu yang mustahi untuk dicapai. “Untuk itu perlu kami ingatkan supaya dalam implementasinya pemerintah tidak mengalami kesulitan pendanaannya maka untuk mencapai target pertumbuhan tersebut semua faktor-faktor pendukungnya harus diperbaiki,� katanya.    

Juru bicara F-PKS Rama Pratama dalam pandangan Fraksinya menilai pemerintah harus memperhatikan beberapa asumsi yang harus dipenuhi untuk dapat mencapai angka pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8% di tahun 2008. “Yang pertama tentunya peningkatan konsumsi swasta,� katanya.

Pada dasarnya asumsi ini semakin mengkonfirmasi bahwa target pertumbuhan ekonomi ke depan dapat menimbulkan efek inflatoir yang cukup besar mengingat faktor konsumsi merupakan komponen permintaan agregat yang cukup signifikan. “Hal ini tentunya bertentangan dengan target inflasi yang sebesar enam persen di tahun 2008,� ujar Rama Pratama.

Juru bicara F-BPD Inya Bay menyatakan bahwa perkiraan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8% masih akan didukung investasi, ekspor non migas dan konsumsi masyarakat serta iklim ekonomi global yang relatif cukup kuat. “Diharapkan akan memberi peluang bagi perekonomian Indonesia,� katanya.

Juru bicara F-PG Tonny Aprilani dalam pandangan Fraksinya menilai penerimaan dari migas hanya sekitar 20%. Hal ini menandakan bahwa perpajakan non migas mendominasi penerimaan negara. “Karena itu peningkatan pertumbuhan ekonomi merupakan persyaratan untuk menaikkan penerimaan perpajakan non migas,� katanya.

Lebih lanjut F-PG melalui juru bicaranya Tonny Aprilani menyatakan iklim investasi yang kondusif termasuk stimulus fiskal dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi terutama melalui investasi dan peningkatan ekspor.
“Dalam kesempatan ini kami meminta pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan negara termasuk melakukan evaluasi perhitungan cost recovery dalam penerimaan migas, menaikan deviden BBM, menaikkan PNBP pertambangan umum serta penertiban rekeneing liar,� katanya.   
  
Sementara itu juru bicara F-PDIP Hasto Kristiyanto dalam pandangan Fraksinya menyatakan bahwa F-PDIP menyesalkan bahwa pelaksanaan politik anggaran pemerintah hanya mengakibatkan belanja negara yang ofensif namun kualitas pertumbuhan ekonominya rendah dan membesarnya defisit anggaran yang mengancam stabilitas fiskal. 

F-PDIP juga menilai kenaikan akumulasi belanja negara lebih kurang Rp 325 Triliun sejak tahun 2004 hingga akhir tahun 2007 telah gagal mengatasi persoalan pokok rakyat. “F-PDIP meminta agar seluruh pembahasan RAPBN 2008 diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dan keberpihakan kepada rakyat kecil,� kata Hasto Kristiyanto.

Terhadap target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8%, F-PDIP mendesak pemerintah supaya belajar dari kegagalan pencapaian target pertumbuhan ekonomi pada tahun sebelumnya. “Kami mengingatkan janganlah menetapkan target pertumbuhan sebagai suatu optimisme yang berlebihan,� tegas Hasto Kristiyanto.
        
Penanggulangan Kemiskinan

Annisa Mahfudz, juru bicara F-PKB dalam pandangan Fraksinya menyatakan bahwa APBN 2008 merupakan anggaran pro poor budget. Hal ini terlihat dari jumlah anggaran untuk mengentaskan kemiskinan sebesar 7 Miliar yang dibagi ke tiga instansi pemerintah yaitu Departemen Dalam Negeri, Departemen Pekerjaan Umum, dan Kementrian Negara Pembanguan Daerah Tertinggal.
“Fraksi kami mengajak semua pihak untuk terus mencermati, memonitor, dan mengevaluasi program penanggulangan kemiskinan,� katanya.

F-PKB berpandangan program pengentasan kemiskinan harus merata ke seluruh pelosok negeri terutama ke daerah kantong kemiskinan. “Program ini hendaknya tidak hanya dilihat dari proses penyusunan, besarnya anggaran sehingga tidak hanya menjadi dokumen negara tetapi harus dikawal bersama agar program ini dapat memberi dampak dan manfaat bagi penduduk miskin.

Diah Defawati Ande, juru bicara F-PBR menyatakan dalam RAPBN 2008 yang disampaikan bersamaan pidato kenegaraan Presiden telah ditetapkan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8%. Dengan asumsi ini pemerintah menargetkan jumlah penduduk miskin pada tahun 2008 menjadi 15-16% dari angka 16,7% pada Maret 2007.

“Sedangkan jumlah pengangguran ditargetkan turun menjadi 8-9% pada akhir 2008 dari posisi 9,7% pada Februari 2007,� katanya.
F-PBR menilai target pengurangan jumlah pengangguran dan penduduk miskin yang ditetapkan terlalu kecil. Target tersebut dapat ditingkatkan dengan melakukan beberapa penyesuaian alokasi anggaran dalam pembahasan RAPBN 2008.

Retna Rusmanita Situmorang, juru bicara F-PDS dalam pandangan Fraksi menilai upaya meningkatkan kesejahteraan dan menata perekonomian bangsa yang berorientasi pada peningakatan pertumbuhan ekonomi yang disertai pemerataan adalah kebijakan semu semata dan nbelum memiliki arah yang jelas. F-PDS menilai sampai saat ini pemerintah belum secara penuh menunjukan kinerja untuk mengatasi persoalan mendasar.

“Mengatasi kemiskinan, menurunkan tingkat pengangguran, meningkatkan kesehatan dan pendidikan rakyat,� katanya.

http://www.dpr.go.id/artikel/terkini/artikel.php?aid=3204