Energi dan Pangan akan Menjadi Rebutan Antar Negara

 
bagikan berita ke :

Senin, 29 Februari 2016
Di baca 689 kali

Oleh karena itu, presiden meminta kepada kementerian terkait untuk menyiapkan rencana dalam menghadapi persaingan tersebut. Karena bukan tidak mungkin komoditas energi dan pangan akan menjadi rebutan antar negara.

 

"Sejak sekarang kita harus membuat strategi besar ke depan, bagaimana energi kita, pangan kita, selalu saya sampaikan, fokus pada pangan dan energi. Karena energi dan pangan akan menjadi kompetisi untuk direbutkan negara-negara yang membutuhkan," ucap presiden. Demikian dilansir Tim Komunikasi Presiden, Sukardi Rinakit.

 

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi turut memberikan salah satu contoh mengenai penerapan strategi di bidang energi. Di saat harga minyak mentah jatuh, seharusnya dipikirkan bagaimana BUMN dan kementerian terkait melakukan pembelian.

 

"Terserah mau ditaruh di dalam negeri atau stok ditaruh di luar negeri. Tetapi pada saat harga seperti ini harusnya kita mesti beli," terang presiden.

 

Oleh karenanya, Presiden juga kembali mengingatkan kepada menteri terkait bahwa negara harus membangun kilang baru dan memperbaiki kilang yang sudah ada.

 

"Yang harus dilakukan adalah membangun kilang. Saya ingatkan, sudah berapa tahun kita tidak bangun dan memperbaiki kilang? Saya sampaikan ke menteri, tahun ini harus sudah diputuskan. Harus," tegas Presiden.

 

Presiden menjelaskan bahwa negara manapun yang memiliki minyak mentah dapat membangun kilang di Indonesia, sehingga rantai pasokan tidak terlalu panjang dan tidak melalui trader dan trading. “Negara manapun silakan, mau buat di Cilacap silahkan, di Tuban, di Bontang, di Indonesia bagian timur silakan ataupun barat silakan. Karena kebutuhan kita memang sangat banyak sekali. Jangan ditunda-tunda,” kata Presiden.

 

Percepat Tanda Tangan Kontrak

 

Sementara itu, dalam kaitannya dengan penandatanganan kontrak Kementerian ESDM, Presiden Joko Widodo juga kembali menunjukkan penegasannya bahwa tahun ini merupakan tahun percepatan kerja.

 

"Maka saya kejar. Saya dorong agar semua kementerian mempercepat tanda tangan kontrak. Tidak usah seperti dulu-dulu. Kalau dulu tanda tangan pasti Juli, September, Agustus. Nanti kejar-kejarannya baru November-Desember," ujar Presiden.

 

Namun demikian, presiden mengingatkan bahwa proyek-proyek yang akan dilaksanakan nanti harus mampu menyerap tenaga kerja lokal sebanyak-banyaknya.

 

"Saya ingin agar melibatkan kontraktor-kontraktor lokal sehingga peredaran uangnya tidak kembali lagi ke Jakarta. Uangnya harus ditinggal di daerah sehingga ekonomi daerah dapat berjalan. Sekali lagi, libatkan kontraktor kecil di daerah itu," ucap presiden.

 

Terakhir, Presiden Jokowi memerintahkan kepada Menteri ESDM beserta jajaran dan pihak-pihak terkait untuk bekerja cepat dan memantau terus berbagai proyek yang telah ditandatangani. "Segera selesaikan. Jangan terlalu banyak didiskusikan, jangan terlalu banyak diseminarkan, dan jangan terlalu banyak dikaji. Lihat lapangan, lalu putuskan. Saya tegaskan kembali bahwa birokrasi harus menjadi sumber solusi," pesan Presiden. (Humas Kemensetneg)

Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?
0           0           0           0           0