Faktor Penentu Terpilihnya Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB
Terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020 ini merupakan kepercayaan internasional untuk yang keempat kalinya bagi bangsa ini. Merujuk laman Dewan Keamanan PBB, Indonesia sebelumnya pernah mendapatkan kepercayaan serupa pada 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008.
Sejumlah hal menjadi pendorong bagi Indonesia untuk mendapatkan dukungan kali ini dengan 144 suara dari 190 negara anggota PBB. Faktor pertama ialah kondisi dari dalam negeri Indonesia itu sendiri yang dinilai demokratis, stabil, dan damai.
"Beberapa hal yang menyumbang kemenangan Indonesia antara lain yang pertama, kondisi dalam negeri Indonesia yang demokratis, stabil, dan damai. Kondisi dalam negeri Indonesia ini memiliki kontribusi yang besar dalam kemenangan ini," kata Presiden Joko Widodo saat memberikan pernyataannya di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa, 12 Juni 2018, sebagaimana dilansir dari siaran pers Deputi Bidang Pers, Protokol dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.
Selanjutnya, rekam jejak Indonesia dalam pergaulan internasional turut mendapatkan tempat tersendiri. Kontribusi diplomasi Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia selama ini telah berandil besar dalam pencapaian ini.
"Yang kedua, rekam jejak dan kontribusi diplomasi Indonesia dalam turut menjaga perdamaian dunia," kata Presiden.
Selain itu, Presiden Joko Widodo menyebut bahwa independensi politik luar negeri Indonesia dan peranan Indonesia dalam menjembatani perbedaan-perbedaan di negara konflik sekalipun juga menjadi penentu bagi keberhasilan Indonesia.
"Yang ketiga, independensi politik luar negeri Indonesia, netralitas politik luar negeri Indonesia. Dan yang keempat, peran Indonesia dalam menjembatani perbedaan-perbedaan yang ada termasuk di negara-negara yang dilanda konflik," katanya.
Setelah tergabung dalam anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, setidaknya Indonesia akan memberikan empat prioritas dalam keanggotaannya. Presiden berujar, pertama, Indonesia ingin mengedepankan penyelesaian konflik dengan cara-cara damai. Kedua, Indonesia juga mendorong hubungan yang lebih erat antara organisasi-organisasi kawasan dengan Dewan Keamanan PBB.
"Kita ingin memperkuat ekosistem perdamaian dan stabilitas dunia dengan memperkuat budaya penyelesaian konflik secara damai. Kemudian kita ingin memperkuat sinergi antara organisasi kawasan dan Dewan Keamanan PBB," katanya.
Selain itu, Indonesia juga akan menawarkan pendekatan yang lebih menyeluruh dalam menangani kejahatan lintas batas, termasuk kejahatan terorisme yang menjadi masalah bersama negara-negara di dunia.
“Kita ingin meningkatkan pendekatan komprehensif dalam menangani kejahatan lintas batas termasuk di dalamnya terorisme. Serta kita ingin menyinergikan upaya menciptakan perdamaian dengan pencapaian agenda pembangunan 2030," katanya. (Humas Kemensetneg)