Diskusi yang
berlangsung sekitar 3 jam dimoderatori oleh Staf Khusus Sekretaris
Kabinet Jaleswari Pramodawardhani. Sejumlah narasumber dari berbagai
institusi baik perguruan tinggi dan pusat kajian yang khusus mengkaji
masalah Papua turut dihadirkan.
Beberapa narasumber yang dihadirkan antara lain Reni Suwarso Direktur Centre for Election and Political Party (CEPP) FISIP UI, Rahmat Siregar CEPP FISIP UI, Pierre Marthinus Papua Centre UI, Adriana Elisabeth Kepala Pusdiklat Pusat Penelitian Politik LIPI, Bambang Purwoko Koordinator Kelompok Kerja Papua UGM, Eduard Kocu Kepala Program Studi Ilmu Pemerintahan UNCEN, Avelinus Lefaan Lektor Kepala UNCEN.
Perdamaian menjadi kata kunci dan muthlak berlaku untuk tanah Papua. Selepas otonomi khusus yang diterapkan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, kondisi Papua masih jauh dari harapan.
Konflik horizontal maupun vertikal, infrastruktur, birokrasi yang lamban, kurangnya sumber daya manusia, minimnya fasilitas kesehatan, dan tertinggalnya dunia pendidikan menjadi permasalahan kompleks provinsi yang bergabung ke pangkuan NKRI sejak tahun 1969 ini.
Diskusi yang telah dilakukan oleh para narasumber menghasilkan beberapa hal penting untuk menjadi masukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) demi tercapainya kondisi Papua yang damai dan berkeadilan. Beberapa hal penting tersebut antara lain persoalan Papua harus diselesaikan dengan hati dan kasih dan juga dipahami dari sudut orang-orang Papua sendiri, artinya perlu membuka diri mengkoreksi pandangan yang keliru baik itu orang-orang Papua sendiri maupun Pemerintah Pusat, selain itu pendekatan human security juga perlu dilakukan karena merupakan kebutuhan dasar masyarakat Papua. Terakhir untuk menjembatani kesenjangan yang terjadi di Papua, para narasumber juga memberikan masukan untuk terus melakukan dialog, dialog dapat dilakukan secara internal dan sektoral, dalam dialog juga perlu dihabas agenda-agenda prioritas Presiden Jokowi terutama untuk pembangunan dan kemajuan Papua. (Humas Kemensetneg)
Beberapa narasumber yang dihadirkan antara lain Reni Suwarso Direktur Centre for Election and Political Party (CEPP) FISIP UI, Rahmat Siregar CEPP FISIP UI, Pierre Marthinus Papua Centre UI, Adriana Elisabeth Kepala Pusdiklat Pusat Penelitian Politik LIPI, Bambang Purwoko Koordinator Kelompok Kerja Papua UGM, Eduard Kocu Kepala Program Studi Ilmu Pemerintahan UNCEN, Avelinus Lefaan Lektor Kepala UNCEN.
Perdamaian menjadi kata kunci dan muthlak berlaku untuk tanah Papua. Selepas otonomi khusus yang diterapkan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, kondisi Papua masih jauh dari harapan.
Konflik horizontal maupun vertikal, infrastruktur, birokrasi yang lamban, kurangnya sumber daya manusia, minimnya fasilitas kesehatan, dan tertinggalnya dunia pendidikan menjadi permasalahan kompleks provinsi yang bergabung ke pangkuan NKRI sejak tahun 1969 ini.
Diskusi yang telah dilakukan oleh para narasumber menghasilkan beberapa hal penting untuk menjadi masukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) demi tercapainya kondisi Papua yang damai dan berkeadilan. Beberapa hal penting tersebut antara lain persoalan Papua harus diselesaikan dengan hati dan kasih dan juga dipahami dari sudut orang-orang Papua sendiri, artinya perlu membuka diri mengkoreksi pandangan yang keliru baik itu orang-orang Papua sendiri maupun Pemerintah Pusat, selain itu pendekatan human security juga perlu dilakukan karena merupakan kebutuhan dasar masyarakat Papua. Terakhir untuk menjembatani kesenjangan yang terjadi di Papua, para narasumber juga memberikan masukan untuk terus melakukan dialog, dialog dapat dilakukan secara internal dan sektoral, dalam dialog juga perlu dihabas agenda-agenda prioritas Presiden Jokowi terutama untuk pembangunan dan kemajuan Papua. (Humas Kemensetneg)
Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?