Fokus Kembangkan e-Goverment, Kemensetneg Soft Launching SDDKN dan SIPD Versi Terbaru
Seolah tak mau ketinggalan dengan serba-serbi “e “(baca: elektronik), Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) juga telah memulai mengembangkan sistem elektronik yang dimilikinya.
Sistem Database Dukungan Kebijakan
Nasional (SDDKN) dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD),
merupakan dua dari beberapa sistem database yang dibuat dengan tujuan
untuk mengintegrasikan data-data yang bisa digunakan sebagai database
Pembangunan Nasional.
Kamis (4/6), Asisten Deputi Dukungan Data
Kebijakan dan Informatika, Andrie Syahriza mengadakan rapat Koordinasi,
Integrasi Antara Sistem Database Dukungan Kebijakan Nasional dengan
Sistem Informasi Pembangunan Daerah Menuju Database Pembangunan Nasional
bertempat di Gedung 2 lantai 2 Kementerian Sekretariat Negara. “Sistem
ini merupakan pembaharuan dari sistem yang ada sebelumnyaâ€,tutur Andrie
Lebih
lanjut Andrie menjelaskan bahwa rapat kali ini bisa menghasilkan sebuah
perbaikan terutama dalam pengintegrasian data yang bisa digunakan
secara nasional.
Sejarah SDDKN dan SIPD
Pada saat Presiden
Megawati menjabat, dirinya meminta untuk ada sebuah sistem yang bisa
memberikan laporan data-data pembangunan nasional, maka sejak itulah
Setneg mencoba mewujudkannya ke dalam sebuah sistem yang kini dikenal
dengan nama SDDKN.
Namun Kementerian Dalam Negeri dan Badan
Perencanaan Pembanguan Nasional juga mempunyai sistem yang hampir
serupa. Sayangnya kesemua sistem tersebut tidak saling terintegrasi
sehingga memunculkan data yang berbeda-beda.
Setneg kemudian
menggambil alih untuk berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait
maupun daerah untuk memperkenalkan integrasi dari sistem yang ada,
integrasi SDDKN dan SIPD sebagai pilot project.
“Kita harapkan hari
ini bisa koordinasi lebih lanjut untuk mewujudkan sistem ini, selama ini
kita stuck di dalam tahap pembangunan sistemnyaâ€.
Kemensetneg pada
2008 telah memulai fokus pembangunan sistem, “walaupun masih up and
down, kita coba untuk terus mengembangkannyaâ€, ujar Andrie. Kemudian di
akhir 2014, dengan Kementerian Dalam Negeri telah sepakat bersama untuk
membuat sebuah wadah berupa bank data yang bisa disenergikan untuk
mengetahui kepentingan pembangunan nasional.
Kedua sistem ini
merupakan hasil kerjasama tim yang solid antara Kementerian Sekretariat
Negara dan Kemendagri. Keminfo dan BPS juga melakukan sumbang saran
untuk kedua sistem ini.
Aplikasi SDDKN dan SIPD
Sistem ini dimulai
dengan mapping elemen data dimulai bulan Agustus 2014 yang dilakukan
kurang lebih 4-5 kali pertemuan karena banyaknya elemen data sejumlah
1200an elemen data SDDK dan 2000an elemen data SIPD lalu setelah
dikategorisasikan yang sudah dicodingkan elemen data sejumlah 512 elemen
data yang sudah terintegrasi dan terkoneksi.
“Setelah mapping data,
ada instalasi mantra yang menggunakan jalur Government Service Bus yang
secara paralel dilakukan oleh Kemensetneg dan Kemendagri, dan sudah
dilakukan uji coba di Kemendagri sebanyak 2-3 kali, namun tidak mudah
memasukkan sistem SDDKN dan SIPD kedalam instalasi mantra,†ujar Kepala
Bidang Informasi dan Basis Data Kebijakan, Asisten Deputi Dukungan data
Kebijakan dan Informatika, Irma Dwi Santi.
Kemensetneg dan Kemendagri
membuat web service untuk sharing informasi yang bisa ditarik lewat
SDDKN dan SIPD. Secara prinsip SDDKN dan SIPD ialah sharing informasi.
Pemerintah pusat di beberapa Provinsi sudah di informasikan tentang
sistem ini, beberapa aplikasi yang memang akan terhubung dalam integrasi
yang akan dilakukan dengan mudah terkoneksi dengan sistem khusus antara
Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah pusat.
SIPD dan SDDKN akan
terupdate setiap harinya. “Jika SIPD sudah terupdate maka SDDKN juga
akan menarik datanya, inilah arsitektur yang sudah disiapkan,†ujar
Irma. Kemensetneg dan Kemendagri berkolaborasi untuk mempersiapkan skema
yang sudah disiapkan, dan tidak memungkinkan proses ini dimasukkan ke
dalam big data, dan kedepannya big data ini akan menjadi suatu konsep
nasional untuk menjadi single database.
Tampak hadir Sekretaris
Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Sofjan Bakar,
Kepala Bagian Perencanaan, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Iwan
Kurniawan, Kasubdit Rujukan Statistik, Badan Pusat Statistik Bana Bodri
Kepala Bidang Penyiapan Perumusan Kebijakan E-Goverment, Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Erni Herawati dan
Direktorat E-Government, Kementerian Komunikasi dan Informatika Kasi
Fasilitasi Layanan Publik Shinta. (Humas Kemensetneg - Bidang Informasi
dan Basis Data Kebijakan)