Hadiri Kongres HMI, Presiden Jokowi Paparkan Tantangan Global dan Program Kerja Pemerintah
Presiden Joko Widodo pagi ini hadir dalam rangkaian acara kongres ke-30 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang dipusatkan di Universitas Pattimura (Unpatti), Kota Ambon, Provinsi Maluku. Dalam sambutannya, Presiden menyebut bahwa sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia sesungguhnya memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin di dunia. Dengan mengusung demokrasi Pancasila, Indonesia juga menjunjung pemahaman Islam yang moderat dan penuh toleransi.
"Kita punya modal besar menjadi pemimpin. Islam Indonesia adalah yang moderat, bertoleransi, dan terbuka untuk kemajuan. Kita punya bukti bahwa nusantara kokoh dan bersatu, negara muslim yang sukses berdemokrasi, dan memiliki insan yang hebat, yang memperjuangkan keadilan," kata Presiden sebagaimana dilansir dari siaran pers Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.
Sambil memuji HMI yang memiliki kader-kader berkualitas, Kepala Negara mengingatkan bahwa perjalanan bangsa kita masih panjang. Tantangan dan persaingan global pun menanti setiap langkah para anak bangsa yang selalu dituntut untuk meningkatkan kualitas guna menghadapi persaingan.
"Tidak ada jalan lain selain meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berakhlak mulia, cerdas, inovatif, dan solutif. Saya tahu ini bukan tugas ringan," ucapnya.
Di tingkat negara, pemerintah juga sedang melakukan upaya peningkatan kualitas dan daya saing. Pembangunan infrastruktur yang merata merupakan salah satu bagian dari upaya itu. Apalagi dengan melihat fakta bahwa infrastruktur di wilayah Timur Indonesia yang masih jauh tertinggal.
"Prioritas pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, waduk, dan pembangkit listrik adalah sebuah langkah awal yang dibutuhkan untuk menopang ekonomi nasional kita agar bisa berkompetisi dengan negara lain," Presiden menjelaskan.
Namun, yang perlu digarisbawahi, pembangunan infrastruktur tak hanya selalu soal perekonomian semata. Pembangunan infrastruktur yang merata seperti dilakukan pemerintah saat ini merupakan perwujudan nyata dari sila kelima Pancasila, yakni untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Di hadapan peserta kongres, Presiden menampilkan potret kehidupan yang terpampang di layar besar mengenai bagaimana saudara-saudara kita di Papua amat membutuhkan infrastruktur yang sama baiknya dengan yang dinikmati oleh sebagian besar rakyat di Pulau Jawa sejak lama.
"Saya berikan sebuah gambaran jalan di Papua. Berjalan 150 kilometer bisa menempuh dua sampai tiga hari. Kalau ada orang menyampaikan infrastruktur tidak penting, lihatlah kondisi seperti ini," tuturnya.
Keadilan sosial, menurut Presiden, juga harus menyentuh anak-anak bangsa yang kelak akan meneruskan perjuangan bangsa. Melalui sejumlah program sosial, pemerintah terus berupaya mewujudkan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan.
"Kita ingin membangun Indonesia yang lebih adil. Kartu Indonesia Pintar (KIP) menjamin semua anak bisa bersekolah, sudah kita berikan kepada 18 juta anak. Kartu Indonesia Sehat (KIS) menjamin semua warga untuk mengakses layanan kesehatan, sudah diberikan kepada 92 juta warga," ungkapnya.
Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi M. Nasir, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Gubernur Maluku Said Assagaff, Tokoh Senior KAHMI Akbar Tanjung dan Ketua Umum Pengurus Besar HMI Mulyadi Tamsir. Juga tampak hadir, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPD Oesman Sapta Odang dan Ketua Umum PPP Romahurmuziy. (Humas Kemensetneg)