Indonesia dan Tiongkok Capai Kesepakatan Kerja Sama di Bidang Ekonomi

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo mengajak serta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan; Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi; Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani; Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto; Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita; Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara; Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong; dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung.

 

Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Bey Machmudin dalam rilisnya menyatakan, bahwa kepada Xi Jinping, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa RRT merupakan mitra yang sangat penting dalam berbagai bidang bagi Indonesia. Dirinya yakin pertemuan antara keduanya ini akan semakin memperkuat kerja sama bilateral antara Indonesia dan RRT.

 

"Dalam pertemuan pleno ini saya ingin memfokuskan pembahasan mengenai kerja sama ekonomi. Saya ingin menekankan sekali bahwa RRT adalah mitra penting Indonesia. Saya yakin RRT juga memandang Indonesia sebagai mitra strategis yang penting," ucap Presiden.

 

Dalam keterangan pers di penghujung rangkaian acara, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menerangkan hasil yang diperoleh dari pembicaraan kedua negara. Retno menekankan bahwa pertemuan tersebut berlangsung dengan akrab dan sangat produktif.

 

"Jadi sebagai tuan rumah, tentunya Presiden RRT menerima banyak sekali tamu dan sebagaimana yang sudah saya sampaikan di Jakarta bahwa Presiden adalah tamu pertama yang diterima oleh Presiden Xi," ujar Retno mengawali keterangan pers.

 

Retno menjelaskan, dalam pertemuan selama sekitar 30 menit tersebut, kedua negara utamanya membicarakan mengenai kemitraan di bidang ekonomi. Setidaknya terdapat tiga hal yang telah disepakati oleh kedua negara di bidang kerja sama ekonomi.

 

"Pertama adalah upaya untuk meningkatkan perdagangan. Terutama isunya adalah bagaimana kita bisa mengupayakan mempersempit gap defisit perdagangan kita dengan Tiongkok. Kita memiliki defisit yang cukup besar dan tadi Presiden Xi sudah langsung mengatakan keinginan pemerintah Tiongkok untuk mendorong agar produk-produk atau buah tropis Indonesia dapat masuk ke Tiongkok," jelasnya.

 

Untuk diketahui, ekspor buah tropis dari Indonesia ke Tiongkok merupakan upaya pemerintah yang sejak lama sudah diperjuangkan. Sebab, untuk dapat memasuki pasar Tiongkok sangat banyak standar dan aturan yang harus dipenuhi. Selain itu, proses registrasi di Tiongkok sendiri memakan waktu yang cukup lama.

 

"Tetapi tadi Presiden Xi sudah mengatakan bahwa beliau akan mendorong agar impor Indonesia untuk buah-buah tropis itu akan dipermudah. Dengan demikian maka defisit perdagangan akan dapat dipersempit," imbuh Retno.

 

Sementara itu, kesepakatan kedua yang berhasil dicapai kedua negara ialah mengenai investasi. Presiden Joko Widodo dan Presiden Xi Jinping memiliki pandangan yang sama soal peningkatan investasi kedua negara. Utamanya di bidang manufaktur dan juga infrastruktur.

 

Adapun kesepakatan ketiga, yakni mengenai pariwisata, Presiden Xi menyampaikan bahwa dirinya sendiri akan mendorong masyarakat Tiongkok untuk berkunjung ke Indonesia. Karena selama ini banyak yang beranggapan bahwa negara-negara Asia lain selain Indonesia jauh lebih populer untuk dijadikan destinasi wisata.

 

"Tetapi sekarang Indonesia sudah mulai menjadi salah satu destinasi yang populer untuk masyarakat Tiongkok dalam merencanakan wisata mereka ke luar negeri," pungkas Retno.

 

Kesepakatan Lain yang Berhasil Dicapai

 

Lebih lanjut, Retno menambahkan bahwa pemerintah Indonesia dan Tiongkok sepakat untuk memperpanjang kerja sama Bilateral Currency Swap Agreement (BCSA) selama tiga tahun ke depan. Sebelumnya, kerja sama tersebut telah dimulai sejak tahun 2013 dan akan berakhir pada 2016 dengan nilai kerja sama sebesar 100 milyar USD. Oleh karenanya, pemerintah Indonesia menegosiasikan ulang agar kerja sama tersebut dapat dilanjutkan hingga 2019 dengan nilai sebesar 130 milyar USD.

 

"Ini tadi Presiden Xi juga sepakat bahwa akan dilanjutkan sampai tahun 2019 dengan nilai 130 milyar USD," ungkapnya.

 

Sementara itu, dalam kaitannya dengan partisipasi Indonesia dalam Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), Presiden Joko Widodo mengusulkan agar kantor pusat AIIB didirikan di Indonesia. Terhadap usulan tersebut, Retno menuturkan bahwa Presiden Xi sangat mendukung agar pada waktunya nanti kantor pusat AIIB dapat didirikan di Indonesia.

 

Menutup keterangannya, Retno mengabarkan kepada para jurnalis bahwa saat ini sudah terdapat proyek infrastruktur di Indonesia yang didanai oleh AIIB. Hal tersebut juga menjadi salah satu hal yang dibicarakan oleh Presiden Joko Widodo terkait dengan partisipasi AIIB tersebut.

 

"Mungkin teman-teman bertanya apakah sudah mulai ada proyek infrastruktur yang dibiayai oleh dana AIIB untuk Indonesia. Saat ini sudah ada satu proyek yang dinamakan Urban Slum Development Project. Ini juga dibahas oleh kedua presiden," tutupnya. (Humas Kemensetneg)