Indonesia Meyakini Hasil Referendum di Inggris Tidak Akan Mempengaruhi Hubungan Indonesia-Inggris

 
bagikan berita ke :

Sabtu, 25 Juni 2016
Di baca 692 kali

Hasil referendum akan melahirkan tatanan politik dan ekonomi baru di Inggris dan Eropa. Namun demikian dampak langsung referendum tersebut baru akan terlihat setidaknya 2 tahun ke depan. “Hasil referendum di Inggris tidak serta merta langsung berlaku, karena pasal 50 treaty on European Union harus di aktifkan dan proses negosiasi antara Inggris dan Uni Eropa harus berlangsung untuk menyepakati Withdrawal Agreement,” tegas Menlu Retno.

“Hubungan Inggris dan Uni Eropa ke depan akan ditentukan dan diatur dalam Withdrawal Agreement  seperti terkait isu-isu mengenai tarif perdagangan, freedom of movement of people, pengaturan keuangan dan status hukum Inggris dalam berbagai perjanjian internasional UE dengan negara lain akan ditentukan dalam Withdrawal Agreement,” jelas Menlu RI.

Dari segi politik dampak langsung bagi Indonesia atas hasil referendum Inggris akan sangat terbatas. Prioritas kemitraan Indonesia-Inggris maupun kemitraan Indonesia-Uni Eropa tidak akan berubah. “Indonesia meyakini hasil referendum tidak akan mempengaruhi hubungan bilateral Indonesia-Inggris dan menjadi kepentingan bersama kedua negara untuk terus memupuk kerja sama di berbagai bidang strategis,” tutur Menlu RI.

Sedangkan dari segi kerja sama ekonomi dampak dari hasil referendum masih harus mencermati tindak lanjut dari hasil Withdrawal Agreement Inggris-Uni Eropa. “Dampak terhadap berbagai perjanjian yang ada antara Indonesia dengan UE maupun Inggris seperti status Inggris dalam skema RI-UE CEPA dan FLEGT License baru akan terlihat setelah disepakatinya Withdrawal Agreement Inggris-Uni Eropa,” sebut Menlu RI.

Inggris merupakan mitra strategis Indonesia sejak tahun 2012. Nilai perdagangan kedua negara mencapai US$ 2,35 milyar (2015) dan nilai investasi Inggris di Indonesia mencapai US$ 503,2 juta (2015) serta jumlah wisatawan Inggris ke Indonesia tercatat sebesar 69.798 wisatwan pada tahun 2015. (Kementerian Luar Negeri-Humas Kemensetneg)
Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?
0           0           0           0           0