Dalam pertemuan tersebut perwakilan buruh juga menyampaikan beberapa aspirasi kepada Presiden Jokowi.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dalam siaran persnya Rabu (29/4) pagi mengemukakan, perwakilan buruh yang mengikuti dialog dengan Presiden adalah Said Iqbal (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia/KSPI); Mudhofir (Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia/KSBSI); Andi Ghani dan Indra Munaswar (Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia/FSPSI); Anis Hidayah dan Wahyu Susilo (Migrant Care); Timbul Siregar (Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia/OPSI).
Selain itu Rita Olivia (International Union of Food, Agriculture, Hotel, Restaurant, Hotel, Catering, Tobacco, and Allied Workers’ Association/IUF), Joko Wahyudi (Serikat Pekerja Elektronik/ SP Elektronik), Germann E. Angger (Lembaga Analisis Kebijakan dan Advokasi Perburuhan/LKP), Feri Nuzarli (Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan/SPKEP SPSI). Turut hadir pada acara tersebut, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri.
Dalam dialog, perwakilan buruh meminta pemerintah menjamin perlindungan keamanan dan kebebasan berekspresi pada perayaan Mayday, 1 Mei 2015. Pemerintah juga diminta segera mengeluarkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai pengupahan agar ada mekanisme yang jelas mengenai penetapan upah layak.
“Perwakilan buruh mengharapkan agar pada 1 Juli 2015 pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan mengenai jaminan pensiun telah berjalanâ€, ujar Mensesneg.
Selain itu, lanjut Presiden Jokowi dalam siaran pers-nya, pemerintah juga diminta mengeluarkan peraturan dan ketentuan mengenai pembangunan fasilitas perumahan dan kesehatan serta pendidikan di kawasan industri untuk mengurangi beban biaya perumahan, transportasi, pendidikan dan kesehatan yang harus ditanggung oleh para buruh.
Ihwal peningkatan perlindungan terhadap buruh migran, para buruh menyuarakan perlunya mensegerakan perbaikan tata kelola buruh migran. Para buruh meminta agar mekanisme migrasi para buruh migran dari tanah air ke tempat kerjanya dikelola oleh pemerintah.
Atas usulan buruh tersebut, menurut Mensesneg, Presiden Jokowi menyampaikan terima kasih. Presiden juga sangat memahami semua permasalahan yang disuarakan oleh para perwakilan kaum buruh.
Presiden Jokowi memastikan Pemerintah dalam hal ini Polri tidak akan mengganggu atau menghalang-halangi perayaaan Mayday pada 1 Mei 2015 yang akan diselenggarakan di berbagai daerah.
Presiden Jokowi juga akan memastikan semua hambatan dalam pelaksanaan Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) bisa teratasi, termasuk kaitannya dengan iuran. “Saat ini, Presiden sedang memikirkan investasi dana pensiun sehingga bisa memberikan manfaat yang lebih besarâ€, ungkap Mensesneg.
Mensesneg juga mengatakan bahwa Presiden Jokowi juga menyetujui masalah perumahan dan transportasi yang membebani daya beli buruh sebagian ditanggung oleh pemerintah lewat kebijakan pembangunan kawasan industri yang harus menyertakan sarana perumahan serta fasilitas kesehatan dan pendidikan untuk keluarga buruh.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi berpendapat perlu ada perubahan untuk menginvestasikan dana pensiun dan dana BPJS dalam proyek-proyek pemerintah, sehingga terjadi akumulasi dana yang bisa digunakan untuk kesejahteraan buruh. Untuk keperluan ini BPJS harus diawasi oleh para buruh.
Terkait perlindungan TKI, menurut Mensesneg, Presiden Jokowi secara khusus ingin mengagendakan pertemuan lebih lanjut untuk membahas perbaikan sistem migrasi TKI yang diusulkan. (Humas Kemensetneg)
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dalam siaran persnya Rabu (29/4) pagi mengemukakan, perwakilan buruh yang mengikuti dialog dengan Presiden adalah Said Iqbal (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia/KSPI); Mudhofir (Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia/KSBSI); Andi Ghani dan Indra Munaswar (Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia/FSPSI); Anis Hidayah dan Wahyu Susilo (Migrant Care); Timbul Siregar (Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia/OPSI).
Selain itu Rita Olivia (International Union of Food, Agriculture, Hotel, Restaurant, Hotel, Catering, Tobacco, and Allied Workers’ Association/IUF), Joko Wahyudi (Serikat Pekerja Elektronik/ SP Elektronik), Germann E. Angger (Lembaga Analisis Kebijakan dan Advokasi Perburuhan/LKP), Feri Nuzarli (Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan/SPKEP SPSI). Turut hadir pada acara tersebut, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri.
Dalam dialog, perwakilan buruh meminta pemerintah menjamin perlindungan keamanan dan kebebasan berekspresi pada perayaan Mayday, 1 Mei 2015. Pemerintah juga diminta segera mengeluarkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai pengupahan agar ada mekanisme yang jelas mengenai penetapan upah layak.
“Perwakilan buruh mengharapkan agar pada 1 Juli 2015 pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan mengenai jaminan pensiun telah berjalanâ€, ujar Mensesneg.
Selain itu, lanjut Presiden Jokowi dalam siaran pers-nya, pemerintah juga diminta mengeluarkan peraturan dan ketentuan mengenai pembangunan fasilitas perumahan dan kesehatan serta pendidikan di kawasan industri untuk mengurangi beban biaya perumahan, transportasi, pendidikan dan kesehatan yang harus ditanggung oleh para buruh.
Ihwal peningkatan perlindungan terhadap buruh migran, para buruh menyuarakan perlunya mensegerakan perbaikan tata kelola buruh migran. Para buruh meminta agar mekanisme migrasi para buruh migran dari tanah air ke tempat kerjanya dikelola oleh pemerintah.
Atas usulan buruh tersebut, menurut Mensesneg, Presiden Jokowi menyampaikan terima kasih. Presiden juga sangat memahami semua permasalahan yang disuarakan oleh para perwakilan kaum buruh.
Presiden Jokowi memastikan Pemerintah dalam hal ini Polri tidak akan mengganggu atau menghalang-halangi perayaaan Mayday pada 1 Mei 2015 yang akan diselenggarakan di berbagai daerah.
Presiden Jokowi juga akan memastikan semua hambatan dalam pelaksanaan Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) bisa teratasi, termasuk kaitannya dengan iuran. “Saat ini, Presiden sedang memikirkan investasi dana pensiun sehingga bisa memberikan manfaat yang lebih besarâ€, ungkap Mensesneg.
Mensesneg juga mengatakan bahwa Presiden Jokowi juga menyetujui masalah perumahan dan transportasi yang membebani daya beli buruh sebagian ditanggung oleh pemerintah lewat kebijakan pembangunan kawasan industri yang harus menyertakan sarana perumahan serta fasilitas kesehatan dan pendidikan untuk keluarga buruh.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi berpendapat perlu ada perubahan untuk menginvestasikan dana pensiun dan dana BPJS dalam proyek-proyek pemerintah, sehingga terjadi akumulasi dana yang bisa digunakan untuk kesejahteraan buruh. Untuk keperluan ini BPJS harus diawasi oleh para buruh.
Terkait perlindungan TKI, menurut Mensesneg, Presiden Jokowi secara khusus ingin mengagendakan pertemuan lebih lanjut untuk membahas perbaikan sistem migrasi TKI yang diusulkan. (Humas Kemensetneg)
Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?