Menurutnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selalu tumbuh dua kali lipat setiap lima tahun, tapi tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, “Kenapa terjadi? Artinya banyak APBD, APBN juga pasti, itu dilakukan tidak mendorong pembangunan itu. Lebih banyak ongkos operasional dibanding dengan pembangunan ituâ€.
Â
“Karena itulah maka apabila Bapak-bapak mau berhasil, pastilah operasional harus dijaga, tapi setiap pertumbuhan lebih banyak untuk pembangunan ekonomi, belanja modal dan belanja barang yang baik. Hanya itu yang dapat mensukseskan pemerintahan,†tambah Kalla.
Â
Kalla mengungkapkan, bahwa banyak peraturan yang akan menjaga dana APBD agar tetap sesuai dengan fungsinya, yaitu pembangunan. Sehingga Kepala Daerah harus lebih menjaga agar tetap sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. “Saya ingin sampaikan, selama 10 tahun sudah 9 menteri yang masuk penjara, ada 19 gubernur, ada 200 bupati lebih, ada 45 anggota DPR yang masuk KPK. Jadi dengan segala kebanggaan dan amanah itu juga tetap hati-hati untuk jangan masuk dalam angka-angka seperti itu lagi. Karena itu tentu pemerintah tidak ingin juga hal tersebut,†tutup Wapres. (Humas Kemensetneg)