Kecepatan Mengambil Keputusan Kunci Atasi Tekanan Ekonomi Global

 

Kecepatan dibutuhkan untuk memutuskan perubahan kebijakan yang cepat sehingga di lapangan cepat diantisipasi. Indonesia tidak hanya membutuhkan stabilitas keamanan, tapi juga stabilitas politik. Demikian pesan Presiden dilansir Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.

 

"Banyak investor, pengusaha yang sekarang ini meyakini memberikan kepercayaan bahwa stabilitas politik kita dianggap sangat baik. Ini patut kita syukuri," ucap Presiden.

 

Kebijakan Memerlukan Dukungan Politik

 

Presiden menggarisbawahi setiap kebijakan yang memerlukan keputusan cepat memerlukan dukungan dari partai sehingga perubahan dapat dilakukan secara cepat. 

 

Presiden memberikan contoh Undang-Undang Tax Amnesty sebagai suatu kebijakan yang mendapatkan dukungan politis secara cepat. "Kalau lepas dari Juni momentum kita sudah hilang. Oleh sebab itu, saya berikan apresiasi penghargaan, dukungan partai, fraksi di DPR begitu cepat menyelesaikan Undang-Undang Tax Amensty. Kalau momentum lepas, sulit kita mengejar, karena kondisi ekonomi sulit diprediksi," ucap Presiden.

 

Oleh sebab itu, Presiden meminta agar Partai Golkar benar-benar memiliki konsistensi dalam memberikan dukungan kepada pemerintah. "Kalau pas ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang memerlukan kecepatan, meskipun kebijakan itu kadang pahit dan tidak populis, tetapi untuk kepentingan rakyat banyak, kadang kita harus memutuskan keputusan sulit," ujar Presiden.

 

"Tetapi kalau ada dukungan penuh dari partai-partai, saya disuruh memutuskan yang sulit-sulit  seperti itu, itu memang pekerjaan saya. Saya tidak pernah berpikir yang namanya polularitas. Kalau baik untuk negara, rakyat dan menyebakan kita tidak populer saya tetap putuskan," lanjut Presiden. 

 

Konsistensi dukungan diperlukan pemerintah saat ini. "Saya yakin Golkar konsisten mendukung setiap kebijakan yang diambil pemerintah. Perasaan saya begitu," ujar Presiden.

 

Keyakinan Presiden akan dukungan Partai Golkar kepada pemerintah didasarkan pada beberapa proses kebijakan yang memerlukan dukungan politik. "Kemarin itu saya ikuti apakah Golkar konkrit atau tidak. Saya ikuti ternyata konkrit. Saya contohkan Undang-Undang Tax Amnesty, kemudian saat pemilihan Kapolri. Saat APBN-P, saya ikuti terus. Kalau meleset saya telepon Ketua Umum," kata Presiden.

 

Presiden turut memberikan apresiasi atas dukungan yang telah diberikan Partai Golkar kepada pemerintah sehingga setiap kebijakan pemeritah yang diambil bisa diputuskan dengan baik meskipun dalam kondisi yang sulit.

 

Turut hadir pada acara ini, Presiden RI ketiga BJ Habibie; Presiden RI kelima Megawati Sukarnoputri; Ketua MPR, Zulkifli Hasan; Ketua DPR, Ade Komarudin; dan Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto selaku tuan rumah, serta tokoh-tokoh partai politik baik dari Partai Golkar dan partai politik lain. (Humas Kemensetneg)