Hal ini terungkap dalam penjelasan pers yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait penyelenggaraan Bali Democracy Forum (BDF) VI dengan tema Konsolidasi Demokrasi Dalam Masyarakat Majemuk.
Bagi Indonesia, tema ini merupakan tantangan besar, antara lain, mengelola kemajemukan dengan agama, etnis, daerah dan identitas yang berbeda-beda, tantangan mengelola konsolidasi demokrasi yang tengah berlangsung, serta demokrasi multi partai yang dianut Indonesia. Â
Presiden SBY menyimpulkan bahwa isu-isu utama terkait demokrasi adalah tantangan utama bagi negara demokrasi dalam bagaimana menserasikan antara democracy freedom and human rights dengan kepentingan pembangunan, dengan kepentingan menjaga peace and stability, serta rule of law.
Menurut Presiden SBY, seluruh aspek tersebut diperlukan kehadirannya dalam suatu negara. Karenanya, demokrasi bukan tujuan akhir, melainkan kebaikan bersama bagi rakyat dan negara bersangkutan.  Â
  Â
Lebih lanjut, Presiden SBY juga memaparkan beberapa isu yang diangkat, antara lain, demokrasi merupakan proses berkelanjutan; demokrasi memerlukan perdamaian, stabilitas, dan pertumbuhan ekonomi; demokrasi tidak hanya bersifat universal, namun juga unik karenanya, tidak ada one size fit all democracy; serta pentingnya supremasi hukum dalam konsolidasi demokrasi.
Penguatan pilar-pilar demokrasi yang inklusif harus melibatkan kaum perempuan dan pemuda serta perlu semangat dan sikap moderat dan toleran dalam mengawaki demokrasi yang dijalankan dalam kehidupan masyarakat majemuk. Hal ini berlaku bagi Indonesia dan negara-negara lain yang sedang menghadapi tantangan serupa.
Demokrasi yang tertib, civilized, peaceful juga harus menjamah ranah social media. Bangsa yang cerdas dan bijak adalah bangsa yang mampu menyatukan kehidupan di dunia baru, social media, dengan nilai-nilai demokrasi yang sedang ditegakkan.
Presiden SBY menekankan bahwa BDF adalah forum inklusif, terbuka, dan konstruktif. Melalui forum ini, semua partisipan bisa saling berbagi pengalaman, konsep, dan pemikiran. Sejak diselenggarakan tahun 2008 lalu, BDF tidak pernah membahas secara spesifik isu di negara tertentu dan juga bukan forum untuk mencari solusi atas permasalahan demokrasi di negara tertentu. (humas setneg)
Bagi Indonesia, tema ini merupakan tantangan besar, antara lain, mengelola kemajemukan dengan agama, etnis, daerah dan identitas yang berbeda-beda, tantangan mengelola konsolidasi demokrasi yang tengah berlangsung, serta demokrasi multi partai yang dianut Indonesia. Â
Presiden SBY menyimpulkan bahwa isu-isu utama terkait demokrasi adalah tantangan utama bagi negara demokrasi dalam bagaimana menserasikan antara democracy freedom and human rights dengan kepentingan pembangunan, dengan kepentingan menjaga peace and stability, serta rule of law.
Menurut Presiden SBY, seluruh aspek tersebut diperlukan kehadirannya dalam suatu negara. Karenanya, demokrasi bukan tujuan akhir, melainkan kebaikan bersama bagi rakyat dan negara bersangkutan.  Â
  Â
Lebih lanjut, Presiden SBY juga memaparkan beberapa isu yang diangkat, antara lain, demokrasi merupakan proses berkelanjutan; demokrasi memerlukan perdamaian, stabilitas, dan pertumbuhan ekonomi; demokrasi tidak hanya bersifat universal, namun juga unik karenanya, tidak ada one size fit all democracy; serta pentingnya supremasi hukum dalam konsolidasi demokrasi.
Penguatan pilar-pilar demokrasi yang inklusif harus melibatkan kaum perempuan dan pemuda serta perlu semangat dan sikap moderat dan toleran dalam mengawaki demokrasi yang dijalankan dalam kehidupan masyarakat majemuk. Hal ini berlaku bagi Indonesia dan negara-negara lain yang sedang menghadapi tantangan serupa.
Demokrasi yang tertib, civilized, peaceful juga harus menjamah ranah social media. Bangsa yang cerdas dan bijak adalah bangsa yang mampu menyatukan kehidupan di dunia baru, social media, dengan nilai-nilai demokrasi yang sedang ditegakkan.
Presiden SBY menekankan bahwa BDF adalah forum inklusif, terbuka, dan konstruktif. Melalui forum ini, semua partisipan bisa saling berbagi pengalaman, konsep, dan pemikiran. Sejak diselenggarakan tahun 2008 lalu, BDF tidak pernah membahas secara spesifik isu di negara tertentu dan juga bukan forum untuk mencari solusi atas permasalahan demokrasi di negara tertentu. (humas setneg)
Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?