Keterbukaan dan Kompetisi, Tantangan Bangsa Indonesia Ke Depan

"Keterbukaan sudah tidak bisa kita tolak-tolak lagi, sekarang kancing baju dihapus semua orang tahu," kata Presiden.

 

Presiden mengatakan, era keterbukaan ini bukan hanya di dalam negeri, melainkan keterbukaan dalam ruang lingkup global. "Keterbukaan nanti akan lebih drastis lagi pada 2018, semua bank internasional akan buka-bukaan semuanya. Bapak nyimpan uang di Singapura berapa triliun semuanya kita akan ngerti," ucap Presiden. Demikian sebagaimana dilansir Tim Komunikasi Presiden, Ari Dwipayana.

 

Dalam dialog bertema 'Membangun Ekonomi Indonesia Yang Berdaya Saing itu', Presiden juga menekankan mengenai hal kecepatan dalam membangun ekonomi akan terdukung dengan era digital ekonomi yang sekarang ini sedang marak.

 

"Hal-hal yang berkaitan dengan kecepatan sekarang ini, sosial media, digital ekonomi, yang juga tidak bisa kita hambat-hambat lagi," tutur Presiden. Namun, Presiden masih menyayangkan bahwa kecepatan tersebut masih bisa tersandung oleh lambatnya kita dalam mengantisipasi karena adanya regulasi ataupun peraturan undang-undang yang menghambat.

 

"Oleh sebab itu ke depan yang saya akan kerjakan pertama adalah deregulasi, yang kedua adalah fokus pada pembangunan infrastruktur," kata Presiden.

 

Presiden kembali menegaskan, bahwa jumlah aturan yang terlalu banyak akan menghambat proses percepatan pembangunan ekonomi. "Itu menurut saya akan sangat menyulitkan dan akan menghambat kita sendiri, menjerat kita sendiri sehingga fleksibilitas kita, kecepatan kita memutuskan, kecepatan kita bertindak, itu menjadi terhambat karena aturan-aturan ini. Ini yang akan kita hapus dan kita kurangi sebanyak-banyaknya," ujar Presiden.

 

Kepada para menteri anggota kabinetnya, Presiden memerintahkan untuk menyederhanakan izin sehingga kecepatan dunia usaha bisa bergerak cepat. "Saya sampaikan ke menteri-menteri, orientasi kita jangan orientasi prosedur, tapi orientasi hasil, kalau masih orientasi prosedur kita akan lamban, kecepatan dibutuhkan dalam kompetisi dan persaingan, titik, ini harus diubah," tegas Presiden.

 

 

Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga menghimbau kepada DPR agar ke depan dapat memproduksi Undang-Undang dengan jumlah yang tidak terlalu banyak. "DPR nggak usahlah produksi UU yang terlalu banyak, 3 setahun cukup, 5 setahun cukup tapi kualitasnya yg betul-betul baik. Bukan quantity-nya, bukan jumlahnya, jumlah 40-50 untuk apa?," ujar Presiden.

 

Dalam memasuki era kompetisi, Presiden menyampaikan kepada para ekonom yang hadir bahwa kompetisi antar negara dan kompetisi global juga sudah tidak bisa dihindari. Sebagaimana diketahui, saat ini terdapat sejumlah skema perdagangan internasional yaitu, Trans Pacific Partnership (TPP) yang dipimpin oleh Amerika Serikat, Regional Comprehensif Economic Partnerhip (RCEP) dengan blok Tiongkok, dan juga Free Trade Agreement dengan Uni Eropa. Presiden mengatakan masih akan mengkalkukasi baik dan buruknya bergabung bersama skema perdagangan tersebut karena pada akhirnya keputusan harus berpihak pada kepentingan nasional.

 

"Kita dihadapkan kepada kalkulasi-kalkulasi dan perhitungan-perhitungan yang harus detail. Hitungannya Seperti apa kalkulasinya seperti apa, apakah kita dapat keuntungan atau kerugian," tutur Presiden.

 

Presiden mengajak seluruh elemen bangsa untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi era keterbukaan dan kompetisi tersebut. "Bagaimana kita mempersiapkan memenangkan kompetisi itu dan tidak menjadi pecundang. Tapi ini memerlukan kecepatan kita dalam bertindak," ujar Presiden.

 

Pembangunan Infrastruktur

 

Fokus pembangunan infrastruktur menjadi penting guna mendukung percepatan dan kompetisi. Presiden kembali menyampaikan bahwa  akan selalu mengecek setiap pembangunan proyek infrastruktur yang tengah dibangun untuk memastikan pembangunannya berjalan sesuai rencana. "Setiap Proyek besar besar maupun sedang maupun kecil saya pastikan pasti saya cek, akan saya cek lagi, saya cek lagi, saya cek lagi. Saya pastikan itu. Supaya orang ngerti bekerja itu diawasi, pekerjaan itu di cek. Kalau saya datang ke sebuah proyek misalnya 5 kali, saya pastikan menterinya pasti datang minimal 10 kali, kalo menterinya datang itu 10 kali, Dirjen nya pasti 20 kali," ucap Presiden.

 

Pembangunan kawasan industri jugaan digencarkan untuk hilirisasi industri. Industri padat karya tetap menjadi prioritas karena dapat menyerap banyak tenaga kerja baik di bidang tekstil, alas kaki, kerajinan, rotan, dan mebel. Konsentrasinya di situ, yang padat industri yang padat karya, meskipun pada tahapan berikutnya kita ingin masuk ke industri yang lain tapi untuk jangka pendeknya 5 tahun kita akan masuk ke industri tadi," ujar Presiden.

 

Di akhir acara, Presiden sempat berdialog dengan para ekonom yang hadir dipandu oleh Ketua Umum ISEI.

 

Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah Menteri Anggota Kabinet Kerja, Ketua Umum ISEI sekaligus Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad, dan pengurus ISEI pusat dan daerah. (Humas Kemensetneg)