Dengan didampingi Direktur Utama Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) Bambang Prajitno dan Direktur Utama Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPKK) Djadjuk Natsir, Ibnu Purna Muchtar mengungkapkan bahwa sejak dibentuknya PPKGBK dan PPKK dengan model kelembagaan Badan Layanan Umum (BLU), upaya untuk mengelola kedua komplek tersebut secara lebih profesional menjadi amanah yang harus dipenuhi Kementerian Sekretariat Negara.
Menurut Ibnu Purna Muchtar, Kementerian Sekretariat Negara telah melakukan berbagai upaya dalam rangka mewujudkan pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno dan Komplek Kemayoran yang lebih profesional dan kini menunjukkan peningkatan. “Kami secara rutin mengadakan pertemuan setiap dua minggu sekali dengan GBK dan Kemayoran. Kami juga telah melakukan kajian atas perjanjian-perjanjian kerja sama yang telah dilakukan baik di GBK maupun Kemayoran. Kami pun mulai menindaklanjuti hasil kajian tersebut serta arahan dari rapat dengar pendapat yang lalu,†paparnya.
Lebih lanjut, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi sangat menghargai sekali akan upaya dari DPR dalam mendorong Kementerian Sekretariat Negara untuk mempercepat pembenahan pengelolaan aset-aset negara GBK dan kemayoran. Sesuai arahan Mensesneg, PPKGBK dan PPKK membuat laporan berkaitan dengan pengelolaan kedua aset yang akan dilaporkan setiap bulan kepada Mensesneg.
Rapat Dengar Pendapat, yang merupakan bentuk tindak lanjut dari hasil rapat panja terdahulu tanggal 4 Mei 2010, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Teguh Juwarno, dan dihadiri oleh para direksi dari PPKGBK dan PPKK serta beberapa pejabat dari lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. (humas setneg)
Menurut Ibnu Purna Muchtar, Kementerian Sekretariat Negara telah melakukan berbagai upaya dalam rangka mewujudkan pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno dan Komplek Kemayoran yang lebih profesional dan kini menunjukkan peningkatan. “Kami secara rutin mengadakan pertemuan setiap dua minggu sekali dengan GBK dan Kemayoran. Kami juga telah melakukan kajian atas perjanjian-perjanjian kerja sama yang telah dilakukan baik di GBK maupun Kemayoran. Kami pun mulai menindaklanjuti hasil kajian tersebut serta arahan dari rapat dengar pendapat yang lalu,†paparnya.
Lebih lanjut, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi sangat menghargai sekali akan upaya dari DPR dalam mendorong Kementerian Sekretariat Negara untuk mempercepat pembenahan pengelolaan aset-aset negara GBK dan kemayoran. Sesuai arahan Mensesneg, PPKGBK dan PPKK membuat laporan berkaitan dengan pengelolaan kedua aset yang akan dilaporkan setiap bulan kepada Mensesneg.
Rapat Dengar Pendapat, yang merupakan bentuk tindak lanjut dari hasil rapat panja terdahulu tanggal 4 Mei 2010, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Teguh Juwarno, dan dihadiri oleh para direksi dari PPKGBK dan PPKK serta beberapa pejabat dari lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. (humas setneg)
Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?