Selain itu pada rapat kerja tersebut menghasilkan kesimpulan yaitu, komisi II DPR RI meminta Kementerian Sekretariat Negara untuk menyiapkan rincian data dan road map terkait penanganan aset Negara oleh PPK Gelora Bung Karno dan PPK Kemayoran, serta penjelasan atas pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan oleh Komisi II DPR RI, untuk dibahas secara lebih mendalam pada forum Panja Aset Negara.
Â
Kementerian Sekretariat Negara juga sepakat untuk melakukan penelaahan secara lebih mendalam terkait dengan pengalihan lahan Blok D-10 Kemayoran dengan menggunakan instrument hibah yang akan digunakan untuk pembangunan wisma atlet, serta akan dibahas lebih lanjut dengan Komisi II DPR RI.
Â
Sedangkan mengenai sengketa pertanahan yang melibatkan masyarakat, BUMN, Lembaga Pemerintah, dan TNI/Polri, Komisi II DPR RI meminta kepada Sekretaris Kabinet untuk melakukan inventarisasi terhadap kasus-kasus tersebut, serta mengordinasikan dan mendorong pihak-pihak terkait untuk dapat segera mengupayakan penyelesaiannya, atau dibawa dalam Rapat Kerja Gabungan dengan Komisi II DPR RI.(Humas-Kemensetneg)
Â