Komisi Tinggi HAM PBB Apresiasi Peran Indonesia Atasi Krisis Kemanusiaan Rakhine State

Presiden Joko Widodo hari ini, Selasa (6/2/2018), menerima kunjungan kehormatan Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Zeid Ra’ad Al Hussein beserta Chief of Asia Pacific and Middle East Field Operations, United Nations Francesco Motta dan Official Spokesperson of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Ravina Shamdasani di Istana Merdeka Jakarta.

Dalam pertemuan yang sangat terbuka tersebut, Kepala Negara didampingi sejumlah jajarannya. Di antaranya Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Wakil Menteri Luar Negeri A.M. Fachir, Utusan Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Hasan Kleib, Direktur Jenderal Multilateral, Kementerian Luar Negeri, Febrian A. Ruddyard, serta Direktur HAM dan Kemanusiaan, Kementerian Luar Negeri, Dicky Komar.

Usai pertemuan, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam keterangannya kepada para jurnalis menyatakan bahwa pertemuan tersebut membahas sejumlah isu dan permasalahan yang menyangkut HAM. Salah satunya, Zeid memuji peran Indonesia dalam membantu menyelesaikan masalah kemanusiaan di Rakhine State, Myanmar.

"Pak Komisioner percaya bahwa Indonesia dapat menjadi leader untuk memimpin penyelesaian, karena salah satu negara yang diterima baik Myanmar ini adalah Indonesia," ujar Yasonna di Kantor Presiden Jakarta, seperti yang dirilis oleh Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.

Bahkan, Zeid juga meyakini bahwa Indonesia akan menjadi role model dalam menangani beberapa masalah yang berkaitan dengan HAM.

Meski demikian, Presiden menyampaikan komitmen kuat pemerintah Indonesia untuk terus mendukung dan memajukan HAM sebagaimana yang telah diamanahkan oleh konstitusi.

"Presiden berkali-kali menekankan komitmen untuk memajukan HAM karena itu adalah amanah konstitusi," ujar Wakil Menteri Luar Negeri A.M. Fachir. (Humas Kemensetneg)