Selain Presiden SBY, hadir pula Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad, tuan rumah Mohhamed Mursi, Presiden Senegal Macky Sall, Presiden Nigeria Goodluck Jonathan, PM Irak Nouri Al-Maliki, Presiden Turki Abdullah Gul, dan Presiden Sudan Omar Hassan Ahmad Al-Bashr.
KTT OKI ditutup hari Kamis (7/2) dengan menghasilkan “Komunike Kairoâ€, isinya antara lain, mengutuk keras agresi militer Israel ke Jalur Gaza, upaya Israel dalam perluasan permukiman Yahudi di tanah Palestina yang didudukinya, dan usaha Yahudinisasi terhadap Kota Suci Jerusalem. Komunike menyambut baik pengakuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap Palestina sebagai Negara Pengamat Non-Anggota pada November 2012.
Mengenai masalah minoritas Muslim di negara-negara non-anggota OKI, Komunike Kairo antara lain menyoroti penindasan terhadap Muslim Rohingya di Myanmar. Komunike Kairo meminta Pemerintah Myanmar untuk mengambil langkah-langkah serius melindungi HAM, termasuk masalah kewarganegaraan komunitas Rohingya dan membuka akses bantuan kemanusiaan dari komunitas internasional.
OKI juga menyambut baik komitmen negara-negara anggota ASEAN dalam membantu penyelesaian krisis kemanusiaan di Myanmar.
Terkait kondisi Suriah, Komunike Kairo mengutuk tindakan kekerasan terhadap rakyat Suriah dan mendesak rezim Pemerintah Suriah saat ini bertanggung jawab untuk mengakhiri kekerasan dengan mengedepankan kearifan, dialog dan transformasi politik damai dengan para pihak yang bertikai demi kepentingan rakyat Suriah dan stabilitas di kawasan.
Komunike juga mendesak kekuatan oposisi untuk mempercepat pembentukan pemerintahan transisi dan mempersiapkan diri untuk mengambil tanggung jawab penuh bila tiba masanya. (dukjak-humas setneg)
KTT OKI ditutup hari Kamis (7/2) dengan menghasilkan “Komunike Kairoâ€, isinya antara lain, mengutuk keras agresi militer Israel ke Jalur Gaza, upaya Israel dalam perluasan permukiman Yahudi di tanah Palestina yang didudukinya, dan usaha Yahudinisasi terhadap Kota Suci Jerusalem. Komunike menyambut baik pengakuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap Palestina sebagai Negara Pengamat Non-Anggota pada November 2012.
Mengenai masalah minoritas Muslim di negara-negara non-anggota OKI, Komunike Kairo antara lain menyoroti penindasan terhadap Muslim Rohingya di Myanmar. Komunike Kairo meminta Pemerintah Myanmar untuk mengambil langkah-langkah serius melindungi HAM, termasuk masalah kewarganegaraan komunitas Rohingya dan membuka akses bantuan kemanusiaan dari komunitas internasional.
OKI juga menyambut baik komitmen negara-negara anggota ASEAN dalam membantu penyelesaian krisis kemanusiaan di Myanmar.
Terkait kondisi Suriah, Komunike Kairo mengutuk tindakan kekerasan terhadap rakyat Suriah dan mendesak rezim Pemerintah Suriah saat ini bertanggung jawab untuk mengakhiri kekerasan dengan mengedepankan kearifan, dialog dan transformasi politik damai dengan para pihak yang bertikai demi kepentingan rakyat Suriah dan stabilitas di kawasan.
Komunike juga mendesak kekuatan oposisi untuk mempercepat pembentukan pemerintahan transisi dan mempersiapkan diri untuk mengambil tanggung jawab penuh bila tiba masanya. (dukjak-humas setneg)
Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?