Presiden Joko Widodo meminta seluruh jajarannya untuk mengantisipasi dan melakukan langkah-langkah mitigasi terhadap dampak kekeringan di musim kemarau tahun 2019 ini. Hal tersebut disampaikan Presiden saat memberikan pengantar dalam rapat terbatas yang digelar di Kantor Presiden, Jakarta, pada Senin, 15 Juli 2019.
"Saya dapat laporan dari BMKG bahwa musim kemarau di 2019 ini akan lebih kering dan mencapai puncaknya di bulan Agustus sampai nanti September," kata Presiden.
Beberapa daerah di Indonesia, menurut Presiden, sudah mengalami keadaan tanpa hujan dengan rentang waktu yang bervariasi. Mulai dari 21 hari tanpa hujan atau berstatus waspada, 31 hari tanpa hujan atau berstatus siaga, hingga 61 hari tanpa hujan atau berstatus awas.
"Terjadi di beberapa provinsi, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, di Bali, di NTB, di NTT," lanjut Presiden.
Oleh karena itu, Presiden meminta para menteri, kepala lembaga, dan gubernur untuk turun melihat langsung ke lapangan dan segera melakukan langkah-langkah antisipasi serta mitigasi terhadap dampak kekeringan ini.
"Saya juga minta dicek suplai air, baik suplai air bersih maupun suplai air untuk pertanian agar pasokan air terjaga dan risiko terjadinya gagal panen bisa kita hindari. Kalau perlu kita lakukan modifikasi cuaca, pembangunan sumur bor," imbuh Kepala Negara.
Secara khusus, Presiden meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memantau dan mengendalikan potensi titik-titik panas (hot spot) yang ada.
"Kita harapkan kebakaran hutan, kebakaran lahan gambut bisa kita antisipasi dan kita hindari," tandas Presiden Jokowi, seperti dilansir dari siaran pers Plt. Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Chandra A. Kurniawan. (Humas Kemensetneg)