Negara Peserta BDF V Terus Upayakan Penguatan Demokrasi

 
bagikan berita ke :

Jumat, 09 November 2012
Di baca 771 kali

Perdana Menteri Papua Nugini Peter O’Neill, Kamis (8/11), menyatakan selama berjalannya pemerintahan demokratis di Papua Nugini, O’ Neill melihat Papua Nugini masih menghadapi tantangan bagaimana mengelola transisi dari ekonomi kewilayahan ke ekonomi yang mendorong GDP melalui pertambangan, gas, dan eksplorasi, khususnya LNG, yang akan mendukung kesejahteraan rakyat Papua Nugini. O’Neill mengakui bahwa pertumbuhan demokrasi di negaranya masih kurang. Belum lama ini, Papua Nugini sudah menyelesaikan putaran pemilu. Walau telah berlangsung damai, namun pada pelaksanaannya sempat ada kesulitan yang mengarah pada demokrasi dan peraturan hukum menjadi taruhannya. Keberhasilan melewati kendala tersebut pada akhirnya memberikan penguatan demokrasi di Papua Nugini.          

Lebih lanjut, Deputi Perdana Menteri Singapura Teo Chee Hean dalam pidatonya menyatakan bahwa berbagai ketidakpastian dunia internasional telah menambah tingkat kompleksitas dan kesulitan pengambilan keputusan pada tingkat global. Karenanya, kerja sama antara negara atau tata pemerintahan global dan efektif sangat dibutuhkan mengingat saat ini kebanyakan masalah muncul tidak hanya pada satu negara saja, namun juga melibatkan negara/wilayah lain. Hean melihat kohesivitas yang dibangun ASEAN akan mampu menjadi dasar arsitektur kerja sama yang mengandalkan saling kepercayaan antara negara-negara di dunia.           

Deputi Perdana Menteri Nepal Narayan Kaji Shrestha mengungkapkan bagaimana Nepal saat ini telah mencapai kemajuan dalam kehidupan berdemokrasi. Demokrasi di Nepal menunjukkan perkembangannya di tahun 2006. Perjuangan Nepal untuk melawan rezim otokrasi tidaklah mudah. Hasil pemilu multipartai sempat dibatalkan sehingga menciderai suara rakyat. Namun rakyat Nepal terus berupaya membangun demokrasi hingga terjadi perubahan tata politik dan demokrasi. Sejak monarki dihilangkan, parlemen yang terpilih secara demokratis kini menyusun amandemen undang-undang dalam rangka menghilangkan diskriminasi di antara rakyat Nepal.***(humas setneg)               


Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?
0           0           0           0           0