Optimalkan Penanganan Pengaduan Masyarakat, Deputi Hublemmas Adakan Forum Konsolidasi

Pengaduan masyarakat merupakan akses bagi warga/rakyat/masyarakat untuk menyampaikan pemikiran, saran, gagasan, atau keluhan/pengaduan yang dilandasi oleh kepercayaan yang dibangun melalui kejujuran dan keterbukaan aparat pemerintah serta sebagai bentuk kontrol sosial dalam penyelenggaraan pemerintahan.

 

Pada pembukaan acara, Plt Gubernur Sumatra Utara, Tengku Erry Nuradi menyambut baik acara forum konsolidasi pengelola pengaduan masyarakat ini, “Saya menyambut baik acara ini karena kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendorong komitmen instansi pemerintah, khususnya Pemerintahan Provinsi Sumateri Utara dalam pengelolaan aspirasi dan pengaduan masyarakat untuk peningkatan pelayanan publik” ujar Plt Gubernur Sumatra Utara yang dibacakan langsung oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pertanahan dan Aset Pemerintah Provinsi Sumatra Utara, Robertson.

 

Hampir setiap instansi memiliki wadah yang menangani pengaduan masyarakat, baik yang disampaikan oleh individu ataupun perwakilan suatu kelompok masyarakat, oleh karena itu perlu adanya koordinasi antar instansi yang terkait, “ Diperlukan suatu media komunikasi konsolidasi berupa suatu forum diantara lembaga dan instansi pemerintah guna mencapai persamaan persepsi dan mekanisme serta koordinasi yang baik antar instansi dalam penanganan pengaduan masyarakat” jelas Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat, Hadi Nugroho.

 

Forum ini menghadirkan dua narasumber ahli, yaitu Deputi Bidang  Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kementerian Sekretariat Negara, Dadan Wildan dan Plt Inspektur Provinsi Sumatra Utara, Ahmad Fuad. Dalam materinya, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Dadan Wildan menyinggung tuntutan reformasi birokrasi yang menghendaki pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance), penyelenggaraan negara dengan mengedepankan proses demokrasi melalui pemberdayaan lembaga-lembaga swadaya masyarakat, civil society yang aktif, partnership pemerintah dan masyarakat, dan kemampuan menghadapi pluralism. “Pada saat ini adanya partisipasi aktif dari masyarakat untuk membangun pemerintahan sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi” jelas Deputi Bidang  Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kementerian Sekretariat Negara, Dadan Wildan.

 

Selain itu dalam forum, Plt Inspektur Provinsi Sumatra Utara, Ahmad Fuad mengajak Kementerian Sekretariat Negara untuk terjun secara langsung mengecek penanganan pengaduan masyarakat dengan didampingi oleh Inspektorat Provinsi agar lebih bersinergi dengan para kepala daerah dan masyarakat, “Saya ingin mengajak pemerintah pusat untuk mengecek secara langsung penanganan pengaduan masyarakat di daerah” tutur Plt Inspektur Provinsi Sumatra Utara, Ahmad Fuad.

 

Forum konsolidasi ini bertujuan untuk mendorong dan meningkatkan efektivitas penanganan pengaduan masyarakat secara terpadu, terkoordinasi dan setrategis dengan para pengelola pengaduan masyarakat di Provinsi, selain itu tujuannya adalah untuk membentuk forum rapat yang berkesinambungan sebagai media komunikasi dan konsolidasi dalam rangka memberi ruang bagi para pengelola pengaduan masyarakat untuk bersama-sama mencari jawaban atau alternative model atas masalah-masalah yang dihadapi dengan cara mencari, menyusun, menganalisa dan mendesain sebuah agenda bersama untuk memperkuat institusi pengelola pengaduan masyarakat.

 

Dengan adanya forum ini diharapkan akan terbangunnya networking, perbaikan mekanisme penanganan pengaduan masyarakat, dan komunikasi berlanjut dengan instansi pengelola pengaduan dan diharapkan adanya masukan dan saran dari instansi pengelola pengaduan. (Humas Kemensetneg)