Pemerintah Akan Lakukan Deregulasi Besar-besaran Untuk Pangkas Semua Hambatan Pembangunan
Tim Komunikasi
Presiden, Teten Masduki, dalam siaran persnya Rabu (19/8) malam
mengatakan, secara khusus Presiden Jokowi meminta Menteri Dalam Negeri
(Mendagri) Tjahjo Kumolo segera mencairkan dana Rp 270 triliun yang
tersimpan di Bank BPD agar dana desa bisa disalurkan.
Selain itu, lanjut Teten, Presiden Jokowi juga memandang penting pemerintah melakuka deregulasi besar-besaran dengan memberikan kemudahan dalam perijinan bisnis, investasi, serta pengadaan barang dan jasa.
Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa semua regulasi seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Menteri, dan lain-lain yang menghambat harus dipangkas.
Khusus masalah kebutuhan pangan pokok yang belakangan mengalami gejolak pasar, Presiden Jokowi meminta agar dibuatkan kebijaka khusus yang memperbolehkan Bulog untuk mengurus semua kebutuhan pangan strategis. Dengan demikian, Bulog nantinya tak hanya fokus pada pengamanan cadangan beras nasioal semata.
Sedangkan mengenai masalah ekspor-impor, menurut Teten, Presiden Jokowi memita soal dwelling time (waktu bongkar muat barang di pelabuhan) harus segera dibereskan. “Paling lama 3-4 hari sudah selesai, diharapkan bulan Oktober masalah tersebut sudah beres,†kata Presiden Jokowi.
Adapun mengenai hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara lain, menurut Teten, Presiden Jokowi siap menunjuk utusan khusus ekonomi di setiap negara strategis. Penunjukan utusan khusus ekonomi itu akan melibatkan Menteri dan Pengusaha.
Presiden Jokowi juga menyebut, pasar potensial seperti Amerika Latin, Timur Tengah, Afrika juga harus ditangani secara khusus.
Terakhir, Presiden Jokowi meminta segera disiapkan roadmap revolusi mental, yang di dalamnya termasuk pelayanan publik yang harus ditingkatkan. (Humas Kemensetneg)
Selain itu, lanjut Teten, Presiden Jokowi juga memandang penting pemerintah melakuka deregulasi besar-besaran dengan memberikan kemudahan dalam perijinan bisnis, investasi, serta pengadaan barang dan jasa.
Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa semua regulasi seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Menteri, dan lain-lain yang menghambat harus dipangkas.
Khusus masalah kebutuhan pangan pokok yang belakangan mengalami gejolak pasar, Presiden Jokowi meminta agar dibuatkan kebijaka khusus yang memperbolehkan Bulog untuk mengurus semua kebutuhan pangan strategis. Dengan demikian, Bulog nantinya tak hanya fokus pada pengamanan cadangan beras nasioal semata.
Sedangkan mengenai masalah ekspor-impor, menurut Teten, Presiden Jokowi memita soal dwelling time (waktu bongkar muat barang di pelabuhan) harus segera dibereskan. “Paling lama 3-4 hari sudah selesai, diharapkan bulan Oktober masalah tersebut sudah beres,†kata Presiden Jokowi.
Adapun mengenai hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara lain, menurut Teten, Presiden Jokowi siap menunjuk utusan khusus ekonomi di setiap negara strategis. Penunjukan utusan khusus ekonomi itu akan melibatkan Menteri dan Pengusaha.
Presiden Jokowi juga menyebut, pasar potensial seperti Amerika Latin, Timur Tengah, Afrika juga harus ditangani secara khusus.
Terakhir, Presiden Jokowi meminta segera disiapkan roadmap revolusi mental, yang di dalamnya termasuk pelayanan publik yang harus ditingkatkan. (Humas Kemensetneg)
Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?