"Saya dapatkan informasi dari Bapenas bahwa kita punya 42.000 aturan regulasi. Selain itu, Saya juga dapat informasi ada 3000 lebih Perda yang bermasalah di Kementerian Dalam Negeri," ujar Jokowi. "Tugas anda untuk membuat ini jadi sederhana, simple," tegasnya.
Arahan deregulasi tersebut merupakan salah satu dari dua fokus pemerintah yang disampaikan dalam rapat kerja tersebut. Menurutnya perubahan ekonomi dan politik global terjadi sangat cepat, sehingga aturan yang dibuat tidak boleh terlalu banyak. "Keputusan bisa cepat pelaksanannya juga bisa lebih cepat," tambah Presiden.Â
Selain deregulasi, Jokowi juga meminta jajarannya untuk fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur. Pada tahun 2005, anggaran yang ditetapkan berkisar 400-500 triliun rupiah, naik tiga kali lipat pada tahun 2010, hingga mencapai 1500 triliun rupiah. Sedangkan pada tahun 2015, anggaran meningkat hingga 2000 triliun rupiah. Akan tetapi hal tersebut tidak sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi.
Menurut Jokowi, hal tersebut terjadi karena rancangan anggaran yang dibuat selalu berdasarkan prinsip bagi rata. Ia berharap kedepannya akan ada segala prioritas, agar penyelesaian pembangunan bisa lebih terfokus dan matang. Infrastruktur menjadi salah satu prioritas utama dalam pengembangan tersebut. (Humas Kemensetneg)
Â