Pemerintah tengah berupaya mencari solusi terbaik untuk mengatasi defisit anggaran yang dialami oleh BPJS Kesehatan. Hal itu disampaikan Presiden setelah peresmian pembukaan Muktamar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) XXX di Samarinda Convention Center, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, pada Kamis, 25 Oktober 2018.
Presiden mengatakan bahwa langkah pertama yang telah dilakukan pemerintah ialah mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,9 triliun untuk menutup defisit BPJS Kesehatan.
"Yang kedua nanti kita akan mencari opsi-opsi, Menteri Keuangan juga baru melihat pendanaan yang bisa digunakan untuk BPJS," imbuh Presiden, seperti dilansir dari siaran pers Deputi Bidang Pers, Protokol dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.
Kepada para jurnalis, Presiden menyebut sejumlah opsi yang mungkin saja bisa dipertimbangkan. Seperti misalnya efisiensi di tubuh BPJS Kesehatan itu sendiri, termasuk juga memperbaiki tata kelolanya. Selain itu, BPJS disebutnya juga dapat mengintensifkan penagihan bagi penunggak iuran yang saat ini dinilai masih kurang optimal.
"Yang masih tekor itu yang non-PBI (penerima bantuan iuran). Penagihan ini harusnya digencarkan, di sini ada tagihan-tagihan yang belum tertagih. Ini harusnya digencarkan yang iuran ini," jelas Kepala Negara.
Sementara saat memberikan sambutan dalam pembukaan Muktamar IDI, Presiden mengatakan bahwa dirinya akan turut berdiskusi dengan IDI dan pihak-pihak terkait lainnya.
"Mengenai BPJS, saya sudah tahu semuanya. Tapi nanti saya akan ajak bicara, ini masalah manajemen. Inilah yang perlu kita perbaiki," tandas Presiden. (Humas Kemensetneg)