Ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok sangat penting untuk terus dipantau dari waktu ke waktu. Terlebih Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) PBB sebelumnya telah mewanti-wanti mengenai potensi kelangkaan pangan di tengah pandemi Covid-19.
Untuk itu, Presiden Joko Widodo bersama jajaran terkait kembali menggelar rapat terbatas untuk membahas antisipasi kebutuhan bahan pokok. Rapat terbatas ketiga dalam kurun beberapa waktu terakhir tersebut digelar melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 13 Mei 2020.
"Ini sudah yang ketiga kita berbicara masalah bahan pokok karena urusan stok, ketersediaan, dan stabilitas harga ini penting untuk terus kita monitor, setiap hari, setiap minggu," kata Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara menyinggung harga sejumlah komoditas bahan pangan. Di antaranya ialah bawang merah dan gula pasir yang masih berada di atas harga acuan.
Secara nasional, harga bawang merah masih berada di kisaran Rp51.000 per kilogram. Menurut Presiden, harga tersebut masih jauh dari harga acuan yakni sebesar Rp32.000 per kilogram.
"Kemudian gula pasir sampai saat ini harga juga masih di Rp17.000-Rp17.500 padahal HET (harga eceran tertinggi) harusnya itu di Rp12.500," kata Presiden menambahkan.
Jajaran terkait dimintanya untuk melihat masalah ini dan mencari tahu penyebab dari tak kunjung turunnya harga sejumlah komoditas bahan pangan tersebut.
"Saya ingin ini dilihat masalahnya ada di mana. Apakah urusan distribusi atau memang stoknya yang kurang atau ada yang sengaja mempermainkan harga untuk sebuah keuntungan yang besar," kata Presiden.
Selain itu, Presiden menyampaikan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik, bahan pangan mengalami deflasi selama bulan April kemarin. Hal ini mengindikasikan adanya penurunan terhadap permintaan bahan-bahan pangan.
"Artinya daya beli masyarakat menurun," kata Presiden.
Oleh karenanya, pemerintah meluncurkan sejumlah bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah pandemi Covid-19.
"Pemerintah telah meluncurkan bantuan sosial tunai untuk 9 juta keluarga, BLT Desa dari Dana Desa untuk 11 juta keluarga, Kartu Sembako, PKH, juga Padat Karya Tunai dan kita harapkan ini akan meningkatkan daya beli masyarakat," kata Presiden. (Humas Kemensetneg)