Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), telah melakukan berbagai upaya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat melalui kegiatan Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KP-DT). Dalam Strategi Nasionalnya, digariskan lima program prioritas yakni pengembangan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, pembangunan sarana dan prasana, pengembangan kelembagaan serta pencegahan dan rehabilitasi bencana. Salah satu instrumen utamanya, adalah pengembangan usaha dan investasi skala sedang dan besar di sub sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan, hutan tanaman industri, industri pengolahan pariwisata dan sektor lainnya sesuai dengan potensi unggulan daerah.
Dalam tahun 2007, dilakukan di 31 Kabupaten Daerah Tertinggal pada 13 Provinsi dengan jumlah dana Rp 35 miliar. Adapun komoditas yang dikembangkan adalah perkebunan tanaman jarak pagar, perikanan budidaya, peternakan dan perkebunan karet. Komoditas ini dikerjakan oleh masing-masing kelompok masyarakat usaha produksi (KUMP) sebagai perilaku usaha. Perincian P2KP-DT menyangkut nama kabupaten, subsektor dan perincian dana terlampir.
Berbagai pengaduan masyarakat kepada Presiden khususnya menyangkut pembangunan daerah tertinggal adalah, sebagai berikut:
08xx5592xxxx: Kami adalah masyarakat desa tertinggal tepatnya Desa Pallantikang, Kec Rumbia, Kab Jeneponto sangat membutuhkan perhatian pemerintah dimana jalanan yang menghubungkan antara Desa Ramba dengan Desa Pallantikang dan Desa Pallantikang menghubungkan Desa Kassi sejak zaman orde lama sampai sekarang terlihat sangat parah, roda dua dan roda empat sulit untuk melaluinya begitu pula alat penerang. Terima kasih.
08xx7671xxxx: Tolong perhatikan kehidupan kami di desa tertinggal agar diberi modal usaha.
08xx8770xxxx: Assalamualaikum Pak Presiden. Saya warga Desa Puraseda, Kec Leuwiliang, Kab Bogor, mohon bantuan dana, sudah lama desa terpuruk dan tetinggal, mohon perhatian Bapak Presiden. Terima kasih.
08xx8594xxxx: Bapak Presiden yang terhormat, mohon diperhatikan dan diteliti daerah-daerah yang tertinggal di seluruh NKRI karena daerah tempat aku dilahirkan sampai sekarang belum ada kemajuan terutama ekonominya karena fasilitas jalan masih amburadul, belum lancar, banyak lobang dan belum diaspal. Daerah yang aku maksud Tan-tom Tapanuli Selatan, Kec Btg Angkola, Kab Padang Sidempuan.
08xx8032xxxx: Asalamualaikum Bpk Presiden. Tadi Bpk baru berkunjung ke Kab Lebak, salah satu kabupaten tertinggal di Indonesia yang cepat ada perubahan khususnya di bidang pembangunan, terutama jalan dan sekolah.
08xx6225xxxx: Pak Presiden, tolonglah kami masyarakat Awamini, semua pembangunan desa tertinggal di Kecamatan Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara, Sumut.
08xx9642xxxx: Kepada Bapak Presiden, tolong perhatikan desa kami terutama sarana jalan desa kami yang kondisinya rusak berat, Desa Sei Rejo, Kec Sei Rampah, Kab Deli Serdang, Bedagai, Sumut.
08xx3002xxxx: Assalamualaikum Bp SBY yang terhormat. Sebagai rakyat Indonesia saya mendukung kebijaksanaan Anda. Dengan sekuat tenaga saya Insya Allah akan mewujudkan dalam bentuk nyata, selamat n sukses untuk Bapak SBY.
08xx9611xxxx: Yth Bapak SBY. Kami mengharapkan agar setiap program kegiatan dibawah kepemimpinan Bapak yang berhasil sasaran dan tujuannya, hendaknya dipublikasikan.
08xx3276xxx: Pak SBY Yth. 8 bulan lalu saya usul saran: lumpur Lapindo sia-sia ditanggul. Buat aja kanal maka pantai & rawa akan jadi daratan baru setelah mengeras. Cost lebih kecil.
Adapun pengaduan melalui PO BOX yang telah ditindaklanjuti adalah pengaduan masyarakat Desa Sukadame, Kabupaten Deli Serdang yang mengeluhkan tidak adanya pembangunan jalan di wilayah tersebut. Pengaspalan jalan dilakukan hanya di depan kantor desa sepanjang 100 meter, padahal jalan sangat diperlukan di Desa Sukadame. Hal ini mengakibatkan angkutan umum sangat terbatas, pendistribusian hasil bumi ke pasar terlambat, dan anak-anak sekolah dan guru sering terlambat ke sekolah.
Sehubungan pengaduan tersebut, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memberikan penjelasan bahwa pada Tahun Anggaran 2006 telah diprogramkan peningkatan Rehabiltasi Ruas Jalan Desa Sukadame – Desa Sp Rambung Merah sepanjang 3 Km, dan pembangunan jembatan Desa Sukadame sepanjang 28 meter. Biaya pembangunan ruas jalan dan pembangunan jembatan tersebut telah ditampung dalam APBD TA 2006.
Berbagai partisipasi masyarakat sangat membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance dan clean government. Namun bila ada organisasi maupun perorangan yang mengatasnamakan Presiden SBY atau para pembantunya dengan meminta dana dan fasilitas, perlu diwaspadai. Untuk mendapat kejelasan atas kegiatan-kegiatan yang diragukan kebenarannya, dapat menelpon (021) 3811044. Demikian juga dalam rangka untuk mengetahui lebih mendalam tentang program Pro-Rakyat, dapat membaca Pidato Awal Tahun Presiden yang bukunya telah didistribusikan, atau bagi yang memerlukan dapat memesan melalui SMS 9949.
Sardan Marbun
Staf Khusus Presiden
*) Dikutip dari harian Rakyat Merdeka, edisi Senin, 02 Juli 2007
ÂÂ