Rakor terbatas ini diikuti Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Boediono, Menko Kesra Aburizal Bakrie, MenteriKoperasi dan UKM Suryadharma Ali sebagai tuan rumah, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pertanian Anton Apriyantono, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menteri Perindustrian Fahmi Idris, Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numbery, Menteri Dalam Negeri M.Ma'ruf, Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, Ketua Bappenas PAskah Suzetta,Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah, Direktur Utama BNI Sigit Pramono, Direktur BRI Sofyan Basir, Direktur Utama Agus Martowardoyo, DirekturAskrindo Jati Mangunsong, Direktur Perum Sarana Pengembangan Usaha Baihaqi Arsyad Lintang, serta kedua Jubir Presiden, Andi Mallarangeng dan Dino Patti Djalal.
Menurut SBY kepada wartawan usai rapat, rapat koordinasi ini diadakan untuk memastikan bahwa langkah - langkah pengembangan koperasi dan UMKM dapat dilaksanakan lebih efektif lagi untuk tahun ini dan tahun - tahun mendatang. “Sebagaimana saudara ketahui, persoalan utama yang dihadapi bangsa kita adalah kemiskinan dan pengangguran. Persoalan ini muncul terlebih-lebih setelah kita mengalami krisis di waktu yang lalu. Oleh karena itu yang kita lakukan sekarang ini dan kedepan adalah bagaimana kita mengurangi kemiskinan dan pengangguran itu. Salah satu sektor yang kita harapkan berkembang dengan baik adalah sektor koperasi dan UMKM. Kita berharap dengan program yang intensif dan ekstensif maka melalui KUKM ini kita dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas lagi di seluruh tanah air," kata SBY.
Dijelaskan, “Program yang dicanangkan oleh Kementrian KUKM sebagai contoh, kita ingin menciptakan lapangan pekerjaan pada 3 - 4 tahun ke depan ini sekitar 3,5 juta. Oleh karena itu permasalahan yang dihadapi oleh UKM harus dipecahkan. Dari pengamatan, survey,dan apa yang dievaluasi di seluruh Indonesia, dua hal yang menjadi masalah mendasar yang dihadapi oleh UKM adalah permodalan atau akses terhadap modal. Kedua adalah ketersediaan pasar, dimana barang dan jasa yang dihasilkan itu dapat dikonsumsi. Oleh karena itu tadi dalam rapat kita membahas secara mendalam apa saja yang dapat kita lakukan untuk memberikan akses permodalan yang lebih baik kepada UKM kita," tambahnya.
“Apa yang telah kita sepakati pada tingkat BI, perbankan, dan pemerintah sendiri, kita ingin benar - benar mulai tahun ini bisa menyalurkan kredit atau modal kepada UKM dengan cara yang paling mudah. Ada scheme jaminan kredit. Kita berharap bunga dari kredit itu juga rendah. Tidak boleh terjadi, bunga kredit usaha kecil justru lebih tinggi dibandingkan usaha besar, dan inilah yang telah kita putuskan. Lalu kita pastikan bahwa itu bisa menolong saudara - saudara kita yang bergerak di usaha kecil dan menengah. Unsur permodalan kita hitung berapa yang kita sediakan, dan sistem pengalirannya, penjaminannya, bimbingan teknisnya dan lain-lainnya. Dengan demikian harapan kita, dari segi modal sudah dapat kita atasi untuk masa - masa yang akan datang, " kata SBY lagi.
Sedangkan dari segi pemasaran, lanjut SBY, perlunya bimbingan teknis kepada para pengusaha UMKM, sehingga dengan demikian bisa dijamin dengan manajemen yang lebih bagus. "Dengan bimbingan teknis yang lebih intensif, maka UKM betul - betul bisa bergerak. Pastikan pengembangan UKM ini dilaksanakan di sentra - sentra pertanian untuk mempercepat pengurangan kemiskinan, sentra -sentra manufaktur untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih luas lagi, di kantong – kantong komunitas nelayan di daerah tertinggal atau di daerah – daerah yang penganggurannya tinggi. Kita utamakan untuk pengembangan UKM di wilayah atau komunitas seperti itu, “ tegasnya.
“Kita juga menggaris bawahi upaya untuk mengembangkan kerajinan tangan kita, handicraft Indonesia yang sangat kompetitif, dengan cara mengembangkan pasar dalam negeri maupun pasar untuk luar negeri. Apa yang kita lakukan dua tahun tetrakhir ini membuktikan bahwa usaha di bidang kerajinan tangan memiliki prospek yang baik. Ini juga termasuk yang dijadikan program untuk pengembangan UKM dari pemerintah, “ kata SBY.
Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah pada konferensi pers yang sama menambahkan, dari rencana bisnis bank yang masuk ke Bank Indonesia pada tahun 2007 ini, bank akan menyalurkan kredit kepada UMKM sebesar Rp 87,2 trilyun, dimana sebesar Rp 10,96 trilyun untuk kredit investasi. “Dalam keinginan Bank Sentral untuk mendorong pertumbuhan dan mendorong penyediaan lapangan kerja, kredit investasi ingin ditingkatkan menjadi Rp 13 trilyun. Apabila yang Rp 13 trilyun ini bisa dicapai, maka pertambahan pertumbuhan dan pertambahan lapangan kerja yang kita pikirkan mudah - mudahan pada tahun 2007 ini bisa kita raih,“ katanya.
Ditambahkan, “Ada beberapa hal yang dijanjikan oleh BI. Pertama adalah upaya penguatan Askrindo, BI fully committed untuk melaksanakan komitmen itu, dan saya kira Askrindo sudah siap untuk melaksakannya dengan jangka waktu yang kita rencanakan. Kedua, dalam konteks suku bunga, memang kita memikirkan barangkali ada dari pemerintah yang namanya subsidi bunga atau kemudian ada dalam bentuk two steps loan. Ini semua kita pikirkan supaya UMKM bisa mendapatkan suku bunga yang cukup kompetitif, “ kata Burhanuddin lagi.
Sementara itu Menteri Koperasi dan UKM Suryadharma Ali mengatakan bahwa dalam Kredit UKM yang bisa terlayani dengan program penjaminan ini, pemerintah akan mempersiapkan dana penjaminan kurang lebih Rp 1,4 trilyun dengan rasio 20, maka akan ada dana penjaminan sebesar Rp 28 trilyun sebagai tambahan . “Kalau diasumsikan masing - masing UKM memerlukan dana antara Rp 8 sampai Rp 10 juta per unit, maka akan ada 3,5 juta unit UKM yang akan terlayani. Dengan asumsi masing - masing menciptakan 1 lapangan kerja maka tercipta 3,5 juta lapangan kerja, “ kata Suryadharma Ali.
Sumber :
http://www.presidensby.info/index.php/fokus/2007/03/09/1634.html