Sebagaimana dilansir dari siaran pers Tim Komunikasi Presiden Ari Dwipayana, maka untuk menjadi kompetitif, kita dapat melakukan perbandingan dengan negara tetangga. Selain  itu, Pramono juga menyebutkan, bahwa secepat apapun proses perizinan yang dilakukan di pusat, tentunya harus diikuti oleh perbaikan pelayanan di daerah. Dalam rapat terbatas, Presiden meminta agar pada Paket Kebijakan Ekonomi ke-tiga memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo mengatakan, bahwa pihaknya telah menginvetarisir sebanyak ‎139 peraturan daerah yang dianggap menghambat investasi. "Besok sore saya akan undang sembilan Gubernur untuk bicarakan hal itu," ucap Tjahyo. Perda-perda dan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Surat Edaran Menteri yang menghambat investasi diupayakan akan dipangkas, terutama yang menyangkut prosedur.
Untuk saat ini Tjahyo menjelaskan, bahwa masih ada 44 kabupaten dan sembilan kota belum menyiapkan perizinan satu atap. "Yang belum ini akan kami pertegas, tentu ada sanksinya," ujarnya.
Hal lainnya yang akan dibahas oleh Kementerian Dalam Negeri adalah terkait stimulus jangka pendek agar masyarakat dapat segera merasakan dampaknya, yakni Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat digunakan untuk proyek infrastruktur yang bersifat padat karya.Â
Menteri Perhubungan Ignatius Jonan mengatakan, bahwa beberapa proyek infrastruktur akan segera bergulir agar masyarakat merasakan dampaknya. Proyek-proyek tersebut diantaranya adalah pembangunan kereta api di Sulawesi, pembangunan rel kereta api Trans Sumatera, mulai dari Aceh sampai Lampung yang melewati Sumatera Utara hingga Jambi, dan pembangunan jalur ganda di lintas Selatan Jawa.‎ "Ini tentunya membuka lapangan pekerjaan yang membutuhkan banyak tenaga kerja,†ujar Jonan.Â
Kementerian Perhubungan akan membangun 190 kapal dengan berbagai jenis dan membangun 1200 bus. Ia berharap proyek-proyek tersebut dapat membuka lapangan kerja.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, bahwa pemerintah tengah mempersiapkan proyek padat karya yang akan disampaikan pada Paket Ekonomi ke-tiga yang rencananya dikeluarkan awal minggu depan. Sedangkan restrukturisasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam hal ini adalah berkaitan dengan pembiayaan UKM.
Pemerintah juga akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  untuk melakukan efisiensi biaya perbankan agar dapat menurunkan biaya operasional perbankan. “Tentu harus koordinasi dengan OJK dan BI tentang biaya apa saja yang bisa ditekan,†pungkas Darmin. (Humas Kemensetneg)