Pemerintah terus mematangkan persiapan untuk peluncuran sekolah rakyat yang menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk pemerataan akses pendidikan sekaligus penanggulangan kemiskinan di seluruh penjuru tanah air. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, untuk tahun 2025 pemerintah menargetkan pengadaan 200 sekolah rakyat, dengan 53 unit di antaranya ditargetkan selesai pada Juni 2025 dan dapat beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026.
Hal itu disampaikan Mensesneg usai mengikuti rapat koordinasi (rakor) mengenai perkembangan sekolah rakyat bersama Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dan Menteri Sosial (Mensos) Syaifullah Yusuf, di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Senin (14/04/2025).
"Kita berusaha targetnya untuk tahun ini akan memulai sebanyak 200 sekolah.Tetapi yang 53 sekolah pada posisi sudah siap untuk tahun ini, hanya perbaikan-perbaikan karena memanfaatkan bangunan existing. Selanjutnya sisanya 147 sekolah kita harus membangun dari baru," kata Mensesneg.
Sementara itu, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan bahwa seluruh jajaran kementerian/lembaga (K/L) terkait terus melakukan koordinasi intensif guna mempercepat pelaksanaan program sekolah rakyat. Dody menambahkan, pihaknya juga telah melakukan survei usulan lokasi sekolah akyat untuk mengidentifikasi kebutuhan di lapangan dan kesiapan lokasi sekaligus memastikan pemenuhan kelengkapan readiness criteria.
"Kita sudah melakukan survei-survei di daerah yang menjadi lokasi pembangunan sekolah rakyat. Bersama dengan Mensos kami tengah merancang prototipe dan detail engineering design (DED) untuk pembangunan tahap 1 yang direncanakan selesai pada bulan Juli 2025," ujar Dody.
Menurut Menteri PU, dukungan survei calon lokasi sekolah rakyat dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan bangunan existing maupun lahan. Untuk tahap 1 sebanyak 53 lokasi saat ini seluruhnya telah selesai dilaksanakan survei dan dalam tahap perencanaan DED. DED ditargetkan selesai pada minggu kedua April 2025 dan mulai konstruksi pada minggu pertama Mei 2025.
"Kalau bangun PU selalu pakai teknologi besar, makanya ada renovasi yang nanti kita sesuaikan dengan inovasi-Inovasi Kementerian PU, tidak hanya menambah toilet atau ruang kelas, tetapi juga harus memperhatikan tahan gempa," ujar Dody.
Dalam kesempatan yang sama, Mensos Syaifullah Yusuf mengatakan bahwa lokasi sekolah rakyat tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari Sumatra, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Maluku, hingga Papua. Selain itu, dua perguruan tinggi, yaitu Universitas Brawijaya Malang dan Universitas Negeri Surabaya (UNESA) telah menyatakan komitmen mereka dalam mendukung penyelenggaraan program ini.
"Luas sekolah rakyat yang dibutuhkan sesuai arahan Presiden adalah 5-10 hektare yang meliputi ruang kelas untuk SD, SMP, dan SMA beserta seluruh fasilitasnya. Adapun desain prototipe disusun oleh Kementerian PU," kata Mensos.
Sebelumnya, saat memimpin sidang kabinet paripurna, pada bulan Januari lalu, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pemerintah akan membangun sekolah rakyat berasrama dengan jenjang pendidikan untuk sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA). Sekolah ini diperuntukkan utamanya bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
“Kita harap tiap tahun 200, sehingga dalam 5 tahun kita minimal akan punya satu sekolah berasrama di tiap kabupaten. Dan itu harus di tempat-tempat di mana terdapat kantong-kantong kemiskinan. Kita ingin memutus rantai kemiskinan. Kita ingin menghilangkan kemiskinan dalam waktu secepat-cepatnya,” ujar Presiden.
Lebih lanjut, pada 27 Maret 2025, Presiden Prabowo juga telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Melalui Inpres ini, Kepala Negara memberikan perhatian khusus kepada sekolah rakyat, sebagai bagian dari upaya terpadu dan terintegrasi untuk pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di tanah air. (Humas PU/UN-Humas Kemensetneg)