Dalam pertemuan tersebut Bachtiar Chamsyah melaporkan perkembangan kemajuan yang ditugaskan tentang penanggulangan Lumpur.
Menurut Bachtiar Chamsyah, perkembangan BPPLS dalam menanggulangi Lumpur Sidoarjo telah mengalami kemajuan walaupun usia kerjanya baru sebulan.�Seperti kita ketahui, warga yang terkena dampak Lumpur itu, ada yang bersertifikat ada yang tidak. Yang punya sertifikat ada kepastian hukumnya, dan itu lebih mudah diselesaikan,� katanya. Ditambahkan, berita yang menyebut pemilik tanah dengan bukti Petok D dan Letter C tidak dibayar, adalah isu yang tidak benar.� Kami tegaskan, Petok D dan Letter C tetap akan dibayar, tapi pembayaran itu diselesaikan setelah diverifikasi, bahwa benar dia pemiliknya, serta ukuran tanahnya, panjang, lebar,dan luas yang pasti. Itu nanti yang disetujui oleh pemerintah, dalam hal ini adalah tim verifikasi bersama Bupati,� ujar Bachtiar Chamsyah
“Kita membentuk tim verifikasi terdiri daripada Badan Pertanahan, Camat, Kepala Desa, Kejaksaan, Kepolisian dan BPPLS. Setelah diverifikasi, kemudian diketahui Bupati. Sebab kalau tidak ada instansi atau pemerintah yang mengetahui, tentu bagi PT Minarak Lapindo Brantas akan sulit menyelesaikan, kalau tidak ada kepastian," katanya. Allhamdullillah, lanjut Bachtiar, "Kemarin kepastian itu sudah ada. Dengan demikian, setelah selesai tim verifikasi kemudian dilakukan jual beli dengan notaris yang telah disiapkan. Ini adalah kebijakan pemerintah,� kata Bachtiar Chamsyah. Diharap semua pihak bisa membantu keadaan ini, sehingga masyarakat yang menerima bisa cepat diselesaikan.
Sementara itu Nirwan Bakrie yang mewakili Lapindo Brantas kembali menegaskan akan memenuhi semua kewajibannya sesuai yang tecantum pada Peraturan Presiden No 14 tahun 2007. �Sebelumnya, Keppres No 13 telah dilaksanakan oleh Lapindo, yaitu sampai berlaku sebelum adanya kelanjutan dari Keppres ke Pepres. Jadi kewajiban kami akan terus berlanjut, dan tidak akan lari dari komitmen,� katanya.
http://www.presidensby.info/index.php/fokus/2007/05/08/1818.html