Pengantar Presiden RI pada Rapat Kabinet Terbatas, Jakarta, 13 Juli 2013

 
bagikan berita ke :

Sabtu, 13 Juli 2013
Di baca 833 kali

PENGANTAR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PADA

RAPAT KABINET TERBATAS,

DI BANDARA HALIM PERDANAKUSUMA, JAKARTA,

TANGGAL 13 JULI 2013

 

 

 

 

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh,


Saudara Wakil Presiden dan para Peserta Rapat Terbatas yang saya hormati,

 

Sebelum kita mulai rapat kita ini, saya harus menyampaikan permintaan maaf ini hari Sabtu, hari libur,tapi kita gunakan untuk kegiatan ini.


Kemudian yang kedua, barangkali terpaksa saya harus menyampaikan ketidaksenangan saya terhadap sejumlah isu, dan saya sudah meminta maaf karena ini bulan puasa, tetapi lebih bagus saya begitu, karena apa yang ingin saya sampaikan ini sesuatu yang penting yang kritikal, dan yang mendasar. Dan semuanya berkaitan dengan kepentingan rakyat kita.


Dua hal yang ingin saya angkat dalam pertemuan hari ini adalah apa yang terjadi di Medan kemarin, di Lapas Tanjung Gusta. Kemudian yang kedua urusan harga daging sapi.


Pertama, masalah Lapas Medan. Saya justru lebih dahulu mengikuti tayangan media massa, utamanya televisi internasional, sejumlah televisi internasional sudah menayangkan, sudah meliputnya, ya, dibandingkan informasi yang saya dapatkan dari system. Dan,  ini untuk yang kesekian kalinya. Harus sama cepatnya, apa yang disiarkan oleh media massa ke rakyat kita, ke dunia, dengan informasi yang saya dapatkan, harus sama cepatnya, bahkan kalau bisa lebih cepat.


Saya juga mengikuti pemberitaan di sosial media, Saudara tahu saya sudah masuk ke twitter dan facebook dengan demikian real time. Saya juga sudah bisa mengerti apa yang menjadi perhatian mereka. Saya tunggu, ya, respons termasuk reaction time, itu kurang cepat.

 
Daerah, pusat, Medan dan kita, 10 jam tanpa official statement itu tidak bagus. Tidak harus pernyataan itu menunggu lengkapnya informasi, tidak harus segala sesuatunya sudah dilakukan. Keluarkan statement ada kejadian, ya pemerintah sedang mengatasi di daerah begini, di pusat begini, investigasi sedang dilakukan, dan seterusnya.


Saya hargai Menteri Hukum dan HAM berangkat ke sana.  Saya cek langsung ke depan berapa yang, apa yang terjadi, langkah-langkahnya apa, tetapi yang absen sekali lagi adalah official statement, pernyataan resmi, supaya jangan sampai ada kesan kita tidak melakukan langkah-langkah yang cepat, pembiaran, dan sebagainya. Ini saya ingatkan untuk yang kesekian kalinya pernyataan yang tepat waktu. Lapas.


Daging sapi. Saya kira instruksi saya sudah sangat jelas, Wapres juga sangat jelas, Menko Perekonomian juga sudah memimpin beberapa kali pertemuan, tapi  implementasinya lama. Terus terang saya tidak sabar, sama dengan tidak sabarnya rakyat. Mbulet!. Saudara lihat pasar tidak? Saudara dengarkan sosial media tidak?


Saya ingatkan kembali Saudara-saudara, ya. Pemimpin kita ini harus punya tiga senses, sense of crisis. Menteri Pertanian juga harus punya sense of crisis, Kabulog, Menteri Perdagangan, sense of urgency, sense of responsibility.


Rapat ini harus action oriented, saya ingin dalam hitungan hari, saya harus sudah ada perubahan. Kita ingin tetapkan sasaran dan kita capai. Ingat kasus terjadinya kebakaran ladang dan asap di Riau kemarin. Begitu kita all out, bersinergi, tidak saling tunggu, berkoordinasi dengan baik, cepat sekali. Dalam waktu satu minggu hampir selesai, bisa, bisa kita.


Saya melihat urusan daging sapi ini masih berputar. Saya bicara sama Menteri Perdagangan kemarin. Izin di mana? Katanya, di sini, di sini, negara kita sendiri kok. Kalau izinnya ke New York, ke Genewa mungkin lama itu. Urusan kita kok. Ndak boleh saling melempar, ndak boleh birokrasi terlalu lama di Pertanian, Bulog.


Lapas, Saudara masih ingat, saya telepon Wapres kemarin dari Lombok. Kita sudah mengeluarkan, sudah menetapkan anggaran satu triliun rupiah, satu triliun rupiah, untuk meningkatkan kapasitas lapas, terutama yang sudah overload. Tujuan saya, tujuan kita, jangan sampai terjadi seperti apa yang di Medan ini. Saya ingin mendapatkan laporan, digunakan seperti apa. Kalau memang masih kurang, bisa kita tambah lagi karena sudah puluhan tahun tidak ditambah. Inilah saatnya, mumpung ekonomi kita baik, anggaran kita meningkat.

Kalau benar, ini ya, yang di dalam pun mengirim SMS kepada saya. Saya hargai yang di dalam, narapidana. Intinya, Pak SBY jangan salah terima, kami tidak berarti ingin melakukan sesuatu, tetapi listrik dan air penyebabnya, dan tidak ada respon yang memadai. Ada provokator memang.


Saudara-saudara, narapidana juga memilki hak-hak dasar. Hak-hak dasar yang harus kita penuhi. Ini bulan Ramadhan, banyak dari di antara mereka juga berpuasa. Jadi jangan karena narapidana, lantas kehilangan hak dasarnya. Ini prinsip.


Daging sapi, kembali lagi. Sebelum kita mengambil keputusan mengurangi subsidi BBM, dalam sidang kabinet sudah kita putuskan. Saya ingat,  Wapres mengingatkan beberapa kali, Menko Perekonomian juga menyampaikan agar stabilitas harga itu dijaga. Memang bulan Ramadhan selalu ada kenaikan entah cabai, entah ini, entah itu, seasonal. Itu ya memang kenaikan jangan sampai berlebihan tetapi itu wajar, petani setahun sekali mendapatkan penghasilan yang lebih. Asalkan wajar saja, itu bisa kita mengerti.


Tetapi urusan daging sapi ini bukan seasonal, dan sudah lama berteriak-teriak, sudah lama kita membahasnya, Saya juga ingin suatu saat saya dilapori, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian sudah bicara dengan para pengusaha besar di bidang daging sapi. Ajaklah mereka untuk menyelesaikan, jangan hanya berorientasi kepada kepentingannya sendiri, karena tidak adil. Jangan pula pebisnis, pebisnis besar main mata, entah dengan unsur pemerintah, unsur mana pun yang bikin susah.


Setelah ini, saya bersama Wapres ingin mendengar laporan, pertama lapas nanti, yang kedua daging sapi.  Yang saya minta bicara lebih tajam nanti Menteri Pertanian, Kabulog, Menteri Perdagangan, kemudian Menkonya. Lapas, Menteri Hukum dan HAM, kemudian nantinya Menkopolhukam.

 

 

Asisten Deputi Naskah dan Penerjemahan,

Deputi Bidang Dukungan Kebijakan,

Kementerian Sekretariat Negara RI