Pengantar Presiden RI pada Sidang Kabinet Bidang Perekonomian, Jakarta, 24 Juni 2011

Jumat, 24 Juni 2011
Di baca 847 kali

PENGANTAR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PADA SIDANG KABINET PARIPURNA BIDANG PEREKONOMIAN

TANGGAL 24 JUNI 2011

DI KANTOR PRESIDEN, JAKARTA

 

 

 

Salam sejahtera untuk kita semua,

Yang saya hormati, Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia dan para peserta Sidang Kabinet yang saya cintai,

 

Hari ini, kita kembali melaksanakan Sidang Kabinet dengan agenda utama membahas implementasi APBN tahun 2011, dan sekaligus melihat APBN tahun 2012 mendatang. Jadi, berkaitan dengan persoalan ekonomi yang terus kita kelola dan bangun di negeri ini. Sebelum saya mempersilakan kepada para menteri terkait untuk menyampaikan laporan dan presentasinya, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan bidang perekonomian, untuk menjadi perhatian dan untuk kita laksanakan secara bersama.

 

Saudara-saudara,

 

Situasi ekonomi dunia masih belum cerah. Kita saksikan ekonomi di Benua Eropa masih bergejolak. Beberapa negara bahkan mengalami krisis yang sangat dalam. Sementara itu, ekonomi Amerika juga belum bisa dikatakan pulih, karena angka pengangguran bahkan mencapai 9,1%, jauh di atas, misalnya, angka pengangguran di negeri ini, yang berjumlah 6,9%. Ekonomi Asia, meskipun jauh lebih baik dibandingkan ekonomi belahan bumi yang lain, tetapi beberapa negara juga menghadapi persoalan inflasi, karena harga pangan dan harga minyak dunia yang kita rasakan masih tinggi.

 

Keadaan perekonomian global seperti ini, langsung ataupun tidak langsung, tentu berdampak kepada perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, jangan lalai, jangan merasa bahwa ekonomi kita sudah baik atau aman-aman saja. Marilah kita kelola dengan sungguh-sungguh, agar dampak itu dapat kita minimalkan terhadap perekonomian kita.

 

Saudara-saudara,

 

Terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi, sekali lagi, ini mengharuskan kita untuk benar-benar mengelola perekonomian kita, managing and solving all economic problems, yang kita hadapi sekarang ini. Untuk apa Saudara? Agar sasaran ekonomi tahun 2011 ini dapat kita capai, termasuk agar realisasi APBN tahun berjalan, tahun 2011 ini, juga sebagaimana yang kita harapkan. Dan ini tugas kita semua, mulai dari Presiden, Wakil Presiden, para menteri, jajaran pemerintahan pusat, bahkan sampai Gubernur, Bupati, dan Walikota. Tugas kita semua.

 

Manajemen itu adalah sebuah proses, betul akhirnya yang dilihat output-nya, outcome-nya, hasilnya, tetapi kalau prosesnya tidak benar, pengelolaannya tidak benar, supervisinya tidak terjadi, hampir pasti hasilnya juga tidak baik. Oleh karena itu, saya pesan kepada para menteri, jangan karena sudah ada APBN, sudah bikin rencana, lantas segalanya dianggap akan mengalir begitu saja dan sasaran akan tercapai. Tidak. Saudara punya tanggung jawab sesuai dengan sektor masing-masing untuk mengelola, dan manakala ada masalah, segera diatasi, agar sasaran benar-benar dapat dicapai. Khusus APBN, APBN tahun berjalan, maupun desain dari APBN 2012 yang sedang kita garap sekarang ini bersama-sama DPR RI, dan dalam batas tertentu bersama DPD RI.

 

Saya juga berharap, kalau ada permasalahan, mari kita carikan solusinya secara sungguh-sungguh. Misalnya, ada tantangan dan persoalan dari segi fiskal, mari kita carikan solusinya secara komprehensif. Karena sesungguhnya itu termasuk politik ekonomi. Jadi jangan hanya dilihat dari perspektif ekonomi semata, apalagi dari perspektif keuangan atau fiskal semata. Setiap pilihan, keputusan, dan kebijakan ekonomi pada tingkat nasional, itu memiliki pengaruh dan dampak pada aspek kehidupan yang lain, sosial, politik, dan juga sisi-sisi kehidupan yang lain.

 

Ingat Saudara-saudara, kita punya four tracks strategy. Kita ingin pertumbuhan yang tinggi terjadi, tetapi lapangan pekerjaan tercipta, pengangguran menurun, kemiskinan menurun, lingkungan tidak rusak. Jangan sampai one single economic policy. Mencapai growth misalnya, GDP naik, tetapi dampaknya bisa inflasi. Kalau inflasi terjadi, dampaknya kemiskinan. Kita punya pengalaman, bukan hanya teori. Pengalaman kita menunjukkan, ketika kita menaikkan bahan bakar tahun 2005 dan tahun 2008 dalam jumlah yang tinggi, memang ada achievement, tetapi direct cost-nya adalah inflasi, dan kemudian angka kemiskinan naik dalam 1 - 1,5 tahun waktu itu. Meskipun alhamdulillah bisa segera kita turunkan.

 

Saya mengingatkan, sebelum mengambil keputusan, mari kita olah secara seksama. Misalnya defisit, debatnya defisit sekarang, kita dengan DPR. Defisit sudah saya gariskan, defisit itu harus pas. Sebaiknya kita menuju ke balance budget. Tetapi kalau terpaksa harus ada defisit, karena untuk menstimulasi pertumbuhan, untuk membiayai pembangunan, untuk menjalankan kegiatan pemerintahan umum, ya harus kita terima ada defisit. Tetapi kalau urgensinya tidak ada, defisit diambil dari pinjaman, apalagi pinjaman luar negeri, itu bukan solusi. Oleh karena itu, mari kita pastikan defisit ini pas. Apakah 1%, 1,5%, 2%, 2,5%, yang penting rationale-nya ada, mengapa kita pilih angka itu? Jadi bukan soal asumsi kita ubah-ubah, nanti kira-kira spending-nya sekian, defisitnya sekian, keliru. Mari kita lihat. Defisit itu terakhir, dan manakala kita rasa oke, defisit seperti ini tahun ini baik, tahun depan baik, tetapi in the long run tidak baik, jangan kita pilih. Jadi, saya wanti-wanti karena muncul sekarang isu defisit, mari kita bicarakan baik-baik.

 

Dan Saudara-saudara, begini. Kalau pertumbuhan, growth, kita mau dapat berapa? 6,5%, 7%, 7,5%, itu tidak semata-mata hanya disumbang oleh pengeluaran pemerintah, government spending. Itu hanya salah satu saja. Jadi kalau ekspansi fiskal, salah satu saja. Jadi kalau tidak aman kita ekspansi fiskal, jangan dilakukan. Tetapi kita ingin ada kontribusi pertumbuhan dari sisi yang lain. Misalkan private sectors, investasinya, konsumsi kita pelihara, eksport kita genjot, dan sebagainya. Kecuali kita sudah laksanakan ketika 2008-2009, krisis global seperti itu, kita terima. Saya setuju defisit sampai 2,9%, tidak apa-apa. Dunia juga begitu. G-20 memang menginginkan dunia melaksanakan stimulasi pertumbuhan, dan kita jalankan. Aman.

 

Tetapi kalau tidak ada urgensi seperti itu, hati-hati. Jangan karena harus memenuhi spending ABCDEF, kita langsung naikkan defisit apalagi dengan cara meminjam. Kalau memang tidak pas, defisit bakal terlalu tinggi, kita kurangi spending kita. Kita kurangi pengeluaran kita. Tidak apa-apa, turun 0,1% growth kalau business as usual. Karena sekali lagi bisa disumbang oleh kegiatan ekonomi yang lain. Keputusan dan penetapan defisit ini, harus sampai tingkat saya, tingkat presiden. Boleh dan harus para menteri memberikan rekomendasi kepada saya, tetapi jangan tiba-tiba diketok palu meskipun dibicarakan bersama DPR RI. Harus sampai tingkat saya, dengan dibantu Wakil Presiden. Sehingga saya bisa jamin keamanan APBN kita, 2012 dan seterusnya. Saudara harus tahu bahwa defisit, misalnya APBN, dampaknya sangat luas kalau keliru kita menetapkan angka itu.

 

Saudara-saudara,

 

Masih berkaitan dengan APBN, masih berkaitan dengan kebijakan dan pengelolaan ekonomi. Saya mendapat berita, dapat informasi, sebuah umpan balik, atau feedback. Intinya begini, sebagian dari pejabat pemerintah, utamanya pemerintahan daerah, sebagian gubernur, banyak bupati dan walikota, konon katanya tidak memahami benar tentang kebijakan ekonomi, termasuk kebijakan fiskal, termasuk merencanakan anggaran bagi daerahnya, APBD, yang tentunya juga berkaitan dengan APBN. Dikatakan kepada saya "Pak sudahlah, yang penting daerah kami aman." Saya pikir itu seperlima benar. Karena memang tugas kita bikin negara aman, daerah aman. Tetapi bukan hanya itu. Yang dipimpin ini masyarakat, yang semua aspek harus dibangun, ya ekonominya, ya sosialnya, ya kesejahteraannya, ya lingkungan hidupnya, dan sebagainya.

 

Oleh karena itu, termasuk bagaimana penganggaran dibikin. Ini bukan uang nenek moyang kita. Uang yang kita peroleh dari pajak, dari berbagai upaya negara untuk mendapatkan revenue atau penerimaan. Oleh karena itu, saya sudah meminta Mendagri, dan Mendagri sudah melaksanakan. Teruslah dilakukan upgrading, peningkatan pemahaman tentang APBN, APBD, penganggaran, kebijakan fiskal, cara meningkatkan investasi, cara menciptakan lapangan kerja di daerahnya, cara mengurangi kemiskinan dari sisi ekonomi.

 

Ini penting Saudara-saudara, banyak kabupaten yang jumlah penduduknya dan luasnya itu jauh di atas Singapura. Bayangkan kalau mengelola, membangun kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk dan teritori seperti itu tidak profesional. Secara kumulatif negara kita tentu tidak optimal, apa yang dicapai dalam pembangunan ini. Dan saya berharap nanti, makin ke depan demokrasi kita ini pemilihan posisi politik secara langsung, pemilukada langsung, bupati, walikota, gubernur benar-benarlah kita tingkatkan kualitasnya. Semua calon itu memiliki kapasitas, dan tentu juga populer di mata rakyat. Ini penting. Saya sampaikan ini karena saya memimpin tujuh tahun ini punya pengalaman yang unik. Diperlukan semua perangkat pemerintahan yang juga memiliki kapasitas, di samping integritas. Semua orang bisa belajar. Orang datangnya dari backgorund yang berlainan, tetapi sama-sama bisa belajar. Kita pun juga belajar.

 

Oleh karena itu, saya meminta, kebetulan tidak hadir di sini Mendagri, nanti Menko sampaikan bahwa upaya untuk terus melaksanakan semacam penataran, pendidikan dijalankan. Tidak apa-apa, wong saya juga belajar, Saudara juga belajar. Jangan sampai kalau sudah menjadi bupati, walikota "ah, sudah menguasai," tidak. Ayo kita tingkatkan pemahaman dan pengetahuan kita atas beberapa hal.

 

Yang terakhir, masih berkaitan dengan ekonomi. Saya baru saja mengambil keputusan untuk memberlakukan moratorium pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Arab Saudi, sampai benar-benar di antara kedua negara memiliki perjanjian, kerangka, dan praktek pengelolaan tenaga kerja yang baik. Dalam arti tenaga kerja kita mendapatkan hak-haknya, mendapatkan perlindungan, dan sebagainya. Terhitung mulai 1 Agustus efektif, tahun ini.

 

Kebijakan ini tentu mengandung konsekuensi. Itulah sebabnya Saudara-saudara. Saya bukan tipe mengambil sesuatu secara emosional, tapi harus rasional. Kita pikirkan dalam-dalam. Setiap policy, setiap keputusan apa dampaknya. Tetapi sudah kita ambil, saya sudah memutuskan. Dampaknya adalah tentu kita harus menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Bahkan di masa mendatang, kita juga ingin saudara kita yang bekerja pada sektor rumah tangga, di negara manapun, domestic workers namanya, itu bisa susut. Boleh putra-putri Indonesia bekerja di luar negeri nanti, tetapi pekerjaan yang di luar domestic workers. Tetapi menuju ke situ, konsekuensinya mari kita perlebar, kita berikan peluang untuk lapangan pekerjaan di dalam negeri kita sendiri. Artinya apa? Tahun ini dan tahun-tahun mendatang, mari sungguh-sungguh kita lakukan semua upaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas.

 

Kita sudah punya MP3EI. Sasaran dari percepatan dan perluasan pembangunan antara lain, dengan ekonomi tumbuh, lapangan pekerjaan akan tercipta, dan kemiskinan berkurang. Oleh karena itu, mari kita yakini betul rencana ini sudah betul, sudah mulai mengalir tahun ini. Awal bulan depan, awal Juli, saya dan Wapres nanti akan memimpin langsung Komite MP3EI, hadirkan semua. Saya hanya ingin dari masterplan kita ini bisa kita lakukan paling tidak gelombang pertama pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur itu berkolerasi dengan penyerapan tenaga kerja. Groundbreaking­-nya segera dimulai. Kalau kurang ini kurang itu, segara atasi dan kita mulai.

 

Yang kedua, sektor manufaktur, yang juga menjadi andalan kita. Tolong itu diutamakan karena itu juga menyerap tenaga kerja. Sektor perkebunan, saya dapat cerita katanya "Pak, ngapain ke Malaysia? Kita bisa membuka, gajinya sama, bahkan lebih dekat lebih baik." Kalau itu ada opportunity jangan dibiarkan, Menteri terkait segera tangkap peluang itu, ajak bicara dunia usaha yang menawarkan lapangan pekerjaan di sektor perkebunan.

 

Kemudian usaha mikro, kecil, dan menengah. Saya minta KUR ini betul-betul digalakkan. Saya baru dialog kemarin dengan para petani, para nelayan. Mereka suka dengan KUR. Tetapi katanya masih ada hambatan di tingkat bawah. Jangan biarkan. Sebenarnya kalau ini semua kita jalankan, Saudara-saudara, pastilah lapangan pekerjaan tercipta lebih banyak. Dengan demikian, keputusan kita, kebijakan kita untuk moratorium pengiriman tenaga kerja ke beberapa negara itu ada solusinya. Dan marilah kita jalankan secara bersama.

 

Itulah pengantar saya, baik yang langsung dengan APBN, maupun yang Non APBN, tetapi tetap berkaitan dengan persoalan ekonomi yang tengah kita kelola. Saudara-saudara, setelah jeda sebentar, break sebentar, saya persilakan nanti Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, dan siapa lagi yang akan melaporkan dan memberikan presentasi, saya persilakan.

 

 

 

Asisten Deputi Naskah dan Penerjemahan,

Deputi Bidang Dukungan Kebijakan,

Kementerian Sekretariat Negara RI