Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam negeri kian urgen untuk dilakukan. Negara Indonesia dan negara-negara lainnya kini saling berhadapan dalam era persaingan yang semakin ketat. Tak hanya urusan ekonomi, persaingan antarnegara juga menyentuh aspek sumber daya manusianya (SDM).
Dalam kunjungan kerja ke Pondok Pesantren Al-Fadllu 2, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, pada Senin, 30 Desember 2019, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa saat ini dunia usaha dan dunia industri di banyak negara tak hanya menjadikan ijazah sebagai satu-satunya faktor penentu. Sebab, hal utama yang dibutuhkan ialah keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri. Maka, kini SDM Indonesia dituntut untuk beradu keterampilan dengan SDM-SDM dari negara lain.
"Semua negara sekarang ini memang persaingannya ada di situ, bukan ijazahmu apa. Bukan adu ijazah sekarang ini, tapi adu keterampilan, adu skill, adu kompetensi," ujarnya.
"Inilah sekarang yang hampir semua negara mengasah skill, mengasah keterampilan, (pendidikan) kejuruan diangkat," imbuh Presiden.
Hal tersebut menimbulkan tantangan tersendiri bagi Indonesia. Menurut Kepala Negara, banyak ditemukan bahwa kemampuan lulusan yang ada saat ini menjadi kurang terserap dunia usaha dan industri karena dinilai kurang relevan dengan kebutuhan industri. Sebaliknya, seringkali dunia usaha juga mengalami kesulitan akan suplai tenaga kerja dengan kualifikasi kompetensi yang dibutuhkan akibat minimnya pelatihan bagi para lulusan maupun calon tenaga kerja.
"Oleh sebab itu yang namanya BLK (Balai Latihan Kerja) Komunitas ini semoga nanti bisa menyambungkan. Misalnya Bank Mandiri Syariah butuh teknisi programming, pondok pesantren di sini menyiapkan itu," tambah Kepala Negara.
Dalam kunjungannya itu, Presiden meresmikan BLK Komunitas di Pondok Pesantren Al-Fadllu 2 untuk meningkatkan kompetensi SDM yang ada, utamanya di lingkungan pondok pesantren. Melalui program tersebut, pemerintah hendak mengupayakan peningkatan angkatan kerja yang terampil dan berkualitas yang dapat memenuhi kebutuhan industri.
"BLK Komunitas sudah kita coba sebanyak 50 BLK di 2017, 75 BLK di 2018, di 2019 kurang lebih 1.000 meskipun yang jadi 980-an. Nanti tahun depan, 2020, lipat dua kali menjadi 2.000," kata Presiden.
Dengan adanya BLK ini yang ke depannya akan semakin diperbanyak di seluruh wilayah Indonesia, Presiden juga berharap agar para santri dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan dengan baik.
"Saya yakin kalau training BLK Komunitas ini berjalan baik akan bisa bersinergi dengan perusahaan-perusahaan, perbankan syariah, dan lembaga keuangan. Kita berharap BLK Komunitas bisa menjadi tempat di mana pembangunan sumber daya manusia Indonesia itu dimulai," tandasnya.
Hadir dalam acara peresmian BLK tersebut di antaranya Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agama Fachrul Razi, Menteri Pariwisata Wishnutama, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (Humas Kemensetneg)