“Pancasila juga harus menjadi ideologi yang bekerja, yang terlembagakan dalam sistem dan kebijakan baik di bidang ekonomi, politik, maupun sosial dan budaya,†ucap Presiden Joko Widodo ketika memimpin rapat terbatas tentang Pemantapan Pancasila di Kantor Presiden, Senin 19 Desember 2016.
Â
Dilansir dalam siaran pers Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, Presiden juga menyampaikan, Pancasila sebagai dasar negara tidak hanya cukup untuk diketahui dan dijadikan simbol pemersatu bangsa. Namun, Presiden menekankan agar Pancasila harus diemplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Â
"Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa tidak cukup hanya dibaca, diketahui, dihafalkan. Harus betul-betul diwujudkan dalam pola pikir, sikap mental, gaya hidup dan perilaku nyata sehari-hari," ujarnya.
Â
Presiden meyakini, pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dapat menjadi panduan dalam menghadapi berbagai permasalahan bangsa. "Saya yakin hanya dengan itu, kita akan memiliki pondasi yang kokoh dalam menghadapi setiap permasalahan bangsa yang ada serta bisa dengan percaya diri menyongsong masa depan. Oleh sebab itu kita ingin membuat sebuah lembaga, sebuah unit pemantapan Pancasila," kata Presiden.
Â
Ratas yang dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla ini juga akan dibahas tentang bela negara.
Â
Turut hadir dalam ratas kali ini antara lain, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki. (Humas Kemensetneg)