Presiden Jokowi kembali mengangkat isu Rakhine State dalam pertemuan retreat KTT ke-34 ASEAN di Hotel Athenee, Bangkok, Thailand, Minggu 23 Juni 2019.
"Saya ingin bicara sebagai satu keluarga, berterus terang, untuk kebaikan kita semua,” kata Presiden memulai pandangannya dalam pertemuan retreat.
Presiden Jokowi mengingatkan bahwa Pemimpin ASEAN telah memberikan mandat ke AHA Centre untuk melakukan Needs Assessment guna membantu Myanmar mempersiapkan repatriasi yang sukarela, aman, dan bermartabat.
Mandat tersebut sudah dijalankan melalui pelaksanaan Preliminary Needs Assessment (PNA) tim ke Rakhine State. PNA sudah menyampaikan laporan dari pelaksanaan mandatnya.
Dengan adanya laporan PNA, Presiden Joko Widodo menyampaikan pandangannya.
Pertama, rekomendasi laporan PNA harus ditindaklanjuti. "Saya berharap bahwa High Level Committee dapat segera membuat Plan of Action_ dengan time frame yang jelas,” imbuh Presiden Jokowi, seperti dilansir dari siaran pers Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.
Lebih jauh Presiden mengatakan, "Tindak lanjut rekomendasi akan membantu terciptanya kemajuan dalam persiapan repatriasi.”
Kedua, isu keamanan menjadi kunci bagi pelaksanaan repatriasi.
"Kita semua prihatin terhadap situasi keamanan di Rakhine State yang belum membaik,” jelas Presiden.
Indonesia berharap Pemerintah dan otoritas Myanmar dapat terus secara maksimal mengupayakan pemulihan keamanan. Tanpa jaminan keamanan, tidak akan mungkin terjadi repatriasi.
Presiden Jokowi juga menyarankan ASEAN dapat membantu membangun komunikasi dengan Bangladesh dan pengungsi di Cox's Bazar.
“Tentunya dengan tetap menghormati proses komunikasi bilateral Myanmar-Bangladesh,” kata Presiden Jokowi.
Lebih lanjut Presiden menyampaikan bahwa komunikasi yang baik antara Myanmar, Bangladesh, dan para pengungsi menjadi bagian penting bagi kesuksesan persiapan repatriasi. (Humas Kemensetneg)