Menjelang pesta demokrasi lima tahunan yang akan kembali digelar pada tahun depan, Presiden Joko Widodo mengajak seluruh pihak untuk menahan diri dan tidak terpengaruh oleh isu-isu yang belum tentu dapat dipertanggungjawabkan. Saat meresmikan Pembukaan Pendidikan Kader Ulama (PKU) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor Angkatan XII Tahun 2018, Kepala Negara berharap agar para kader ulama dalam kesehariannya mampu mendakwahkan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga persaudaraan dan menghentikan penyebaran ujaran kebencian dan kabar bohong.
"Seperti ini yang terjadi di masyarakat kita, saling melempar isu dan saling fitnah. Ini menjadi tugas kader-kader ulama untuk menyampaikan kepada masyarakat jangan sampai kita berburuk sangka apalagi menyebarkan fitnah," ujar Presiden di Gedung Tegar Beriman, Bogor, pada Rabu, 8 Agustus 2018, seperti dilansir dari siaran pers Deputi Bidang Pers, Protokol dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.
Dalam kesempatan tersebut, dirinya sekaligus meluruskan sejumlah fitnah yang ditujukan kepada dirinya. Salah satunya seputar kabar yang mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo adalah seorang pengikut gerakan PKI.
"Gambarnya coba lihat di medsos. Ada yang namanya Ketua PKI, Aidit, tahun 55 pidato, saya (disebut) ada di dekatnya coba. Saya lahir tahun 1961, pidato tahun 1955. Gambar-gambar seperti ini ada di media sosial dan ada yang percaya," ucapnya sambil memperlihatkan sebuah foto yang beredar di media sosial.
Presiden juga menggunakan kesempatan bertemu dengan para kader ulama hari ini untuk mengklarifikasi tuduhan bahwa dirinya memberi kesempatan luas bagi tenaga kerja asing untuk masuk ke Indonesia, utamanya dari Tiongkok. Faktanya, kata Presiden, saat ini hanya ada kurang lebih 23 ribu tenaga kerja sementara asal Tiongkok.
"Mereka ada di sini, tapi tidak terus menerus. Mereka pasang turbin dan smelter yang kita belum siap untuk melakukan itu sehingga mereka harus di sini 4-6 bulan untuk memasang," kata Presiden.
Selain itu, perbandingan jumlah seluruh tenaga kerja asing yang ada di Indonesia dengan penduduk Indonesia tidak sampai 1 persen, tepatnya 0,03 persen. Adapun tenaga kerja asal Indonesia di negara lain sebenarnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan tenaga kerja negara-negara tersebut yang bekerja di Indonesia.
Di Tiongkok, Presiden menyebut ada kurang lebih 80 ribu orang Indonesia yang bekerja di sana. Sementara di Malaysia, jumlah TKI yang tercatat secara resmi untuk bekerja di sana mencapai 1,2 juta orang.
"Coba dilihat tenaga kerja asing yang ada di Indonesia dibandingkan dengan jumlah penduduk itu hanya 0,03 persen. Satu persen aja enggak ada. Bandingkan tenaga kerja asing yang ada di Uni Emirat Arab 80 persen asing semua," kata Presiden.
Sebagai gambaran di negara lain tentang perbandingan jumlah seluruh tenaga kerja asing dengan jumlah penduduk negara tersebut, di Saudi Arabia misalnya perbandingan itu mencapai 33,78 persen, di Brunei adalah 32,45 persen dan di Singapura mencapai 24,38 persen serta di Malaysia sebesar 5,44 persen.
Upaya yang dilakukan Presiden Joko Widodo sebenarnya adalah mengupayakan lapangan kerja yang lebih banyak bagi tenaga-tenaga lokal melalui investasi yang masuk ke Indonesia.
"Kenapa investasi kita datangkan? Untuk membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya untuk rakyat. Bukan yang lain," kata Presiden.(Humas Kemensetneg)