“Beberapa saat yang lalu saya mengundang Gubernur Papua dan Gubernur Irian Jaya Barat, dan kita telah memutuskan untuk melakukan akselerasi peningkatan kesejahteraan rakyat di sana, termasuk di bidang kesehatan, penanggulangan penyakit-penyakit menular. Kita sepakat, pemberantasan HIV AIDS menjadi agenda utama untuk kita lakukan di sana," Presiden SBY menjelaskan.
“Pemerintah juga memberikan atensi untuk terus-menerus mengatasi kasus gizi buruk. Statistiknya bagus, mungkin nanti Menkes dapat menjelaskan mengenai angka-angka yang telah diatasi dari masalah gizi buruk ini. Kita memberikan atensi kepada daerah-daerah yang rawan gizi buruk, karena kita tahu ternyata akarnya bukan hanya masalah ekonomi dan sosial tapi juga kebiasaan, gaya hidup, dan kultur harus kita ubah secara sistematis. Dengan demikian usaha ke depan ini, kasus gizi buruk semakin berkurang dan bahkan tidak terjadi lagi,� Presiden menambahkan.
Menurut SBY, hal lain yang menjadi perhatian pemerintah adalah kesehatan di daerah bencana. “Secara geologis dan geografis, negara kita rawan gempa. Oleh karena itu kesiagaan prasarana, keterampilan, dan early warning untuk menanggulangi bencana di bidang kesehatan terus kita tingkatkan,� ujar Presiden.
Disamping prioritas dan agenda untuk membantu masyarakat miskin di bidang pelayanan kesehatan, pemerintah juga membahas secara mendalam upaya untuk betul-betul dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi di kota-kota besar. “Terus terang selama ini dan bukan rahasia lagi, banyak sekali saudara-saudara kita yang begitu mudahnya berobat di luar negeri, ke Singapura, Kuala Lumpur, Tokyo, dan tempat lain. Padahal saya melihat bahwa sesungguhnya kita mempunyai potensi, rumah sakit yang memadai, dan juga dokter-dokter spesialis yang bisa memberikan pengobatan. Barangkali jumlahnya yang belum cukup. Harus kita tingkatkan agar Indonesia ke depan dapat memiliki fasilitas kesehatan yang kelas dunia,� jelas Presiden kepada wartawan.
Berbagai peraturan, kebijakan, dan regulasi di bidang kesehatan dibahas dalam rapat kerja ini. “Kita lihat kembali hal itu agar benar-benar pelayanan kesehatan dapat dilakukan dengan lebih efisien lagi. Termasuk penataan status dari tenaga kesehatan. Dengan demikian, mulai dari UU, perangkat kebijakan, regulasi harus dapat meningkatkan pelayanan kesehatan kita,� tambahnya.
“Saya perlu memberikan penghargaan kepada Depkes melalui keterangan pers ini karena upaya untuk membangun good governance dan efisien dalam hal pengadaan barang telah membuahkan hasil, meskipun saya meminta untuk terus dilanjutkan. Bukan hanya Depkes saja yang melakukan hal itu, tetapi departemen lain dapat melakukan hal itu. Semua anggaran yang sudah dianggarkan dalam APBN digunakan seefisien mungkin dan mencegah adanya kebocoran. Tahun lalu, Depkes dengan sistemnya yang makin bagus melakukan penghamatan sebesar Rp 200 miliar dari segi pengadaan dan mudah-mudahan iklim ini dapat terus dipertahankan dan berkembang,� kata Presiden.
Hadir dalam rapat tersebut, antara lain, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menkes Siti Fadilah Soepari, Menko Perekonomian Boediono, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Menkeu Sri Mulyani, dan Mendagri M. Ma’ruf.
Sumber :
http://www.presidensby.info/index.php/fokus/2007/03/13/1642.html