Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Selasa (12/5) pagi, membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2009 di Ruang Birawa, Hotel Bumikarsa, Jl. MT. Haryono, Jakarta Selatan. Penyelenggaraan Musrenbangnas 2009 ini dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2010 dan berlangsung pada 12-15 Mei 2009.
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Paskah Suzetta, melaporkan, RKP 2010 merupakan pelaksanaan tahun pertama RPJM Nasional 2010-2014 yang akan dilaksanakan pemerintah baru periode 2009-2014. "Sesuai amanat UU No.17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, maka dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan nasional, presiden yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya, diwajibkan menyusun RKP untuk tahun pertama periode pemerintahan presiden berikutnya," Paskah menjelaskan.
"Pemerintahan dalam Kabinet Indonesia Bersatu yang masa baktinya akan berakhir pada bulan Oktober 2009 mendapat tugas untuk menyusun RKP 2010 sesuai dengan jadwal dalam agenda menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi 2010. Namun demikian, presiden terpilih dan DPR hasil Pemilu 2009 tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKP 2010 dan APBN 2010 yang sudah disusun jika diperlukan," ujar Paskah.
Sasaran Musrenbangnas 2009 adalah untuk memfasilitasi dialog terbuka antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Tujuannya, pertama, untuk menyempurnakan draft RKP 2010 menjadi rancangan akhir RKP tahun 2010. Kedua, melakukan singkronisasi dan penyempurnaan rencana Rencana Kerja Kementerian/Lembaga 2010 menjadi rancangan akhir dengan memperhatikan prioritas pembangunan yang tertuang dalam rancangan RKP 2010, serta prioritas dan aspirasi daerah sesuai hasil kesepakatan Musrenbang provinsi.
"Ketiga, melakukan sinkronisasi program, kegiatan pokok, lokasi kegiatan dan pagu anggaran yang disusun oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKP 2010," Paskah menambahkan. Keempat, memperkuat koordinasi dan sinergi kebijakan pemerintah, baik melalui kerangka regulasi maupun kerangka anggaran yang bersumber dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta dana perimbangan.
Kelima, mengembangkan dan memperkuat proses partisipasi dalam penyusunan RKP tahun 2010. Keenam, mengembangkan dan memperkuat mekanisme pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan RKP tahun 2009 dan rencana pelaksanaan RKP tahun 2010.
Hasil pembahasan dan kesepakatan yang diperoleh pemerintah pusat dan pemda pada Musrenbangnas ini akan disampaikan kepada seluruh menteri Kabinet Indonesia Bersatu serta pimpinan lembaga pemerintah, untuk menjadi acuan dalam mempertajam dokumen rencana kerja kementerian/lembaga masing-masing tahun 2010. "Selanjutnya, masukan tersebut akan disampaikan kepada Presiden untuk dibahas dalam sidang kabinet dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Presiden yang dilanjutkan dalam pembahasan di DPR-RI," Paskah menerangkan.
"RKP tahun 2010 hasil pembahasan dengan DPR tersebut akan menjadi pedoman dalam menyusun RAPBN tahun 2010," kata Paskah.
Presiden SBY menyerahkan buku Pencapaian Sebuah Perubahan: Evaluasi 4 Tahun Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 dan Buku Pegangan 2009: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah kepada tiga orang perwakilan. Mereka adalah Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, Bupati Pacitan Sudjono, dan Walikota Pangkal Pinang Zulkarnaen Karim.
Hadir dalam acara tersebut, antara lain, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Menko Perekonomian Sri Mulyani, dan Mendag Mari E. Pangestu.
Sumber:
http://www.presidensby.info/index.php/fokus/2009/05/12/4283.html
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Paskah Suzetta, melaporkan, RKP 2010 merupakan pelaksanaan tahun pertama RPJM Nasional 2010-2014 yang akan dilaksanakan pemerintah baru periode 2009-2014. "Sesuai amanat UU No.17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, maka dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan nasional, presiden yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya, diwajibkan menyusun RKP untuk tahun pertama periode pemerintahan presiden berikutnya," Paskah menjelaskan.
"Pemerintahan dalam Kabinet Indonesia Bersatu yang masa baktinya akan berakhir pada bulan Oktober 2009 mendapat tugas untuk menyusun RKP 2010 sesuai dengan jadwal dalam agenda menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi 2010. Namun demikian, presiden terpilih dan DPR hasil Pemilu 2009 tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKP 2010 dan APBN 2010 yang sudah disusun jika diperlukan," ujar Paskah.
Sasaran Musrenbangnas 2009 adalah untuk memfasilitasi dialog terbuka antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Tujuannya, pertama, untuk menyempurnakan draft RKP 2010 menjadi rancangan akhir RKP tahun 2010. Kedua, melakukan singkronisasi dan penyempurnaan rencana Rencana Kerja Kementerian/Lembaga 2010 menjadi rancangan akhir dengan memperhatikan prioritas pembangunan yang tertuang dalam rancangan RKP 2010, serta prioritas dan aspirasi daerah sesuai hasil kesepakatan Musrenbang provinsi.
"Ketiga, melakukan sinkronisasi program, kegiatan pokok, lokasi kegiatan dan pagu anggaran yang disusun oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKP 2010," Paskah menambahkan. Keempat, memperkuat koordinasi dan sinergi kebijakan pemerintah, baik melalui kerangka regulasi maupun kerangka anggaran yang bersumber dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta dana perimbangan.
Kelima, mengembangkan dan memperkuat proses partisipasi dalam penyusunan RKP tahun 2010. Keenam, mengembangkan dan memperkuat mekanisme pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan RKP tahun 2009 dan rencana pelaksanaan RKP tahun 2010.
Hasil pembahasan dan kesepakatan yang diperoleh pemerintah pusat dan pemda pada Musrenbangnas ini akan disampaikan kepada seluruh menteri Kabinet Indonesia Bersatu serta pimpinan lembaga pemerintah, untuk menjadi acuan dalam mempertajam dokumen rencana kerja kementerian/lembaga masing-masing tahun 2010. "Selanjutnya, masukan tersebut akan disampaikan kepada Presiden untuk dibahas dalam sidang kabinet dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Presiden yang dilanjutkan dalam pembahasan di DPR-RI," Paskah menerangkan.
"RKP tahun 2010 hasil pembahasan dengan DPR tersebut akan menjadi pedoman dalam menyusun RAPBN tahun 2010," kata Paskah.
Presiden SBY menyerahkan buku Pencapaian Sebuah Perubahan: Evaluasi 4 Tahun Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 dan Buku Pegangan 2009: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah kepada tiga orang perwakilan. Mereka adalah Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, Bupati Pacitan Sudjono, dan Walikota Pangkal Pinang Zulkarnaen Karim.
Hadir dalam acara tersebut, antara lain, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Menko Perekonomian Sri Mulyani, dan Mendag Mari E. Pangestu.
Sumber:
http://www.presidensby.info/index.php/fokus/2009/05/12/4283.html
Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?