"Presiden menyampaikan pentingnya reformasi birokrasi di semua bidang di negara ini sebagai upaya preventif cegah korupsi," kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Candra Hamzah di Kantor Kepresidenan Jakarta, Kamis, seusai bertemu dengan Presiden Yudhoyono.
Presiden, kata Candra, menilai bahwa tanpa reformasi birokrasi maka upaya pemberantasan tindak korupsi yang dilakukan KPK terasa kurang lengkap.
"KPK memang selama ini juga mendorong reformasi birokrasi yang sebenarnya, bukan formalitas, dan memang itu bukan upaya yang singkat," katanya.
Menurut Candra, Presiden menegaskan bahwa reformasi birokrasi sebaiknya dilakukan dari atas.
"Mulai dari para pimpinan departemen dan lembaga negara, kepala daerah dan bahkan presiden sendiri memberikan contoh untuk itu," katanya seraya menambahkan jika pimpinan memberikan contoh yang baik maka suasana yang tidak kondusif akan menghilang.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa Presiden pada mulanya sempat risau dengan kondisi korupsi di Indonesia namun sekarang telah ada perbaikan sekalipun masih banyak yang harus dibenahi.
"Yang perlu ditekankan adalah di masa mendatang jangan ada lagi pihak-pihak yang mencoba melakukan tindak pidana korupsi," katanya.
Candra mengatakan ada banyak tolok ukur yang membuktikan bahwa penegakan hukum di Indonesia di bidang tindak pidana korupsi membaik, setidaknya melalui sistem peringkat yang dikeluarkan oleh sebuah organisasi internasional.
Dengan adanya reformasi birokrasi, lanjut dia, Presiden berharap kehidupan tanpa tindak pidana korupsi dapat menjadi ruh kehidupan sehari-hari, bukan sekedar pengetahuan.
Pertemuan antara Presiden Yudhoyono dan KPK untuk melaksanakan implementasi pasal 15 Undang-undang KPK, yaitu KPK wajib membuat laporan tahunan dan menyerahkan laporan itu kepada Presiden, Ketua DPR, dan Ketua BPK.
Anggota KPK lain yang diterima Presiden Yudhoyono adalah Ketua KPK Antasari Azhar, Wakil Ketua Bibit S Rianto, dan Wakil Ketua Moch. Jasin. Presiden Yudhoyono didampingi antara lain oleh Mensesneg Hatta Rajasa, Seskab Sudi Silalahi, dan Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalata.
Sumber:
http://www.antara.co.id/arc/2009/2/12/presiden-dorong-pelaksanaan-reformasi-birokrasi/
Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?