Hal itu dikemukakan oleh Presiden Yudhoyono ketika membuka Munas ke-5 Himpunan Kawasan Industri (HKI) di Istana Negara, Jakarta, Kamis.
"Public-private partnership itu perlu, kalau hanya mengharapkan negara untuk (pembangunan) infrastruktur apalagi komersial, disamping tidak realistis juga tidak adil," katanya.
Menurut Presiden, dengan kondisi perekonomian dunia yang tidak stabil beberapa waktu terakhir serta keadaan sosial ekonomi sebagian masyarakat yang belum mapan mengakibatkan pemerintah masih perlu memberikan subsidi yang cukup besar untuk sejumlah sektor.
"Kalau itu (subsidi) bisa dialokasikan untuk infrastruktur..., tapi itu tidak mungkin untuk kita tiba-tiba mencabut semua subsidi," katanya.
Karena itu, kata Presiden, pemerintah meminta pengertian semua pihak untuk membangun kemitraan antara pemerintah dan swasta.
"Ini win-win (solutution), ... Ayo kita bikin mudah semua urusan," katanya.
Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal mengakui memang ada kesenjangan antara kebutuhan dan pembangunan infrastruktur yang bisa dipenuhi.
Karena itu, partisipasi swasta diperlukan untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur terkait antara lain kereta api, bandara dan pelabuhan. Dia juga mengatakan, payung hukum untuk hal itu telah disediakan melalui UU No.23/2007 dan UU No.17/2008.
"Kita tawarkan juga untuk kalangan industri, mengalokasikan sebagian investasinya di bidang infrastruktur," katanya.
Tampak hadir mendampingi Presiden Yudhoyono dalam acara ini, antara lain, Menteri Perindustrian Fahmi Idris, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perdagangan Mari Pangestu, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro dan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto.
Â
Â
Â
Â
Â
Sumber:
http://www.antara.co.id/arc/2008/6/19/presiden-harapkan-kemitraan-dalam-membangun-infrastruktur/
http://www.antara.co.id/arc/2008/6/19/presiden-harapkan-kemitraan-dalam-membangun-infrastruktur/
Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?