"Saya minta beberapa hal untuk diperhatikan, seperti sektor ekonomi dan juga perdagangan. Para duta besar harus mampu membuka jalur komunikasi, sehingga peluang tidak terlepas," kata Presiden saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Perwakilan RI di seluruh negara sahabat yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Rabu.
Presiden mengingatkan kebijakan luar negeri pada intinya adalah untuk mencapai kepentingan nasional. Karena itu, para diplomat yang menjalankan kebijakan luar negeri harus memiliki ketangguhan menghadapi semua hambatan yang terjadi.
"Kita harus mengembangkan diplomasi dengan menggunakan berbagai jalur. Tidak selalu 'hard politic' namun juga `'soft politic'," papar Kepala Negara.
Tak hanya membuka komunikasi dan saling pengertian dengan rekan kerja mereka saat menjalankan tugas mewakili Indonesia di negara sahabat, Presiden juga meminta para duta besar membuka jalur komunikasi dengan para menteri dan juga kepala daerah di seluruh wilayah Nusantara.
"Pelihara dan buka jalur komunikasi dengan menteri, dan kepala daerah terkait. Tanyakan peluang apa yang bisa ditawarkan secara spesifik kepada (calon, red) investor di luar negeri," katanya.
Dalam kesempatan itu, Presiden juga mengingatkan, saat ini tantangan terhadap capaian kepentingan nasional Indonesia menghadapi tantangan yang cukup berat, terutama situasi ekonomi internasional dan juga terkait isu keterbatasan sumber energi dan sumber pangan.
Sementara untuk pelayanan warga Indonesia di luar negeri, Presiden Yudhoyono juga menyoroti pentingnya kecepatan perlindungan dan perhatian atas warga Indonesia di luar negeri ditingkatkan.
"Mari mengembangkan pelayanan yang baik bagi warga negara sehingga mereka merasa negara melindungi mereka," katanya.
Di bidang ketenagakerjaan, para duta besar juga diminta berperan dengan mencari informasi sebanyak mungkin peluang kerja yang bisa diisi oleh Tenaga Kerja Indonesia.
Pada akhir pengarahannya, Presiden meminta agar para duta besar memahami garis kebijakan nasional dan menekankan agar perwakilan RI di luar negeri mencari peluang apa pun bagi kepentingan Indonesia.
"Dan hal terakhir yang harus diperhatikan oleh para duta besar adalah tangani masalah secara langsung dan bertanggung jawab atas setiap keputusan yang sudah diambil," ujar presiden.
Rapat Koordinasi Nasional Perwakilan RI di Luar Negeri akan berlangsung mulai 2 April hingga 4 April 2008.
Penerapan sertifikasi ISO
Menlu Hassan Wirajud menjelaskan sejumlah agenda yang akan dibicarakan dalam rapat koordinasi tersebut, antara lain melakukan evaluasi atas kinerja diplomasi Indonesia berdasarkan kerangka program kabinet Indonesia Bersatu, pengarahan dan briefing dari sejumlah menko dan menteri kabinet kepada para duta besar dan juga sosialisasi persiapan Pemilu 2009 yang akan disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Dalam laporannya pada acara tersebut, Menlu mengatakan, saat ini beberapa perwakilan RI telah menjadi proyek percontohan bagi pelayanan terhadap WNI dan berdasarkan masukan dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
Deplu merencanakan akan menerapkan sertifikasi internasional (ISO) bagi pelayanan publik yang harus dimiliki oleh seluruh perwakilan RI di luar negeri dan diharapkan dapat diterapkan mulai 2009.
Presiden mengingatkan kebijakan luar negeri pada intinya adalah untuk mencapai kepentingan nasional. Karena itu, para diplomat yang menjalankan kebijakan luar negeri harus memiliki ketangguhan menghadapi semua hambatan yang terjadi.
"Kita harus mengembangkan diplomasi dengan menggunakan berbagai jalur. Tidak selalu 'hard politic' namun juga `'soft politic'," papar Kepala Negara.
Tak hanya membuka komunikasi dan saling pengertian dengan rekan kerja mereka saat menjalankan tugas mewakili Indonesia di negara sahabat, Presiden juga meminta para duta besar membuka jalur komunikasi dengan para menteri dan juga kepala daerah di seluruh wilayah Nusantara.
"Pelihara dan buka jalur komunikasi dengan menteri, dan kepala daerah terkait. Tanyakan peluang apa yang bisa ditawarkan secara spesifik kepada (calon, red) investor di luar negeri," katanya.
Dalam kesempatan itu, Presiden juga mengingatkan, saat ini tantangan terhadap capaian kepentingan nasional Indonesia menghadapi tantangan yang cukup berat, terutama situasi ekonomi internasional dan juga terkait isu keterbatasan sumber energi dan sumber pangan.
Sementara untuk pelayanan warga Indonesia di luar negeri, Presiden Yudhoyono juga menyoroti pentingnya kecepatan perlindungan dan perhatian atas warga Indonesia di luar negeri ditingkatkan.
"Mari mengembangkan pelayanan yang baik bagi warga negara sehingga mereka merasa negara melindungi mereka," katanya.
Di bidang ketenagakerjaan, para duta besar juga diminta berperan dengan mencari informasi sebanyak mungkin peluang kerja yang bisa diisi oleh Tenaga Kerja Indonesia.
Pada akhir pengarahannya, Presiden meminta agar para duta besar memahami garis kebijakan nasional dan menekankan agar perwakilan RI di luar negeri mencari peluang apa pun bagi kepentingan Indonesia.
"Dan hal terakhir yang harus diperhatikan oleh para duta besar adalah tangani masalah secara langsung dan bertanggung jawab atas setiap keputusan yang sudah diambil," ujar presiden.
Rapat Koordinasi Nasional Perwakilan RI di Luar Negeri akan berlangsung mulai 2 April hingga 4 April 2008.
Penerapan sertifikasi ISO
Menlu Hassan Wirajud menjelaskan sejumlah agenda yang akan dibicarakan dalam rapat koordinasi tersebut, antara lain melakukan evaluasi atas kinerja diplomasi Indonesia berdasarkan kerangka program kabinet Indonesia Bersatu, pengarahan dan briefing dari sejumlah menko dan menteri kabinet kepada para duta besar dan juga sosialisasi persiapan Pemilu 2009 yang akan disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Dalam laporannya pada acara tersebut, Menlu mengatakan, saat ini beberapa perwakilan RI telah menjadi proyek percontohan bagi pelayanan terhadap WNI dan berdasarkan masukan dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
Deplu merencanakan akan menerapkan sertifikasi internasional (ISO) bagi pelayanan publik yang harus dimiliki oleh seluruh perwakilan RI di luar negeri dan diharapkan dapat diterapkan mulai 2009.
Sumber : http://www.antara.co.id/arc/2008/4/2/presiden-ingatkan-dubes-harus-mampu-melihat-peluang/Â
Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?